Kamis, 27 October 2016

UMKM Dominasi Amnesti Pajak Oktober 2016

ANT
Wajib Pajak (WP) Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mendominasi jumlah WP yang mengikuti program amnesti pajak pada Oktober 2016. Menjelang akhir Oktober 2016, sekitar 32 ribu WP telah mengikuti Amnesti Pajak. Untuk WP Orang Pribadi UMKM jumlah Surat Penyertaan Harta (SPH)-nya mencapai 19.996 SPH dengan uang tebusan mencapai Rp648,31 miliar.
 
Untuk SPH WP Orang Pribadi Non UMKM mencapai 4.747 SPH dengan uang tebusan Rp216,41 miliar. Sementara itu, untuk WP badan UMKM jumlah Surat Penyertaan Harta (SPH)-nya mencapai 4.439 SPH dengan uang tebusan mencapai Rp21,3 miliar.
 
Sedangkan untuk SPH WP Orang Pribadi Non UMKM mencapai 2.331 SPH dengan uang tebusan Rp46,72 miliar. Secara total, jumlah SPH yang masuk pada Oktober 2016 mencapai 31.513 dengan uang tebusan Rp716,3 miliar.

"Perkembangan ini membuktikan bahwa kepatuhan Wajib Pajak termasuk segmen Orang Pribadi dan UMKM semakin meningkat seiring peningkatan kesadaran dan pengetahuan pajak masyarakat," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Hestu Yoga Saksama saat jumpa pers di Jakarta, Kamis (27/10).

Menurut Hestu, pelaku UMKM adalah bagian penting yang memegang peranan besar dalam perekonomian Indonesia sehingga kontribusi perpajakan pelaku UMKM sangat diharapkan. Dalam program amnesti pajak, tarif super rendah untuk segmen UMKM tidak berubah hingga akhir pelaksanaan program tersebut pada 31 Maret 2017, yakni 0,5 persen.

Selain kontribusi dari segmen UMKM, pemerintah juga terus mendorong partisipasi dari segmen profesional seperti dokter, notaris, pengacara, akuntan, dan profesi lainnya serta segmen manajemen dan pimpinan perusahaan.
Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua