Rabu, 21 Desember 2016

Perma Perkara Tilang Terbit, Ini Poin Yang Layak Anda Ketahui

MA berharap penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas akan berjalan dengan efektif dan efisien.
AGUS SAHBANI
Operasi polisi di jalan raya untuk pelanggaran UU Lalu Lintas. Foto: RES

Belum lama ini, Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Peraturan MA (Perma) No. 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas. ini diteken Ketua MA M. Hatta Ali pada 9 Desember lalu dan baru diundangkan pada 16 Desember 2016. Intinya, Perma Perkara Tilang ini diharapkan bisa mempercepat dan mempermudah proses penyelesaian perkara tilang di pengadilan negeri.  
 
“Kita baru saja menerbitkan Perma tentang Perkara Tilang yang sudah dimuat dalam
 
Ridwan mengungkapkan ada beberapa poin penting yang termuat dalam Perma yang sebagian besar mengatur pelanggaran tilang di jalan raya ini. Poin terpenting,
 
“Pelanggarnya, cukup membayar hukuman secara tunai atau elektronik ke rekening Kejaksaan melalui bank yang ditunjuk (BRI). Lalu,
 
“Perma ini juga mengatur daftar berkas perkara pelanggaran lalu lintas dilimpahkan
 
Dia menerangkan segala penetapan/putusan perkara tilang ini dipublikasikan melalui papan pengumuman atau website pengadilan negeri setempat pada hari sidang itu juga. Isi penetapan/putusannya berupa daftar nama pelanggar, sangkaan pelanggaran, penetapan denda pelanggaran, dan nama Hakim serta Panitera Pengganti.
 
Ditanya apakah Perma ini sejalan dengan program e-Tilang yang diluncurkan Polri, Ridwan mengatakan nantinya MA akan melakukan kesepahaman dengan Polri sebagai tindak lanjut berlakunya Perma ini. “Perma dan sistem e-tilang ini ada perbedaannya. Nantinya, kita tindak lanjuti dengan MoU dengan Polri, terutama dalam hal penerapan pemberian
 
Seperti diketahui, Jum’at (16/12) kemarin, Korlantas Mabes Polri meluncurkan program aplikasi tilang elektronik (e-Tilang) yang berlaku secara nasional pada minggu keempat Desember 2016 ini. Aplikasi e-Tilang akan merekam data para pelanggar lalu lintas. Anggota Polantas yang berwenang menilang dibekali aplikasi e-Tilang di gawai berbasis android.
 
Petugas yang menemukan pelanggaran lalu lintas mencatat identitas, jenis pelanggaran dan besaran denda. Setelah itu, data diinput dan dikirim ke server Bank Rakyat Indonesia (BRI). Pihak Bank akan mengirimkan pesan singkat (SMS) ke pelanggar mengenai nominal denda tilang yang harus dibayarkan melalui rekening BRI. Sementara
 
Dia melanjutkan terbitnya Perma Perkara Tilang ini merupakan hasil penyusunan Kelompok Kerja yang diketuai Wakil Ketua MA Bidang Yudisial HM Syarifuddin sejak

 

“Sekitar 3-4 juta perkara pidana yang ditangani pengadilan negeri setiap tahunnya, perkara pelanggaran lalu lintas selalu terbesar, diatas 96 persen dari semua jenis perkara di pengadilan. Ini menjadikan pengelolaan perkara pelanggaran lalu lintas menjadi perhatian utama lembaga peradilan,” kata dia.

 

Praktiknya, perkara dengan jumlah sebesar itu belum didukung standar pengelolaan yang optimal dan seragam. Dari hasil penelitian itu, setidaknya ditemukan lima permasalahan utama, yaitu penerapan slip (blanko) yang rancu, tingginya beban administrasi, minimnya pemanfaatan teknologi informasi, lemahnya koordinasi antar institusi, dan timbulnya persepsi buruk terkait keberadaan calo.



Dia berharap penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas akan berjalan dengan efektif dan efisien. Dengan begitu, upaya mengoptimalkan pengelolaan perkara pelanggaran lalu lintas diharapkan mampu meningkatkan pelayanan publik yang prima, mendorong akuntabilitas penegak hukum, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan peradilan.

 

“Pada 17-20 Desember ini, Pimpinan MA melakukan pembinaan dan mensosialisasikan Perma ini dengan para Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri di Denpasar sekaligus penyerahan sertifikasi akreditasi pengadilan,” katanya.
Beleid

Berita Negara.Tentu, Perma ini mengubah mekanisme sidang tilang agar proses penyelesaian lebih mudah, cepat, sederhana (speedy trial),” ujar Kepala Biro Hukum dan Humas MA Ridwan Mansyur saat dihubungi hukumonline, Rabu (21/12). (Baca juga: MA Siapkan PERMA Tilang).

pelanggar tidak harus hadir di sidang pengadilan, kecuali pelanggar mengajukan keberatan dalam hal adanya penetapan/putusan perampasan kemerdekaan. Hal ini untuk menekan praktik percaloan perkara tilang yang tidak mendapat kuasa dari pelanggar lalu lintas.  (Baca juga: Pengaturan Lalu Lintas Bagi Pengguna Jalan yang Diprioritaskan).

denda tilangpengambilan barang bukti melalui Jaksa selaku eksekutor di Kejaksaan setempat dengan menunjukan bukti pembayaran denda,” kata Ridwan menjelaskan.

secara elektronik (online) dari penyidik tiga hari sebelum sidang perkara tilang.” (Baca juga: Kementerian Perhubungan Lakukan Deregulasi Berantas Pungli).



slip merah atau slip biru kepada si pelanggar (tilang konvensional).”



Tilang konvensional berupa pemberian slip merah atau slip biru kepada si pelanggar. Slip merah berarti si pelanggar tidak terima atas sangkaan petugas, sehingga dia harus sidang di pengadilan. Sementara slip biru si pelanggar membayarkan denda maksimum.

9 Agustus 2016 lalu. Penyusunan Perma ini didasarkan penelitian PSHK bersama Puslitbang Kumdil MA yang mencatat perkara pelanggaran lalu lintas merupakan perkara terbesar yang ditangani pengadilan negeri seluruh Indonesia.
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua