Selasa, 06 December 2016

3 Putusan MK Selama 2016 Terkait UU Ketenagakerjaan

Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan setidaknya 24 putusan di bidang ketenagakerjaan tanpa adanya upaya untuk mengamandemen UU Ketenagakerjaan.
RP (Hukumonline English)
Gedung Mahkamah Konstitusi. Foto: RES
Apabila ada daftar urutan undang-undang yang paling sering dimohonkan untuk diuji kepada Mahkamah Konstitusi (MK), boleh jadi Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) menduduki posisi atas pada daftar tersebut. Tercatat sudah lebih dari 24 kali MK mengeluarkan putusan terkait UU Ketenagakerjaan, termasuk undang-undang terkait lainnya.

Dari 24 putusan tersebut, tiga di antaranya diputus MK pada 2016. Pertama, Putusan MK No. 114/PUU-XIII/2015 yang menguji Pasal 171 UU Ketenagakerjaan serta Pasal 82 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (“UU PPHI”).

Kedua, Putusan MK No. 7/PUU-XII/2014 yang menguji Pasal 59 ayat (7), 65 ayat (8) dan 66 ayat (4) UU Ketenagakerjaan. Ketiga, Putusan MK No. 72/PUU-XIII/2015 yang menguji Pasal 90 (2) UU Ketenagakerjaan beserta penjelasannya.

Bagaimana implikasi hukum ketiga putusan MK tersebut bagi dunia usaha dibahas secara detail dan mendalam oleh tim Hukumonline English dalam Indonesian Law Digest (ILD)edisi 481 yang berjudul  “Recently Granted Judicial Reviews of the Employment Law”

Dalam halaman 15-16 ILD misalnya dijelaskan bagaimana implikasi hukum putusan MK No. 72/PUU-XIII/2015:
"Regarding the review of the Elucidation of Article 90 (2) of the Employment Law, the Tribunal argued that any minimum-wage shortfalls sustained during postponement periods should be considered as employer debts, because the right to receive the minimum wage is an absolute right for workers.[1] Consequently, any such shortfalls should be fully remunerated by employers to their workers as soon as possible after a given postponement period has elapsed.[2]"

Pembahasan juga mencakup pertimbangan-pertimbangan hukum ketiga putusan MK di atas dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Hakim MK pada putusan-putusan sebelumnya terkait UU Ketenagakerjaan.

Untuk diketahui, sebelumnya tim Hukumonline English telah membahas tujuh putusan penting MK terkait UU Ketenagakerjaan dari 2009 sampai dengan 2013 dalam ILD edisi 356 yang berjudul “May Day Special: Labor Law’s Judicial Review in Summary”. 

Sebagai tambahan, ILD kali ini juga memberikan ringkasan terhadap beberapa putusan MK terdahulu yang dijadikan dasar pertimbangan untuk memutus tiga perkara di atas. Baca selengkapnya di sini.

 
ILD merupakan analisis mingguan mendalam mengenai peraturan perundang-undangan dan perkembangan hukum yang memiliki dampak yang signifikan pada sektor bisnis. ILD disajikan dalam Bahasa Inggris dan ditulis oleh tim Hukumonline English.
 
Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua