Rabu, 30 November 2016

Begini Normalisasi Situs yang Diblokir Kemenkominfo

Caranya melampirkan surat permohonan beserta identitas penanggung jawab situs. Kemenkominfo hanya eksekutor, sedangkan rekomendasi pemblokiran situs berasal dari instansi yang berwenang sesuai konten situs tersebut.
CR-22
Teguh Arifiyadi. Foto: Istimewa
Beberapa waktu lalu, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) melakukan pemblokiran terhadap beberapa situs berita online yang dinilai aktif memberitakan konten SARA. Hal ini memicu reaksi publik yang beragam, bahkan tak sedikit yang mengecam tindakan pemblokiran tersebut.
 
Menanggapi hal ini, Teguh Afriyadi, Kepala Sub-Direktorat Penyidikan dan Penindakan pada Direktorat Keamanan Informasi Kemenkominfo, mengatakan, pemblokiran situs tak selalu berkaitan dengan SARA ataupun provokasi. “Bahwa konten provokasi ataupun sara bagian dari konten negatif itu benar tapi pekerjaan utama kami jauh lebih besar dibanding sekedar konten negatif,” ujarnya kepada hukumonline, Rabu (30/11).
 
Teguh mengakui bahwa Kemenkominfo memiliki data yang lengkap terkait persoalan ini.Meski begitu, ia memahami bahwa banyak masyarakat yang belum paham dengan regulasi pemblokiran termasuk di dalamnya mekanisme normalisasi terhadap situs-situsyang telah diblokir. (Baca Juga: Lewat Pengadilan, Cara Terbaik Blokir Situs)
 
"Masyarakat yang kontra terhadap pemblokiran mungkin belum semuanya memahami regulasi ataupun istilahnya sudah memahami regulasi tapi belum mendalami bagaimana proses SOP pemblokiran yang sudah diterapkan oleh pemerintah,” tuturnya.
 
Menurut Teguh, Kemenkominfo hanya menilai situs yang sudah jelas melanggar hukum seperti situs pornografi dan perjudian online. Sedangkan situs yang kontennya mengandung SARA atau provokasi, dinilai oleh instansi yang memiliki kewenangan di bidang tersebut. Konten-konten tersebut antara lain terorisme, separatisme, radikalisme, SARA, provokasi atau obat-obatan yang tidak berizin. Setelah instansi terkait menilai dan memberikan rekomendasi pemblokiran, Kemenkominfo hanya mengeksekusi permohonan tersebut.
 
Ia mengatakan, sejak dibentuknya tim pemblokiran konten negatif pada akhir 2014 silam, terdapat760.000 konten pornografi, 3.000 yang berkaitan dengan perjudian, 1.000 konten yang terindikasi penipuan, dan 60 situs berita online yang telah diblokir. Dari situs-situs yang telah diblokir tersebut, ada yang telah dibuka kembali setelah mengajukan normalisasi.

“Sudah ada lebih dari 10 yang mengajukan normalisasi sehingga kita buka sepanjang secara administratif persyaratannya dipenuhi, tidak pernah dipersulit,” tambahnya. (Baca Juga: Dinilai Radikal, Kominfo Blokir 22 Website)
 
Untuk normalisasi, lanjut Teguh, pemohon bisa melampirkan surat permohonan normalisasi dan melampirkan identitas penanggung jawab, agar bisa dihubungi oleh Kemenkominfo. Setelah itu, situs bisa kembali dibuka. “Hal ini tanpa perlu persetujuan dari institusi yang mengajukan pemblokiran situs tersebut,” katanya.
 
Ia berharap, ke depan masyarakat dapat berpikir jernih sebelum menilai keputusan pemblokiran situs oleh pemerintah. Bahkan, Kemenkominfo bersedia menjelaskan keputusan pemblokiran ke masyarakat jika diminta. “Sebaiknya (masyarakat) klarifikasi atau tabayun sebelum menilai suatu keputusan yang diambil oleh pemerintah,” tandasnya.
 
Sebelumnya diberitakan bahwa pemerintah dan DPR telah menyetujui Revisi Undang-Undang ITE yang baru menjadi UU. Dalam aturan yang baru, kewenangan pemerintah diperluas sehingga dapat melakukan pemblokiran terhadap situs-situs yang dianggap dapat menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat.
 
Selain kewenangan pemerintah yang diperluas, isu lain dalam UU ITE juga menarik untuk diperhatikan. Mulai dari penyelengaraan sistem elektronik, status informasi dan dokumen elektronik yang digunakan sebagai alat bukti, peran serta pemerintah dalam perlindungan data pribadi dan right to be forgotten dan tindakan yang dilarang serta sanksinya. (Baca Juga: Kewenangan Kemenkominfo Diperluas di UU ITE, Blokir Situs Dianggap Arogan)
 
Atas dasar itu, hukumonline berencana akan mengadakan diskusi dengan tema “Arah Kebijakan Penyelenggaraan Teknologi Informasi di Indonesia Pasca Revisi UU ITE” di Jakarta, Senin 5 Desember 2016. Ada dua sesi diskusi dalam acara ini. Pertama, mengenai perubahan penting dan arah kebijakan ITE di Indonesia dan kedua, antisipasi risiko hukum atas revisi UU ITE.
 
Hadir sebagai pembicara dalam diskusi tersebut Teguh Arifiyadi (Kepala Sub-Direktorat Penyidikan dan Penindakan pada Direktorat Keamanan Informasi Kemenkominfo), Zacky Zainal Husein (Partner Assegaf Hamzah & Partner) dan Ahmad Maulana (Partner Assegaf Hamzah & Partner).
kirim kemana permohonan normalisasiya?
 - lukman
15.11.17 14:28
halo untuk normalisasi kan: pemohon bisa melampirkan surat permohonan normalisasi dan melampirkan identitas penanggung jawab nah ini saya sudah tahu. tapi pertanyaannya, dikirim kemana? melalui pos atau bisa melalui email? dan kirim kemana? mohon penjelasannya. thanks
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua