Rabu, 04 Januari 2017

MK Perkirakan 2017 Lebih Banyak Tangani Perkara PUU

Sementara untuk perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN), MK memprediksi pengajuan perkara SKLN tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.
CR-22
Gedung MK. Foto: RES

Sepanjang kiprahnya sejak 2003, Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi instrumen demokrasi yang sangat dibutuhkan publik untuk melindungi hak-hak konstitusional mereka. Untuk itu, MK memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh elemen masyarakat untuk dapat memanfaatkan secara optimal keberadaan MK dalam sistem ketatanegaraan.
 
Selama 2016, Kepaniteraan MK meregistrasi sebanyak 111 perkara Pengujian Undang-Undang (PUU). Angka ini ditambah dengan sisa tahun sebelumnya yang berjumlah 63 perkara, sehingga total keseluruhan perkara PUU yang ditangani MK sepanjang 2016 sebanyak 174 perkara.
 
“Pada tahun 2017 MK memperkirakan akan lebih banyak menangangai Perkara PUU. Saya tegaskan, ini bukan berarti kualitas Undang-Undang yang dibuat oleh DPR maupun Presiden itu tidak baik, tapi lebih dikarenakan semakin meningkatnya kesadaran hukum masyarakat mengenai hak-hak konstitusionalnya”, terang Ketua MK, Arief Hidayat dalam Laporan Akhir Tahun MK, di Jakarta, beberapa waktu lalu.
 
Terkait prediksi peningkatan penanganan perkara PUU ini, Arief berlandaskan kepada tren registrasi perkara MK dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Pada 2003-2010, perkara PUU masih di kisaran angka 24-86 perkara per tahun. Tren kenaikan registrasi perkara terjadi pada tahun 2014 sebanyak 118 perkara, pada 2013 sebanyak 109 perkara, pada 2014 dan 2015 sebanyak 140 perkara, dan pada 2016 sebanyak 111 perkara.
 

Tabel Perkara PUU 2003-2016















































































No

Tahun

Jumlah Perkara

1

2003

24

2

2004

27

3

2005

25

4

2006

27

5

2007

30

6

2008

36

7

2009

78

8

2010

81

9

2011

86

10

2012

118

11

2013

109

12

2014

140

13

2015

140

14

2016

111

 

Sumber: MK

 
Melihat adanya tren kenaikan ini,MK memprediksi dapat menangani sebanyak 205 perkara PUU di tahun 2017. Menurut MK, dengan digelarnya Pilkada serentak di tahun 2017, menjadi alasan Perkara PUU semakin meningkat dari tahun-tahun sebelumnya.
 
Namun menurut Arief, meskipun jumlah perkara PUU semakin meningkat dari tahun ke tahun, bukan berarti MK pun banyak mengabulkan permohonan . Jumlah perkara PUU yang dikabulkan berada di kisaran 10-15 persen dari total keseluruhan perkara yang didaftarkan.
 
Hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat yang menginginkan sebuah produk Undang-Undang yang konstitusional, konsisten, dan koheren dengan konstitusi, dapat diimbangi oleh MK dengan lebih cermat melihat konstitusionalitas UU yang dimohonkan pengujiannya oleh masyarakat.
 

Tabel  Putusan PUU 2003-2016







































No

Kategori

Jumlah

1

Tidak Diterima

281

2

Tolak

331

3

Kabul

222

4

Gugur

16

5

Tidak Berwenang

6

6

Tarik Kembali

98

 

Sumber: MK

 
Dalam penanganan perkara PUU, MK menggolongkannya ke dalam dua jenis, yakni pengujian terhadap isi materi undang-undang atau norma hukum (pengujian materiil) dan pengujian terhadap prosedur pembentukan undang-undang (pengujian formil). Dalam praktiknya, pengujian materiil maupun pengujian formil dapat dilakukan secara bersamaan oleh pemohon yang sama.
 
Sementara untuk perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN), MK memprediksi pengajuan perkara SKLN tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Perkara SKLN, menurut MK, rata-rata diajukan sebanyak 2 perkara di tiap tahunnya. 
 
Untuk perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) serentak, terdapat 101 daerah dengan 338 pasangan calon yang mengikuti Pilkada Serentak 2017. Tiap daerah memiliki lebih dari duapasangan calon sehingga memungkinkan perkara yang masuk melebihi jumlah daerah peserta Pilkada 2017. Berdasarkan hal tersebut, MK memprediksi akan meregistrasi, memeriksa, dan memutus sebanyak 138 perkara PHP Kada di tahun 2017. 


(Baca Juga: Pansus RUU Pemilu Konsultasi ke MK, Ada Apa?)





(Baca Juga: 7 Bulan Bersidang di 2016, Ini Hasil Kinerja MK)

judicial review





(Baca Juga: 12 Putusan MK yang Menarik Perhatian Publik Sepanjang 2016)

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua