Selasa, 20 Desember 2016

Payung Hukum Sudah Jelas, Pemerintah Cari Mitra Efektif Bangun Infrastruktur

Perpres No.38 Tahun 2015 mengatur perluasan jenis infrastruktur yang dapat menggunakan skema KPBU, yang mencakup infrastruktur sosial, seperti sekolah, rumah sakit, dan lembaga pemasyarakatan.
CR22
Proyek pembangunan infrastruktur. Foto: Sgp (Ilustrasi)
Kebutuhan terhadap infrasrtuktur sangatlah besar untuk dapat ditangani sendiri oleh pemerintah. Di sisi lain, keterbatasan fiskal mengharuskan pemerintah untuk benar-benar selektif dan fokus dalam mengerjakan proyek-proyek infrastruktur tertentu.

Oleh karena itu, pemerintah mendorong partisipasi swatsta dalam investai infrastruktur. Hal ini dikarenakan swasta mempunyai peluang yang lebih besar dan dapat lebih fleksibel menarik dana dari luar negeri untuk dapat diinvestasikan.

“Kita (pemerintah) ingin mencari mitra yang lebih efektif dalam mengelola infrastruktur, bagaimana caranya mengefektifkan dan mengefisienkan dana yang ada sehingga infrastrukturnya bisa terbangun,” kata Perencana Muda, Direktorat Kerja sama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun, BAPPENAS, Novie Andriani, Selasa (20/11), dalam acara Workshop IIGF Institute & Hukumonline dengan tema Peran Pemerintah dalam Percepatan Proyek Infrastruktur dengan Skema KPBU di Indonesia. (Baca Juga: Risiko Investasi dalam Skema KPBU)

Untuk itu, pemerintah terus melakukan penajaman terhadap payung hukum yang mengatur kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha. Hal ini direalisasikan lewat mengesahkan Perpres No.38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Sebelumnya, di tahun 2005, pemerintah lebih dulu menerbitkan Perpres No.67 Tahun 2005, kemudian diperbaharui dengan Perpres No.13 Tahun 2010, lalu Perpres No.13 Tahun 2011, dan Perpres No.66 Tahun 2013. (Baca Juga: Untuk Bangun Kilang Minyak, Korporasi Butuh Insentif)

“Perpres No.67 Tahun 2005 ini sendiri sebetulnya sudah berkali-kali diubah, kalau dilihat sudah mengalami perubahan sebanyak tiga kali (sebelum Perpres No.38 Tahun 2015),” ujar Novie.

Dalam perubahannya, Perpres No.38 Tahun 2015 mengatur perluasan jenis infrastruktur yang dapat menggunakan skema KPBU, yang mencakup infrastruktur sosial, seperti sekolah, rumah sakit, dan lembaga pemasyarakatan. Secara spesifik, terdapat 19 jenis infrastruktur KPBU:

 
No. Jenis Infrastruktur KPBU No. Jenis Infrastruktur KPBU
1 Transportasi 11 Ketenagalistrikan
2 Jalan 12 Telekomunikasi dan Informasi
3 Sumber Daya Air dan Irigasi 13 Sistem Pengelolaan Persampahan
4 Air Minum 14 Fasilitas Olahraga, Kesenian, & Kebudayaan
5 Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat 15 Pemasyarakatan
6 Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat 16 Kesehatan
7 Kawasan 17 Fasilitas Pendidikan
8 Fasilitas Perkotaan 18 Pariwisata
9 Konservasi Energi 19 Perumahan Rakyat
10 Minyak, Gas Bumi, dan Energi Terbarukan    
 
Selain itu, perubahan Perpres No.38 Tahun 2015 juga mengatur tentang Instansi Internasional yang diijinkan untuk berpartisipasi dalam penyiapan proyek dengan skema pembayaran seperti success fee dan retainer fee, sehingga standar kualitas pra study kelayakan dapat ditingkatkan. (Baca Juga: Uni Eropa-Indonesia Pererat Kerja Sama Bisnis)

Perpres No.38 Tahun 2015 juga mengatur skema Hybrid Financing (pembayaran sebagian) memungkinkan pelaksana proyek dilakukan oelh Badan Usaha pemenang lelang dengan dan yang disediakan oleh Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) sehingga kualitas Pembangunan dapat diselaraskan.

Perubahan berikutnya berupa pembayaran ketersediaan layanan (Avaliability Payment) dan jaminan pemerintah untuk proyek prakarsa Badan Usaha, agar dapat meningkatkan kelayakan finansial proyek.

Terakhir, perubahan Perpres No.38 Tahun 2015 mengatur tentang pembentukan simpul KPBU di Kementerian atau lembaga yang bertugas untuk menyiapkan perumusan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, pengawasan, dan evaluasi pembangunan KPBU. Kementerian atau lembaga juga wajib melakukan pengganggaran perencanaan proyek KPBU.
Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua