Selasa, 27 Desember 2016

Ini Bedanya Konsep Right to be Forgotten di Indonesia dengan Negara Lain

Di banyak negara, penerapan hak untuk dilupakan hanya sebatas pada mesin pencari (search engine) sementara di Indonesia penghapusan langsung terhadap konten yang tidak relevan. Secara konteks, cakupan informasi atau dokumen elektronik yang dapat dimohonkan penghapusan di Indonesia juga lebih luas, tak hanya terkait data pribadi.
NNP/CR-21
Ilustrasi: HGW

Tentang Perubahan Atas tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tidak hanya mengubah ancaman pidana pada Pasal 27 ayat (3), namun juga terdapat penambahan norma baru mengenai ketentuan hak untuk dilupakan atau yang lebih dikenal dengan .
 
Indonesia boleh bangga lantaran menjadi negara Asia pertama yang menerapkan konsep tersebut. Konsep yang diadopsi dari negara-negara Uni Eropa ini agaknya tak akan sama persis saat diimplementasikan. Lantas, bagaimana sebetulnya penerapan konsep ini untuk di Indonesia?
 
Kepala Sub-Direktorat Penyidikan dan Penindakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Teguh Arifiyadi menjelaskan bahwa penerapan di Indonesia akan berbeda dengan negara lain. Penghapusan konten di Uni Eropa atau Rusia atau negara lainnya yang menerapkan hanya dilakukan sebatas dalam mesin pencari (), di Indonesia nantinya tidak akan seperti itu.
 
“Di Eropa maupun Argentina, yang wajib melakukan penghapusan adalah mesin pencarinya. Itu beda di Indonesia dengan negara lain,” kata Teguh kepada , Senin (5/12).
 
Teguh menambahkan, implementasi di Indonesia nantinya tidak pada mesin pencari (). Penghapusan konten yang dianggap tidak relevan berdasarkan penetapan pengadilan langsung dilakukan oleh penyelenggara sistem elektronik yang memegang kendali langsung atas suatu konten tertentu.
 
Hal tersebut tegas disebut dalam Pasal 26 ayat (3) revisi UU ITE: “”. Frasa ‘berada di bawah kendalinya’ menjadi penegasan dimana implementasi di Indonesia tidak hanya pada mesin pencari.
 
“Pasal 26 itu konten yang berada di bawah kendalinya. Karena tidak semua konten berada di bawah kendali operator,” sebutnya.
 
Selain itu, perbedaan penerapan yang lain adalah soal luasnya cakupan informasi atau dokumen elektronik yang dapat dimohonkan penghapusan oleh seseorang. Dalam revisi UU ITE, konten yang dapat dimohonkan penghapusan tak hanya mengenai konten yang berkaitan dengan data pribadi, namun lebih luas dari hal itu. Apapun informasi atau dokumen elektronik sepanjang dinilai tidak relevan, maka yang bersangkutan dapat meminta penghapusan dengan menunggu penetapan pengadilan.
 
Sementara itu, Dosen Hukum Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Fakultas Hukum Universitas Padjajaran (FH Unpad), Sinta Dewi Rosadi menjelaskan bahwa cakupan penerapan di negara-negara Uni Eropa dilakukan secara sangat sempit, yakni khusus pada konten yang terkait dengan data pribadi. Penerapan tersebut sejalan dengan klasifikasi hak untuk dilupakan ini dalam rezim perlindungan data pribadi.
 
“Tapi di Indonesia dimasukan dalam UU ITE padahal di RUU Perlindungan Data sudah kita masukan sebagai salah satu prinsip dasar. Pertama, data itu sudah tidak akurat, kedua data itu sudah tidak relevan, ketiga data itu dimunculkan secara berlebih dan tidak tepat saji. Nah, itu seseorang boleh menghapus,” kata Sinta Rabu (7/12).
 
Sinta menambahkan, penerapan di negara-negara Uni Eropa tidak dengan menghapus konten dari penyedia sistem elektronik asalnya. Dalam arti, konten yang dimintakan hanya dibuat agar sulit diakses oleh siapapun apabila dicari melalui . Sedangkan, konten tersebut tetap ada atau tersimpan pada direktori suatu sistem elektronik milik penyedia bersangkutan.
 
Dikatakan Sinta, implementasi dalam revisi UU ITE terbaru ini agaknya tidak mengadopsi konsep yang dilakukan negara-negara Uni Eropa dimana sangat hanya pada konten perlindungan data pribadi. Ambil contoh di sejumlah negara bagian Amerika Serikat misalnya, kelaziman regulasi negara bagian Amerika Serikat ada yang memperluas cakupan , misal untuk kasus-kasus pencemaran nama baik ().
 
“Amerika tidak memiliki UU Perlindungan Data Pribadi. Personal data itu konteks Uni Eropa. Secara global, yang sudah memiliki UU Perlindungan Data Pribadi ada 105 negara. Terakhir Turki, mereka mengadopsi pendekatan dari EU (Uni Eropa). itu ada di EU (Uni Eropa),” papar Sinta.
 
Padahal, Rezim perlindungan data pribadi dengan pencemaran nama baik itu berbeda. Perlindungan data pribadi adalah informasi yang betul tentang seseorang tetapi tidak boleh diekspos karena melanggar kenyamanannya. Sedangkan, pencemaran nama baik itu adalah informasi yang tidak betul biasanya berupa fitnah, kebohongan, atau menurunkan reputasi seseorang.
 
“Jadi, ini memang dua rezim yang sama sekali beda. Tapi, karena ini sudah masuk dalam UU ITE, mau tidak mau ini jadi diperluas ,” ujar Sinta menyayangkan.
 

Untuk diketahui, konsep merupakan usulan dari sejumlah fraksi Komisi I DPR sewaktu membahas revisi UU ITE. Konsep itu sempat dikritik keras oleh sejumlah LSM salah satunya oleh Kepala Divisi Riset dan Jaringan LBH Pers, Asep Komarudin. Ia  menilai pasal 26 ayat (3) menjadi persoalan baru.
 
Menurutnya, ketentuan itu dapat menjadi alat ganda bagai pemerintah selain kewenangan lain yakni penyaringan konten sebagaimana diatur dalam Pasal 40 revisi UU ITE. “Praktik di Eropa,  masih menjadi perdebatan serius meski implementasinya hanya terhadap mesin pencari () dan tidak termasuk situs ataupun aplikasi tertentu,” sebut Asep.
 
Anggota Komisi I DPR RI, Evita Nursanty tak menampik kalau konsep muncul belakangan dalam perkembangan di Panja Revisi UU ITE. Namun, ia menegaskan bahwa konsep bukanlah ‘pasal sisipan’ yang sengaja didorong oleh fraksi Komisi I DPR jelang pembahasan akhir revisi UU ITE. “Dari teman PAN usul, saya langsung dukung. Kita buat ,” katanya kepada di Kampus UI Depok, Kamis (6/12).
 
Politisi PDI Perjuangan tersebut menjelaskan bahwa usulan dibahas menjelang terakhir karena dari awal pembahasan sangat intens merumuskan pasal-pasal yang diusulkan oleh pemerintah, misalnya mengenai penurunan ancaman pidana pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang lama. Setelah selesai, barulah kemudian usulan dari parlemen mulai coba dilontarkan oleh sejumlah fraksi.
 
Arah penerapan konsep sendiri, kata Evi, sebagai upaya memberikan perlindungan bagi korban fitnah agar dihapus akses terhadap informasi elektronik yang dianggap tidak benar sesuai penetapan pengadilan. Penghapusan semua konten dilakukan untuk semua data yang tidak benar di internet setelah dibuktikan di pengadilan karena tujuannya untuk membersihkan nama baik seseorang yang terbukti tidak bersalah di pengadilan.
 
“Ini pasal tambahan yang disepakati DPR dan pemerintah,” tegas Evi.
 
Terlepas dari hal itu, konsep asal sendiri yang banyak dirujuk adalah terkait sengketa data pribadi antara Mario Costeja Vs. Google di Spanyol dimana yang menjadi pokok sengketa adalah mengenai informasi pribadi masa lalu Mario yang menyatakan bahwa dia bangkrut lalu menjual rumahnya lewat lelang untuk membayar utangnya.
 
Beberapa waktu kemudian, ia ditolak bank ketika mengajukan pinjaman karena informasi masa lalunya yang menjual rumah lewat lelang karena bankrut. Singkatnya, pengadilan menyetujui sengketa tersebut dan memenangkan Mario. Lain di Indonesia lain pula di negara-negara lain. Ketentuan mengenai perlindungan terhadap hak pribadi ini kebanyakan diatur lewat undang-undang khusus.
 
Saat ini, Indonesia kebetulan mengadopsi dalam UU ITE meskipun nafas awalnya akan diatur lewat RUU Perlindungan Data Pribadi. Di beberapa negara lain, kebanyakan diatur dalam aturan yang lebih spesifik. Sebutlah misalnya di Inggris (), Perancis (), Jerman (), hingga Swiss ( dan ).
 

Sejumlah tantangan diprediksi muncul saat implementasi di Indonesia, salah satunya mengenai upaya memberikan perlindungan hak pribadi seseorang terkait informasi atau dokomen elektroniknya. Menurut Teguh, efektivitas perlindungan hak pribadi melalui tentu tidak bisa dilakukan secara maksimal.
 
“Dan kendala termasuk di Eropa adalah masalah ,” ujar Teguh.
 
Kata Teguh, kewenangan pemutusan akses oleh Kominfo secara teknis hanya Geo Blocking, artinya suatu konten hanya terblokir sebatas wilayah Indonesia. Apabila diakses dari luar Indonesia, maka konten tersebut masih tetap bisa diakses. Boleh jadi, secara efektivitas tidak terlalu berdampak namun setidaknya bisa meredam upaya akses dari siapapun agar hak pribadi masih tetap terlindungi.
 
Kondisi seperti itu nyatanya terjadi di negara-negara Uni Eropa. Kata Sinta, praktik di sana mulanya terhambat persoalan teknis saat suatu konten. Mayoritas perusahaan yang berasal dari luar Uni Eropa itulah yang sempat menjadi tantangan. Jalan keluarnya, regulasi terkait perlindungan data pribadi di Eropa mengikat bahwa perusahaan sepanjang punya kantor perwakilan tunduk terhadap ketentuan .
 
“Dalam praktiknya di Eropa pun ini masih sulit, banyak pro dan kontranya,” kata Sinta.
 
Saat ini, Perusahaan di Uni Eropa dianggap sebagai pengelola konten () yang akhirnya berdampak terhadap kewajiban mereka menelaah informasi atau dokumen elektronik yang diunggah seseorang.
 
“Google itu sekarang mengeluarkan namanya , dalam datanya itu ada sudah berapa banyak informasi yang dia hapus. Setelah kejadian 2012 itu hampir puluhan ribu (dihapus). Facebook sudah 15.260 informasi yang sudah di-. sekarang mau tidak mau harus mengeluarkan bahwa dia sudah dengan ketentuan ,” sebut Sinta.
UU No. 19 Tahun 2016UU Nomor 11 Tahun 2008Right to be Forgotten



right to be forgottensearch engine

the right to be forgottenhukumonline

right to be forgottensearch engine(Baca Juga: Penerapan ‘Right to be Forgotten’ dalam UU ITE Dinilai Tak Relevan)

Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan



right to be forgotten

right to be forgotten(Baca Juga: Era Elektronik, Era Perubahan Cara Berhukum)



right to be forgottenright to be forgottensearch engine

right to be forgottenstrictright to be forgottendefamation

The right to be forgotten



the right to be forgotten

Mendapat kritik keras
right to be forgotten(Baca Juga: 5 Alasan ICJR dan LBH Pers Tolak UU ITE Hasil Revisi)

the right to be forgottensearch engine

right to be forgottenright to be forgottenright to be forgottenHukumonline



right to be forgotten



right to be forgotten



right to be forgottenUK Rehabilitation Actle droit a l’oubliLebach decisionR. Ag caseX v. Journal de Geneve

Tantangan Penerapan di Indonesia
right to be forgottenright to be forgotten

the right to be forgottenGeo Blocking(Baca Juga: Right to be Forgotten, Lahir Prematur dalam UU ITE Baru)



take downsearch enginesearch engineright to be forgotten



search enginedata controller

transparency reporttake downSearch enginetransparency reportcomplythe right to be forgotten

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua