Selasa, 18 Oktober 2016

Komnas Perempuan: 421 Perda Rugikan Perempuan

Saat ini kebijakan atau regulasi yang diskriminatif yang merugikan perempuan terus bertambah.
ANT/Mohamad Agus Yozami
Ilustrasi: HGW
Komisi Nasional (Komnas) Perempuan meminta pemerintah daerah mengkaji kembali 421 regulasi yang bersifat diskriminatif terhadap kaum perempuan. Komisioner Komnas Perempuan, Yuniyanti Chuzaifah, di Ruang Rapat Komite I Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Senin (17/10), menjelaskan sebagian dari peraturan daerah (perda) yang dihasilkan oleh pemerintah daerah cenderung merugikan kaum perempuan.

“Faktanya, saat ini kebijakan atau regulasi yang diskriminatif yang merugikan perempuan terus bertambah,” kata Yuniyanti dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komite I Dewan

Perwakilan Daerah (DPD) RI dengan Komnas Perempuan yang dengan agenda pembahasan Implementasi undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Berdasarkan data yang di dapat Komnas Perempuan, hingga bulan Agustus terdapat 421 kebijakan daerah di seluruh Provinsi Indonesia yang diskriminatif terhadap perempuan.

Menurut Yuniyanti, hal ini terjadi karena dalam proses pembuatan kebijakan pemerintah daerah tidak melibatkan kaum perempuan sehingga dapat meminimalisir substansi kebijakan-kebijakan yang mengandung unsur-unsur diskriminatif. Semangat reformasi seharusnya menghilangkan unsur diskriminatif.

"Pembuatan regulasi kebijakan minim pelibatan terhadap perempuan, dan rata-rata kasusnya adalah pembatasan ekspresi terhadap perempuan, pembatasan identitas perempuan, dan memposisikan perempuan tidak setara dengan laki-laki," ujar Yuniyanti.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi mengatakan, RDP yang dilaksanakan dalam rangka mengumpulkan bahan dan masukkan terkait implementasi UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemda ini dapat menghasilkan masukan terkait kemajuan hak asasi manusia dan hak konstitusi perempuan.

Jika dikaitkan dengan UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemda pada pasal 250 pada butir e menyebutkan bahwa jika suatu regulasi di daerah bertentangan dengan kepentingan umum dan terdapat diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar-golongan dan gender dapat dibatalkan oleh peraturan yang lebih tinggi.

"Artinya, perda yang merugikan dapat dibatalkan oleh peraturan di atasnya," ujarnya.

Senator asal Aceh ini mengatakan Komite I perlu melihat perspektif dari Komnas Perempuan terkait implementasi Undang-Undang Pemda yang dianggap diskriminatif terutama di daerah-dareah, banyak hal-hal yang mengandung diskriminasi dan berakibat dampak serius. Pihaknya berjanji memfasilitasi ruang dialog antara pemerintah dengan Komnas Perempuan untuk menemukan titik temu.

Senator asal Banten Ahmad Subadri mengatakan, banyak perspektif yang berbeda terkait kebijakan di daerah. Hal tersebut harus dikaitkan dengan local wisdom masing-masing daerah. (Baca Juga: Ombudsman Soroti Penanganan Kekerasan Seksual Perempuan-Anak)

"Satu sisi pemerintah daerah berusaha membuat regulasi untuk melindungi kaum perempuan, tetapi di sisi yang lain menurut perspektif perempuan hal tersebut merupakan diskriminatif terhadap perempuan maka semua perlu dilihat dari sisi local wisdom masing-masing daerah," katanya.

Senada dengan hal itu, senator dari Maluku Nono Sampono menyatakan bahwa pendekatan yang diperlukan jangan simetris harus melihat keragaman suku. Semua terkait dengan adat-istiadat di daerah.

"Ada tiga konsep srategis yang harus dilihat dalam menyikapi permasalahan ini, pertama konsep kesetaraan, kedua konsep pemberdayaan, dan yang ketiga konsep adanya perlindungan dalam membuat suatu kebijakan," katanya.

 
Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua