Kamis, 15 December 2016

Gunakan Dalil Fiktif Positif, LBH Padang Gugat Gubernur

Dianggap berwenang mencabut izin usaha pertambangan.
MYS

Berhati-hatilah jika Anda seorang pejabat negara seperti gubernur atau bupati. Jika cuek atau tidak merespons suatu permohonan yang secara khusus ditujukan kepada Anda, maka Anda bisa digugat. Sikap diam Anda sebagai pejabat negara itu dianggap sebagai suatu ‘persetujuan’.
 
Diam bermakna ‘setuju’ itulah yang dalam rezim hukum administrasi negara disebut fiktif positif. Dalil itu dianut dalam tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan). Undang-Undang ini mengubah dalil fiktif negatif yang dianut UU Peradilan Tata Usaha Negara (terakhir dengan ).
 
Dengan menggunakan dalil fiktif positif, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang melayangkan gugatan terhadap Gubernur Sumatera Barat ke . Gugatan ini dilayangkan karena Gubernur tidak merespons permohonan LBH Padang perihal pencabutan Surat Keputusan Bupati Solok Selatan No. 540/16/IUP/DESDM/BUP-2010. Surat ini adalah dasar persetujuan perubahan Kuasa Pertambangan eksploitasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Geominex Sapek. (Baca juga: ).
 
Aldi Harbi, kuasa hukum LBH Padang, menjelaskan permohonan kliennya dikirimkan langsung dan diterima pihak Gubernur pada 17 November 2016. Namun setelah lewat 10 hari kerja sejak surat permohonan diterima, Gubernur tidak melakukan tindakan atau mengeluarkan keputusan. (Baca juga: ).
 
Pasal 53 ayat (3) dan ayat (4) UU Administrasi Pemerintahan menyatakan permohonan yang tidak ditindaklanjuti oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dengan Keputusan dan/atau tindakan, dianggap dikabulkan secara hukum. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah pengadilan yang berwenang memutuskan permohonan semacam ini.
 
Mengapa Gubernur yang harus digugat? Dalam rilis yang diterima , tim pengacara LBH Padang menjelaskan sejak lahirnya tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan (UU Pemda), Gubernur memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral.
 
Kewenangan itu antara lain menerbitkan izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara, izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan, izin pertambangan rakyat dan izin usaha pertambangan operasi produksi yang komoditas tambangnya berasal dari satu daerah provinsi yang sama.
 
Permohonan LBH Padang terdaftar di Kepaniteraan PTUN Padang pada 8 Desember 2016. Sidang perdana sudah pada 14 Desember dengan agenda pemeriksaan berkas permohonan. LBH Padang diwakili pengacaranya, Kautsar dan Aldi Harbi, sementara Gubernur diwakili Desi Ariati dan Yeni Novarita. Majelis hakim yang mengadili perkara ini adalah Fitriamina, Andi Noviandri, dan Fajri Citra Resmana.
 
LBH mengajukan permohonan pencabutan SK Bupati lantaran menganggap Keputusan sang Bupati menyalahi prosedur. Tetapi karena Gubernur tak merespons permohonan, akhirnya Gubernur digugat menggunakan dalil fiktif positif. (Baca juga: ).


UU No. 30 Tahun 2014UU No. 51 Tahun 2009

PTUN PadangBahasa Hukum: ‘Diskresi’ Pejabat Pemerintahan

Apakah Sikap Diam Pejabat TUN Berarti Setuju



hukumonlineUndang-Undang No. 23 Tahun 2014Undang-Undang No. 9 Tahun 2015



digelar

Masalah Eksekusi Paksa Putusan PTUN

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua