Selasa, 10 January 2017

2017, PPATK Kebut Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dari Profesi

Dengan semakin banyaknya data serta informasi yang diperoleh oleh PPATK, maka secara signifikan dapat meningkatkan kualitas hasil analisis dan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh PPATK.
CR-22
Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin (kiri) bersama dengan Wakil Kepala PPATK Dian Ediana Rae (kanan) saat memberikan pemaparan mengenai prioritas kerja di tahun 2017, di Jakarta, Senin (9/1).

Selain Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dan Penyedia Barang dan Jasa (PBJ), sejak 2015 terdapat sejumlah pihak pelapor baru yang diwajibkan memberikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
 
Adapun pihak pelapor baru tersebut adalah advokat, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), akuntan, akuntan publik, dan perencana keuangan. “Pihak pelapor sebagaimana dimaksud wajib menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa,” demikian bunyi Pasal 4 PP No. 43 Tahun 2015 tentang Pihak pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
 
Dalam melaksanakan PP tersebut, PPATK sendiri telah mengeluarkanPeraturan Kepala PPATK Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyampaian LTKM oleh Profesi. Peraturan ini telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 14 Desember 2016 dan telah ditempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 dengan Nomor 1896.
 
“Dengan demikian, terhitung sejak tanggal diundangkan, pihak profesi wajib menyampaikan LTKM kepada PPATK,” kata Kepala PPATK, Kiagus Ahmad Badaruddin, Senin (9/1).
 
Seluruh pihak pelapor profesi wajib menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK, untuk kepentingan atau untuk dan atas nama pengguna jasa. Misalnya, pembelian dan penjualan properti, pengelolaan terhadap uang, efek dan/atau produk jasa keuangan lainnya, pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposit dan/atau rekening efek, pengoperasian dan pengelolaan perusahaan dan/atau pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum.
 
































































Pasal 3 ayat (2) Peraturan Kepala PPATK Nomor 11 Tahun 2016

LTKM yang dilaporkan kepada PPATK adalah transaksi keuangan mencurigakan yang dilakukan profesi untuk kepentingan atau untuk dan atas nama pengguna jasa bersifat kontraktual

a. Didasarkan kepada surat kuasa baik umum maupun khusus;

b. Didasarkan atas penunjukan sebagai trustee atau nominee yang bertindakuntuk dan atas nama orang yang menunjuk;

c. Menyiapkan dokumen dan data pendukung transaksi, baik dalam bentuk elektronik maupun bentuk lainnya yang membuktikan terjadinya suatu transaksi;

d. Bertindak sebagai wali amanah (custody), menjalankan kebijaksanaan investasi atau melakukan supervisi;

e. Sebagai legal owner yang bertindak untuk kepentingan beneficial owner yang merupakan pihak yang mengendalikan dan menikmati akibathukum dari tindakan legal owner

f.  Bertindak untuk kepentingan orang lain apabila terdapat ikatan satu kelompok usaha (group);

g. Merupakan pihak terafiliasi (afiliated party), meliputi:1) anggota dewan komisaris; 2) pengawas; 3) direksi atau kuasanya 4) pejabat; atau 5) karyawan Pengguna Jasa;

h. Merupakan pihak terkait atau orang perseorangan atau Korporasi yang mempunyai hubungan pengendalian dengan Profesi, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/ atau keuangan;

i. Melakukan penyimpanan aset milik Pengguna Jasa;

j. Memberikan persetujuan, melaksanakan, atau menyelesaikan suatu transaksi, atau mewakili klien dalam melaksanakan suatu kewenangan atau bahkan memiliki kewenangan untuk mewakili Pengguna Jasa dalam melaksanakan kewenangan tersebut;

k. Melaksanakan fungsi manajemen dengan melaporkan hal-hal yang relevan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola perusahaan;

l. Mempromosikan, menawarkan, atau menjadi penjamm ermsi efek dalam suatu penawaran umum saham bagi Pengguna Jasa;

m. Mewakili klien dalam menyetujui persyaratan transaksi atau melakukan suatu Transaksi;

n. Memberikan saran mengenai struktur pendanaan dan menganalisis dampak akuntasi yang dapat terjadi dari usulan Transaksi pendanaan tersebut;

o. Menyetorkan, menarik uang, mentransfer, menempatkan deposito atau melakukan Transaksi lain atas nama Pengguna Jasa;

p. Melaksanakan pembayaran pajak pembelian dan penjualan atas nama dan berdasarkan permintaan Pengguna Jasa;

q. Melaksanakan roya, peningkatan hak, dan penurunan hak untuk kepentingan Pengguna Jasa;

r.  Melaksanakan pemeliharaan data dan pendaftaran tanah untuk pertama kalinya; atau

s.Melaksanakan pemeliharaan data selanjutnya untuk kepentinganpengguna jasa yang bukan merupakan tugas Pejabat Pembuat Akta Tanah sesuai ketentuan perundang-undangan.

 
Menurut PPATK, dengan semakin banyaknya data serta informasi yang diperoleh oleh PPATK dari PJK, PBJ, serta pelapor profesi baru tersebut, maka secara signifikan dapat meningkatkan kualitas hasil analisis dan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh PPATK.Secara lebih luas lagi, keterlibatan pihak pelapor profesi tersebut juga dapat mempersempit ruang gerak para pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
 
Pihak pelapor profesi, semaksimal mungkin dapat mencegah dirinya agar tidak digunakan pelaku kejahatan dalam melakukan TPPU agar dirinya terlindungi dari kejahatan pencucian uang.Untuk menutup ruang gerak pelaku , PPATK akan terus meningkatkan kesetaraan regulasi dan pengawasan di antara berbagai pelapor, baik penyedia jasa keuangan, penyedia jasa non keuangan, maupun penyedia barang dan jasa lainnya, termasuk pelapor profesi.


(Baca juga: PPATK Ajak Profesi Ini Melaporkan Transaksi Mencurigakan)





(Baca juga: Info Penting! Advokat Wajib Laporkan Pencucian Uang)

(Baca Juga: Cegah Money Laundering, Ini Pesan PPATK untuk Advokat)

money laundering

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua