Sabtu, 17 Desember 2016

Disayangkan, Tindak Pidana Prostitusi Terhadap Anak Tak Masuk Buku II RKUHP

Khususnya terkait tindak pidana membeli layanan seks pada anak atau prostitusi anak.
M25
Beberapa hari lalu, Panitia Kerja (Panja) RKUHP kembali membahas Buku II RKUHP yakni Bab XIV mengenai tindak pidana kesusilaan. Namun, ada hal yang disayangkan End Child Prostitution Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes Indonesia (ECPAT) dan Aliansi Reformasi KUHP.
 
Keduanya menyayangkan bahwa pelaku tindak pidana membeli layanan seks pada anak atau prostitusi anak tidak diatur dalam Buku II RKUHP. Legal Division ECPAT, Rio Hendra mengatakan, tidak ada satu pun pasal yang menjelaskan secara rinci tentang anak-anak yang menjadi korban prostitusi serta siapa saja orang yang bisa dihukum bila terlibat dalam prostitusi anak. (Baca Juga: Awas Salah Memahami Prostitusi Sebagai TPPO)
 
Padahal, lanjut Rio, Indonesia telah meratifikasi Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak. Salah satu kewajiban pemerintah adalah mengharmonisasi UU yang ada degan Protokol Opsional ini untuk menjamin anak-anak tidak menjadi korban dari jenis kejahatan tersebut.
 
Bukan hanya itu, Ekspolitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) yang menjadi concern ECPAT selama ini telah diatur di beberapa pasal RKUHP. Misalnya, tindak pidana pornograsi anak yang masuk dalam Pasal 384 Bab VIII mengenai tindak pidana yang membahayakan keamanan umum bagi orang, kesehatan, barang dan lingkungan hidup.
 
Ada pula Pasal 478 dan 479 di ab XIV mengenai tindak pidana kesusilaan. Sedangkan untuk tindak pidana perdagangan anak untuk tujuan seksual ada di Pasal 498, 499 dan 500. Padal pasal-pasal tersebut, untuk tindak pidana pornografi anak dan perdagangan anak untuk tujuan seksual dapat mewakili unsur-unsur menjerat para pelakunya. (Baca Juga: Hukum Pidana Tak Dapat Sentuh Seseorang Sebelum Terdapat Tindak Pidana)
 
Tapi, ECPAT dan Aliansi Reformasi KUHP menyayangkan bahwa untuk tindak pidana membeli layanan seks pada anak atau prostitusi anak tidak diatur dalam Buku II RKUHP. Atas dasar itu, ECPAT dan Aliansi berharap Panja RKUHP mempertimbangkan memasukkan tindak pidana prostitusi anak secara jelas dalam RKUHP.
 
Hal ini penting mengingat banyaknya kasus prostitusi anak yang terjadi. Sehingga ke depan, anak-anak Indonesia tidak lagi menjadi korban prostitusi. “ECPAT dan juga Aliansi Nasional Reformasi KUHP akan memperjuangkan agar delik ini di masukkan dalam RKUHP,” katanya di Jakarta, Kamis (16/12).
 
Di tempat yang sama, Ketua Badan Pengurus Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Anggara Suwahju mengatakan, dalam pembahasan Bab II RKUHP antara DPR dan Pemerintah terdapat beberapa perubahan dari KUHP yang sekarang berlaku. Misalnya terkait tindak pidana bagi pelaku zina, pornografi, pengguguran kandungan, alat kontrasepsi dan sebagainya. (Baca Juga: Ini Sejumlah Catatan Terhadap Buku II RKUHP)
 
Terkait pengaturan terhadap zina, lanjut Anggara, maknanya diperluas. Ia menilai, rumusan tersebut terlalu jauh ikut campur dalam urusan pribadi masyarakat. “Misalkan ada seorang suami melaporkan istrinya karea selingkuh, di dalam KUHP sekarang dibolehkan, sedangkan dalam RHUKP ini diperluas menjadi orang yang belum kawin pun bisa dipidana selama lima tahun penjara,” pungkasnya.
Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua