Kamis, 20 Oktober 2016

Akademisi Ini Bilang Orang Hukum Itu Penakut

‘Kita akan sakit hati apabila hal itu terjadi’.
MYS
Anthon F. Susanto (kanan) di Semarang, Kamis (20/10). Foto: MYS
Apakah hukum itu benar-benar sebuah ilmu? Jawaban atas pertanyaan ini tak mudah karena hukum memiliki banyak wajah, sehingga bisa dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Meskipun susah menjawabnya secara pasti, pertanyaan ini sering diajukan untuk membahas keilmiahan hukum.
 
Kalau hukum itu suatu ilmu maka ia harus punya metode-metode ilmiah sebagaimana layaknya ilmu yang lain. Jika tidak, maka untuk apa hukum diberi tempat di perguruan tinggi? Pertanyaan itu telah menimbulkan perdebatan di kalangan orang hukum. Sampai-sampai Carel Stolker, seorang akademisi Belanda, menganggap orang hukum itu penakut. Penakut dalam arti enggan duduk bersama dengan ilmuan lain membahas keilmiahan hukum.
 
Pernyataan Stolker bernada provokatif itu diungkapkan kembali Anthon F. Susanto saat tampil sebagai pembicara pada Seminar Nasional Hukum Spiritual Pluralistik yang diselenggarakan KEDHEWA dan Ikatan Sosiologi Hukum Indonesia di Semarang, Kamis (20/10). Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung itu membicarakan basis ontologis ilmu hukum kontemplatif.
 
Ia mengkritik sikap orang hukum yang hanya berani mengklaim hukum sebagai ilmu di kalangan orang hukum. Stolker berpendapat ilmu hukum harus mengikuti syarat-syarat yang ketat. Ilmu hukum harus memberikan jawaban paling benar.
 
Misalnya, seorang hakim yang ideal adalah yang bisa secara paripurna menelaah semua aspek dari persoalan yang dihadapkan kepadanya. Jika ia mampu melakukan itu, sang hakim bisa menemukan jawaban yang paling benar. Masalahnya, praktik hukum mengajarkan hal yang berbeda. Hukum memberikan peluang bagi semua orang rasional untuk berbeda pendapat dan berbeda kesimpulan untuk kasus yang sama. Di sinilah letak kritik Stolker, jika hukum tak bisa memberikan jawaban yang benar, masih layakkah hukum diberi tempat di universitas? “Kta akan sakit hati apabila hal itu terjadi,” jawab Anton.
 
Pernyataan Stolker itu sebenarnya tak lepas dari pengalaman dirinya berdiskusi dengan akademisi kimia saat fakultas hukum Universitas Leiden akan pindah ke bekas gedung laboratorium kimia. Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Alam yang menjadi lawan bincang Stolker meragukan keilmiahan penelitian ilmu hukum. “Untuk menjaga suasana, saya coba menghindar,” kata Stolker, seperti dikutip Anthon.
 
Menurut Anthon F. Susanto, pesan penting cerita Stolker adalah agar ilmuan hukum tetap dapat mempertahankan keilmiahan ilmu hukum. Selain itu, para akademisi hukum harus mampu mengkomunikasikan keilmiahan ilmu hukum itu dengan ilmuan bidang lain. Dikatakan Anthon, pandangan Stolker tak sepenuhnya benar. Ada juga sarjana lain yang menolak pandangan Stolker. Karya Stolker diterjemahkan dan dipakai secara terbatas di lingkungan Universitas Parahyangan Bandung (Tentang Keilmiahan Ilmu Hukum, 2010).

9 Syarat
Stolker tak hanya asal bicara. Ia juga memberikan jalan keluar. Menurut akademisi Belanda ini ada 9 syarat yang harus dipenuhi jika ingin meningkatkan keilmiahan ilmu hukum.
 
Pertama, peneliti hukum harus memiliki cukup ambisi untuk melaksanakan inovasi. Kedua, harus lebih banyak perhatian pada personalitas peneliti. Ketiga, harus lebih banyak perhatian pada metode dan teknik penelitian. Keempat, ilmu hukum harus merupakan sistem yang terbuka. (Baca juga: Mau Jadi Sarjana Hukum Indonesia Berkarier Global? Ini Tipsnya).
 
Kelima, harus lebih banyak perhatian bagi pengembangan indikator penelitian yang lebih baik. Keenam, mengambil jarak dari mereka yang bukan ilmuan. Ketujuh, lebih banyak perhatian pada aspek penelitian empiris. Kedelapan, lebih banyak terlibat dalam debat internasional. Kesembilan, melakukan upaya-upaya menuju universitas scientiarum yang sesungguhnya.
Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua