Jumat, 06 Januari 2017

Daftar Permenaker Sepanjang 2016, Mana yang Relevan untuk Anda?

Hal ini bertujuan untuk menjawab kebutuhan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan.
CR-22
Ilustrasi: BAS

Selama tahun 2016, Pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) telah mengeluarkan sebanyak 39 Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker). Hal ini bertujuan untuk menjawab kebutuhan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Selain itu, keberadaan Permenaker yang dikeluarkan sepanjang 2016, memberi arah bagi terkait untuk menentukan setiap kebijakannya.
 
Catatan , dari 39 Permenaker yang terbit pada 2016, terdapat beberapa Permenaker yang menarik perhatian publik sepanjang 2016.
 

Dipertengahan Februari 2016, Kemenaker menetapkan Permenaker No. 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah. Permenaker ini memuat ketentuan tentang prosedur, mekanisme, dan pembayaran iuran bagi pekerja bukan penerima upah agar dapat terdaftar dan mendapatkan manfaat dari tiga jenis program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.
 
Manfaat yang dapat diperoleh tersebut antara lain jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua. Permenaker ini ditujukan untuk orang-perorangan yang merupakan atau ingin menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan.
 

Permenaker No. 6 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh Di Perusahaan ini ditetapkan pada tanggal 8 Maret 2016. Peraturan ini  mengatur ulang ketentuan Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan yang meliputi pembayaran THR keagamaan oleh pengusaha, besaran THR keagamaan dan sanksi terhadap pelanggaran. Sebelumnya, hal ini diatur dalam Peraturan Menaker . Permenaker No. 6 tahun 2016 ditujukan untuk pengusaha dan tenaga kerja domestik maupun asing, baik berupa orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum, serta masyarakat umum. 
 

Permenaker No. 11 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Kesehatan dan Besaran Tarif dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja. Permenaker ini ditetapkan pada 10 Maret 2016. Peraturanini merupakan pelaksanaan Pasal 25 (7) dan Pasal 47 Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
 
Dalam UU tersebut menugaskan menteri untuk menjabarkan secara detail tentang berbagai jenis pelayanan yang dapat disediakan melalui program jaminan kecelakaan kerja yang kini menjadi bagian program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Peraturan menteri ini ditujukan untuk peserta program jaminan kecelakaan kerja sebagai bagian program BPJS, serta pemberi kerja swasta dan fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.
 

Permenaker No. 20 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Permenaker ini ditetapkan pada 6 Juni 2016. Peraturan ini lahir dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 59 (3) Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015, yang mengamanatkan agar menteri membuat ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif bagi pengusaha yang tidak mematuhi ketentuan pengupahan. Peraturan iniditujukan kepada seluruh pengusaha dan pekerja di Indonesia.
 
Pengusaha yang dapat dikenakan sanksi administratif sesuai Permenaker ini apabila melakukan perbuatan-perbuatan: a). Tidak membayar Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pekerja/buruh paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan; b). Tidak membagikan uang servis kepada pekerja/buruh yang bekerja di hotel atau restoran di hotel (jika ada); c). Tidak menyusun struktur dan skala upah serta tidak memberitahukan kepada seluruh pekerja/buruh; d). Tidak membayar upah mingguan atau bulanan sampai melewati jangka waktu; e). Tidak memenuhi kewajiban untuk membayar denda yang diatur secara tegas dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama; dan/atau f). Melakukan pemotongam upah lebih dari 50% dari setiap pembayaran upah yang diterima pekerja/buruh.
 

Permenaker No. 21 Tahun  2016 Tentang Kebutuhan Hidup Layak ini ditetapkan pada 27 Juni 2016. Peraturan ini mengatur ulang sejumlah ketentuan tentang kebutuhan hidup layak yang merupakan komponen dasar perhitungan upah minimum pekerja. Sebelumnya, permasalahan ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi  tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak
 
Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sendiri mencerminkan standar kebutuhan seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik dalam waktu satu bulan. Permenaker No. 21 Tahun 2016 ini menetapkan bahwa KHL merupakan salah satu komponen dalam penetapan upah minimum tahun berikutnya. Upah minimum tahun berikutnya ditetapkan dengan mempertimbangkan: upah minimum tahun berjalan; tingkat inflasi tahun berjalan; dan tingkat pertumbuhan produk domestik bruto tahun berjalan.
 

Permenaker No. 23 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara ini ditetapkan pada 12 Juli 2016. Secara pokok, Permenaker ini menetapkan pedoman tentang pembatasan akses terhadap pelayanan publik bagi pemberi kerja selain penyelenggara negara yang tidak memenuhi ketentuan kepesertaan wajib dalam program jaminan sosial bagi tenaga kerja yang meliputi: program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Peraturan 2016 ditujukan untuk seluruh pengusaha di Indonesia dan masyarakat umum.
 

Permenaker No. 35 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian, Persyaratan, dan Jenis Manfaat Layanan Tambahan dalam Program Jaminan Hari Tua. Permenaker ini ditetapkan pada 5 Desember 2016. Permenaker ini merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 25 (3) PP  tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua, yang mewajibkan BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan fasilitas tambahan kepada para pesertanya. Pedoman ini memuat ketentuan mengenai jenis fasilitas yang diberikan; persyratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh fasilitas dimaksud; Prosedur untuk memperoleh fasilitas dimaksud; dan pelaporan hasil evaluasi program yang bersangkutan.
 
Untuk mengetahui apa saja Permenaker yang dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja sepanjang 2016, berikut daftarnya:
 




































































































































































Permenaker Nomor

TENTANG

1 Tahun 2016

Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah

2 Tahun 2016

Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional

3 Tahun 2016

Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

4 Tahun 2016

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Pelatihan Kerja Tahun Anggaran 2016

5 Tahun 2016

Pedoman Penyelesaian Kerugian Di Kementerian Ketenagakerjaan

6 Tahun 2016

Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/buruh Di Perusahaan

7 Tahun 2016

Uang Servis Pada Usaha Hotel Dan Usaha Restoran Di Hotel

8 Tahun 2016

Pembentukan Forum Serikat Pekerja/serikat Buruh Di Perusahaan Pada Kawasan Ekonomi Khusus

9 Tahun 2016

Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Dalam Pekerjaan Ketinggian

10 Tahun 2016

Tata Cara Pemberian Program Kembali Kerja Serta Kegiatan Promotif Dan Kegiatan Preventif Kecelakaan Kerja Dan Penyakit Akibat Kerja

11 Tahun 2016

Pelayanan Kesehatan Dan Besaran Tarif Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja

12 Tahun 2016

Unit Layanan Pengadaan Barang/jasa Di Kementerian Ketenagakerjaan

13 Tahun 2016

Pedoman Akutansi Berbasis Akrual Dan Pelaporan Keuangan Di Kementerian Ketenagakerjaan

14 Tahun 2016

Pakaian Dinas Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Ketenagakerjaan

15 Tahun 2016

Pendelegasian Wewenang Dan Pemberian Kuasa Kepada Pejabat Tertentu Untuk Menandatangani Keputusan Dan Surat-surat Dibidang Kepegawaian Di Kementerian Ketenagakerjaan

16 Tahun 2016

Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian Ketenagakerjaan

17 Tahun 2016

Tata Cara Perizinan Dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja

18 Tahun 2016

Dewan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja

19 Tahun 2016

Penataan Tata Laksana (Business Process) Kementerian Ketenagakerjaan

20 Tahun 2016

Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan

21 Tahun 2016

Kebutuhan Hidup Layak

22 Tahun 2016

Pedoman Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang di Kementerian Ketenagakerjaan

23 Tahun 2016

Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara

24 Tahun 2016

Pokok Pokok Pengawasan Intern di Kementerian Ketenagakerjaan

25 Tahun 2016

Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pedoman Akuntansi Berbasis Akrual dan Pelaporan Keuangan di Kementerian Ketenagakerjaan

26 Tahun 2016

Penyelenggaraan E-Government di Kementerian Ketenagakerjaan

27 Tahun 2016

Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2015-2019

28 Tahun 2016

Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Ketenagakerjaan

29 Tahun 2016

Pedoman Nomenklatur Dinas Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota

30 Tahun 2016

Pedoman Pembentukan dan Penyelenggaraan Layanan Satu Atap Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri

31 Tahun 2016

Perjalanan Dinas Pindah/Mutasi Dalam Negeri dan Luar Negeri Serta Pindah Pensiun Pegawai di Kementerian Ketenagakerjaan

32 Tahun 2016

Sistem Pelaporan Unit Kerja Pusat dan Daerah Bidang Ketenagakerjaan

33 Tahun 2016

Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan

34 Tahun 2016

Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja

35 Tahun 2016

Tata Cara Pemberian, Persyaratan, dan Jenis Manfaat Layanan Tambahan Dalam Program Jaminan Hari Tua

36 Tahun 2016

Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri

37 Tahun 2016

Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bejana Tekanan dan Tangki Timbun

38 Tahun 2016

Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Tenaga dan Produksi

39 Tahun 2016

Penempatan Tenaga Kerja
stakeholder(Baca juga: Telah Terbit! Dua Permenaker Pelaksana PP Pengupahan)

Hukumonline

1.    PermenakerTentang Jaminan Sosial Bagi Peserta Bukan Penerima Upah




2.    Ketentuan THR Baru
No. PER.04/MEN/1994(Baca Juga: Info Penting! 5 Pedoman Pemberian THR Tahun 2016)

3.    Ketentuan Baru Pelayanan Kesehatan dan Tarif Jaminan Kecelakaan Kerja
No. 44 tahun 2015



4.    Prosedur Pemberian Sanksi Administratif terkait Pengupahan




5.    Peraturan Baru tentang Kebutuhan Hidup Layak
No. 13 tahun 2012.



6.    Sanksi Tidak Mendapatkan Pelayanan Publik Bagi Pemberi Kerja


7.    Fasilitas Pembiayaan Perumahan Melalui BPJS Ketenagakerjaan
No. 46 tahun 2015


Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua