Jumat, 21 Oktober 2016

Menkumham: UU Merek Indikasi Geografi Tumbuhkan UMKM

ANT/Mohamad Agus Yozami


 
Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Laoly, mengatakan Rancangan Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografi yang saat ini tengah dirampungkan pemerintah akan menumbuhkan industri usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang dapat memasarkan produk lokal ke luar negeri.



"Kita ini punya indikasi geografis yang sangat besar, contohnya lada muntok, sebelum indikasi (harganya) hanya Rp30 ribu, sekarang Rp230 ribu setelah terdaftar. UU Merek dan Indikasi Geografis sudah kita buat perlindungan hukumnya dan ini akan mendorong UMKM," kata Yasonna usai mengadakan telekonferens di Kantor Kementerian Hukum dan HAM Jakarta, Kamis (20/10).



Yasonna mengatakan RUU Merek dan Indikasi Geografi tengah dirampungkan pengesahannya, yakni pada tahap pembicaraan pertama dan menurut rencana akan disahkan pada 27 Oktober 2016 setelah dibahas pada rapat paripurna DPR.



Menurut dia, adanya perlindungan hukum terhadap produk tradisional akan mendorong tumbuhnya perekonomian terutama di sektor UMKM. Produk-produk yang termasuk indikasi geografis saat ini jumlahnya mencapai 40 item dan dapat dijual di pasar Uni Eropa, mengingat Indonesia telah menandatangani nota kesepahaman terkait penjualan produk indikasi geografis.



"Kita tidak sadari bahwa ubi cilembu sudah terdaftar, kopi mandailing, kopi kintamani. Kita akan dorong agar kekayaan-kekayaan tradisional kita dihargai dunia," ujar Yasonna.



Sementara itu, pelaksana tugas Dirjen Kekayaan Intelektual Aidir Amin Daud mengatakan pengesahan RUU Merek dan Indikasi Geografis ini untuk menggantikam UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.



"Dalam RUU Merek tersebut akan memberikan sanksi yang lebih berat terhadap pemalsuan barang yang menyangkut kesehatan dan keselamatan manusia. Tentunya masih ingat di benak kita, ada 197 bayi teridentifikasi vaksin palsu yang disuntik di 37 faskes (fasilitas kesehatan) termasuk 14 RS yang tersebar di Jabodetabek," ujar Aidir.



Kemenkumham pada Juli lalu telah mengesahkan UU tentang Hak Paten dan akan terus memperbaiki sejumlah undang-undang agar sesuai perkembangan zaman.

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua