Jumat, 14 October 2016

Ratusan Ribu Bidang Tanah di Ibu Kota Belum Bersertifikat

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama, teken kesepakatan mengenai pilot project Kementerian ATR/BPN, di Provinsi DKI Jakarta terkait legalisasi aset.
CR-20
Foto ilustrasi: BAS

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama, menandatangani MoU (Memorandum of Understanding) mengenai pilot project Kementerian ATR/BPN, di Provinsi DKI Jakarta terkait legalisasi aset. 
 
MoU dalam rangka menindaklanjuti kesepakatan yang telah dibuat pada Agustus lalu antara Kementerian ATR/BPN dan Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan sertifikasi seluruh bidang tanah di Jakarta.
 
“Seluruh aset yang belum bersertifikat akan didaftarkan, sehingga jajaran Pemprov DKI dan BPN akan menggunakan peta yang sama. Jadi tahu mana milik negara, mana milik kita (Pemprov DKI), mana milik masyarakat,” ujar Gubernur DKI, yang biasa disapa Ahok ini. 
 
Pemerintah DKI Jakarta menganggarkan dana sebesar 89 M dalam APBD 2017 untuk melaksanakan sertifikasi bidang tanah di Jakarta bekerjasama dengan Kementerian ATR/BPN.
 
Dalam siaran pers Kementerian ATR/BPN dijelaskan bahwa hingga saat ini, masih terdapat  20,64 persen atau sekurang-kurangnya 292.655 bidang tanah di wilayah DKI Jakarta yang belum terdaftar ataupun memiliki sertifikat.  (Baca juga: Kendala Sertifikasi Tanah Masih Dialami Masyarakat)
 
Sebagian besar bidang tanah yang belum tersertifikasi ini terdapat di Jakarta Timur, yakni sekitar 119.527 bidang tanah, wilayah Jakarta Selatan sekitar 50.207 bidang tanah, Jakarta Utara – Kepulauan Seribu sekitar 49.326 bidang tanah, Jakarta Pusat sekitar 38.886 dan Jakarta Barat sekitar 34.709 bidang tanah. Sementara untuk aset yang dimiliki oleh Pemprov DKI, tercatat sebanyak 5.600 bidang tanah, namun baru 2.800 yang bersertifikat. 
 
Sofyan mengatakan bahwa nantinya 100% bidang tanah di Jakarta akan diukur, dipetakan, dan disertifikasi. Dalam rangka legalisasi aset tersebut, Kementerian ATR/BPN akan mengangkat juru ukur berlisensi yang akan membantu melakukan pengukuran bidang-bidang tanah yang akan disertifikasi. “Hingga tahun 2017, kita akan mengangkat 2500-3000 juru ukur berlisesnsi sehingga masalah pengukuran tidak akan ada masalah lagi,” ujar Sofyan.
 
Dalam siaran pers Kementerian ATR/BPN dijelaskan bahwa legalisasi aset tanah milik Pemprov DKI Jakarta meliputi pendaftaran tanah pada saat pertama kali didaftarkan, perubahan nama, perubahan hak atas tanah, pengembalian batas, dan sinkronisasi basis data geospasial. Sementara legalisasi aset tanah masyarakat meliputi pendaftaran pertama kali dan pengembangan basis data geospasial. 
 
Nantinya pelaksanaan nota kesepahaman ini akan menghasilkan data kadastral satu peta dengan mengintegrasikan peta dasar dan peta tematik yang meliputi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah serta peta zona nilai tanah (ZNT).  (Baca Juga: Pesan KPK ke Menteri Agraria: Tolong Berantas Mafia Tanah)
 
“Dengan ditekennya MoU ini, mulai besok BPN akan bekerja untuk melakukan sertifikasi. Sehingga semoga nantinya tanah-tanah di Jakarta semuanya akan terukur dan bersertifikat pada akhir tahun 2017,” ujar Sofyan.
 
Ahok menjelaskan tentang status tanah sengketa dan tanah-tanah terlantar yang akan menjadi objek dalam legalisasi aset. Ahok menjelaskan, “Sudah ada SK Gubernur, terhadap tanah-tanah sengketa dan tanah-tanah terlantar nanti kita (Pemprov DKI) akan manfaatkan. Tentu kita akan jaga agar tetap hijau, tidak ada bangunan permanen, dan kita bisa bikin tempat perjualan PKL atau tempat parkir sementara, atau bisa juga untuk membuat (lahan) pertanian di dalam kota.”
 
Ahok melanjutkan penjelasannya, “Kami akan membuat kerjasama (dengan pembagian keuntungan) 80:20. Jadi bagi mereka yang bekerja akan mendapatkan 80%, dan kami (Pemprov DKI) akan mendapatkan 20%. Untuk tanah-tanah sengketa yang sudah ada putusan yang sudah inkracht, akan kami kembalikan atau kami beli. Sehingga tidak ada lagi tanah-tanah terlantar. Bayangkan ada tanah terlantar di Gatot Subroto, Sudirman-Thamrin, atau Kuningan berhektar-hektar tanah dibiarkan. Nah itu akan kita ambil.”
 
Dalam rangka legalisasi aset, Pemprov DKI juga menghapus Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) khusus untuk pendaftaran pertama kali bidang tanah bernilai 2 miliar ke bawah. “Kita akan buka PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu). Yang paling berat itu BPHTB bukan bukan biaya ukurnya. Tolong masyarakat jangan lagi lewat calo, kita pasti akan bantu," kata Ahok. 
 
MoU antara Kementerian ATR/BPN dan Pemrpov DKI Jakarta mengenai legalisasi aset ini mulai berlaku sejak ditandatangani pada (13/10) hingga satu tahun kedepan, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis. Ahok juga membuka peluang penambahan anggaran dana melalui APBD-Perubahan DKI untuk membiayai pelaksanaan program legalisasi aset ini. (Baca Juga: Dorong Percepatan Sertifikasi Tanah, BPN Gandeng Pihak Swasta)







 
 
Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua