Selasa, 13 December 2016

Buni Yani Nilai Proses Penangkapan dan Penetapan Tersangka Tak Sesuai Prosedur

Dalam sidang perdana praperadilan di PN Jaksel, Buni Yani meminta Polda Metro Jaya memulihkan nama baiknya.
HAG
Terlapor kasus dugaan pengeditan video Ahok, Buni Yani, didampingi kuasa hukumnya saat memenuhi panggilan Bareskrim Polri di Jakarta, Kamis (10/11).
Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menggelar sidang perdana permohonan praperadilan yang diajukan oleh tersangka kasus dugaan penyebar informasi kebencian, Buni Yani, Selasa (13/12). Sidang tersebut beragendakan pembacaan permohonan praperadilan oleh pihak pemohon. Dalam pokok permohonannnya, Buni Yani meminta hakim tunggal praperadilan mengabulkan seluruh permohonan praperadilan yang dia ajukan itu.

"Menyatakan bahwa penetapan tersangka atas nama pemohon adalah tidak sah secara hukum," kata tim kuasa hukum Buni Yani, Aldwin Rahardian, saat membacakan permohonan di ruang sidang utama.

Buni Yani meminta hakim tunggal membatalkan status tersangka terhadapnya. Selain itu, ia meminta hakim menyatakan penangkapan terhadapnya berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP.Kap/445/XI/2016/Dit Reskrimsus tertanggal 25 November 2016 tidak sah secara hukum. Dia juga meminta Polda Metro Jaya memulihkan nama baiknya. (Baca Juga: Kenapa Buni Yani dan Ahok Tak Ditahan Meski Jadi Tersangka? Ini Alasan Hukumnya)

"Menyatakan dan memerintahkan termohon untuk memulihkan hak pemohon dalam segala kedudukan, kemampuan, harkat martabat dan kemampuannya secara hukum. Lima menghukum termohon untuk membayar segala biaya yang timbil dalam perkata ini atau apabila hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya," ujarnya.

Sebelumnya, tersangka kasus dugaan penyebar informasi kebencian, Buni Yani, resmi mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin, 5 Desember 2016 lalu. (Baca Juga:  Buni Yani Ajukan Upaya Praperadilan)

Permohonan praperadilan itu diantaranya terkait penetapan tersangka dan penangkapan terhadap Buni Yani. Sidang permohonan praperadilan yang telah diregister dengan nomor 157/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel dipimpin oleh hakim tunggal praperadilan Sutiyono. Seperti diketahui, Buni Yani ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan kurang lebih 10 jam di Kantor Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya.

Untuk diketahui, Buni Yani penyebar potongan video pidato Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki T. Purnama alias Ahok yang berujung pada kasus penistaan agama, telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya. Buni memotong kata “pakai” pada video Ahok, yang dianggap membuat terjadinya penghasutan. (Baca Juga: Profesionalisme Kejaksaan Dipertaruhkan dalam Sidang Perkara Ahok)

Buni dijerat Pasal 28 ayat 2 jo Pasal 45 ayat 2 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dengan ancaman hukuman di atas enam tahun penjara dan denda maksimal Rp1 miliar. Pasal ini mengatur mengenai penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian atas permusuhan suku, agama, ras, dan antargolongan (Sara).

Hari ini, juga digelar sidang perdana dakwaan dugaan penistaan agama atas nama terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dimulai di ruang sidang bekas PN Jakarta Pusat sudah digelar. Ratusan pengunjung memadati ruang sidang dan halaman pengadilan.
 
Dalam dakwaan setebal 7 halaman, Ahok didakwa melakukan penistaan agama dalam pernyataannya di Kepulauan Seribu Jakarta, 27 September lalu. Penuntut umum menilai Ahok melanggar Pasal 156a huruf a KUHP.

 
Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua