Pelanggaran terhadap hak kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) makin mengkhawatirkan. Jumlah pengaduan yang diterima Komnas HAM meningkat dari 87 di tahun 2015 menjadi 97 di tahun 2016. Persoalan paling banyak diadukan mengenai pembatasan, pelarangan dan perusakan tempat ibadah atau kegiatan keagamaan. Korban tertinggi di tahun 2016 dialami tempat ibadah umat Islam, Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Kristen.
Pelaku pelanggaran hak KBB yang paling banyak diadukan ke Komnas HAM tahun 2016 yakni pemerintah daerah (pemda). Provinsi yang paling tinggi diadukan yaitu Jawa Barat. Komnas HAM mengkaji ada 3 hal yang memicu tingginya pelanggaran hak KBB oleh pemda. Pertama, lemahnya pengetahuan dan kesadaran aparatur pemda terhadap HAM. Kedua, ada tekanan kelompok intoleran yang tidak mampu diatasi pemimpin lokal. Ketiga, banyak aturan di tingkat pusat yang tidak sejalan dengan norma HAM dan diimplementasikan pemda dalam bentuk diskresi aparat lokal. (Baca juga: Mereka Mengkhawatirkan Arah Penegakan HAM).
Ketua Komnas HAM, Imdadun Rahmat, menilai regulasi merupakan salah satu aspek yang perlu diperbaiki untuk meminimalisasi potensi pelanggaran terhadap hak KBB. Sebagian peraturan yang diterbitkan pemerintah pusat dan daerah bersinggungan langsung dengan pelanggaran hak KBB. Misalnya UU No.1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, yang memasukkan Pasal 156a ke dalam KUHP. (Baca juga: Jerat Hukum Bagi Pihak yang Menghalang-Halangi Kegiatan Keagamaan).
Menurut Imdadun ketentuan itu digunakan pemerintah sebagai acuan dalam menerbitkan SKB 3 Menteri Tahun 2008 yang intinya membatasi aktivitas JAI. Baginya ketentuan itu tidak ideal dalam HAM. Begitu pula dengan Peraturan Bersama Menteri (PBM) Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2006 dan No. 8 Tahun 2006 yang dinilai memuat ketentuan kurang jelas dan multitafsir. Berbagai aturan itu dijalankan pemda melalui kebijakan yang berujung pada pelanggaran hak KBB. (Baca juga: Bertemu Komnas HAM, Presiden Akui Ada Keluhan Terkait Kebebasan Beragama).
Komnas HAM mendesak pemerintah segera membenahi bermacam regulasi tersebut. Menurut Imdadun salah satu upaya yang bisa dilakukan pemerintah yakni segera menyelesaikan penyusunan RUU Perlindungan Umat Beragama (PUB) yang selaras dengan norma HAM. Jika substansi RUU itu sesuai prinsip HAM, diharapkan dapat membenahi peraturan pelaksana di tingkat pusat dan daerah yang berpotensi melanggar hak KBB.
Imdadun menjelaskan Komnas HAM sudah bertemu dengan Menteri Agama dan DPR agar RUU PUB segera disusun dan dibahas, lalu disahkan menjadi UU PUB yang sejalan dengan visi HAM. "Komnas HAM sudah mendorong agar RUU PUB segera diausun, dibahas dan disahkan. Kami juga mengawal agar substansinya sesuai dengan prinsip HAM," katanya dalam jumpa pers di kantor Komnas HAM Jakarta, Selasa (10/1).
RUU PUB masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) 2015-2019 tapi belum menjadi prioritas di tahun 2017. Imdadun menyebut Komnas HAM telah menyampaikan hasil kajian dan naskah akademik RUU PUB ke DPR.
Koordinator desk KBB Komnas HAM, Jayadi Damanik, mencatat sedikitnya ada 5 isu dalam RUU PUB yang disorot Komnas HAM. Pertama, absennya perlindungan terhadap penganut keyakinan/aliran kepercayaan. Kedua, defenisi perlindungan berpotensi menimbulkan diskriminasi. Ketiga, masalah pendaftaran atau registrasi agama dan majelis agama. Keempat, soal pemdirian rumah ibadah. Kelima, terkait pemidanaan yang unsurnya tidak jelas. (Baca juga: Persyaratan Pendirian Rumah Ibadah).
Jayadi melihat ketentuan pendirian rumah ibadah RUU PUB menjiplak aturan dalam PBM No. 9 dan No. 8 Tahun 2006. Padahal PBM itu bermasalah, seperti kewajiban pemerintah memfasilitasi pendirian rumah ibadah. "Ketentuan itu bisa ditafsirkan pemerintah menyediakan anggaran untuk pendirian rumah ibadah," tukasnya.
Pelaku pelanggaran hak KBB yang paling banyak diadukan ke Komnas HAM tahun 2016 yakni pemerintah daerah (pemda). Provinsi yang paling tinggi diadukan yaitu Jawa Barat. Komnas HAM mengkaji ada 3 hal yang memicu tingginya pelanggaran hak KBB oleh pemda. Pertama, lemahnya pengetahuan dan kesadaran aparatur pemda terhadap HAM. Kedua, ada tekanan kelompok intoleran yang tidak mampu diatasi pemimpin lokal. Ketiga, banyak aturan di tingkat pusat yang tidak sejalan dengan norma HAM dan diimplementasikan pemda dalam bentuk diskresi aparat lokal. (Baca juga: Mereka Mengkhawatirkan Arah Penegakan HAM).
Ketua Komnas HAM, Imdadun Rahmat, menilai regulasi merupakan salah satu aspek yang perlu diperbaiki untuk meminimalisasi potensi pelanggaran terhadap hak KBB. Sebagian peraturan yang diterbitkan pemerintah pusat dan daerah bersinggungan langsung dengan pelanggaran hak KBB. Misalnya UU No.1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, yang memasukkan Pasal 156a ke dalam KUHP. (Baca juga: Jerat Hukum Bagi Pihak yang Menghalang-Halangi Kegiatan Keagamaan).
Menurut Imdadun ketentuan itu digunakan pemerintah sebagai acuan dalam menerbitkan SKB 3 Menteri Tahun 2008 yang intinya membatasi aktivitas JAI. Baginya ketentuan itu tidak ideal dalam HAM. Begitu pula dengan Peraturan Bersama Menteri (PBM) Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2006 dan No. 8 Tahun 2006 yang dinilai memuat ketentuan kurang jelas dan multitafsir. Berbagai aturan itu dijalankan pemda melalui kebijakan yang berujung pada pelanggaran hak KBB. (Baca juga: Bertemu Komnas HAM, Presiden Akui Ada Keluhan Terkait Kebebasan Beragama).
Komnas HAM mendesak pemerintah segera membenahi bermacam regulasi tersebut. Menurut Imdadun salah satu upaya yang bisa dilakukan pemerintah yakni segera menyelesaikan penyusunan RUU Perlindungan Umat Beragama (PUB) yang selaras dengan norma HAM. Jika substansi RUU itu sesuai prinsip HAM, diharapkan dapat membenahi peraturan pelaksana di tingkat pusat dan daerah yang berpotensi melanggar hak KBB.
Imdadun menjelaskan Komnas HAM sudah bertemu dengan Menteri Agama dan DPR agar RUU PUB segera disusun dan dibahas, lalu disahkan menjadi UU PUB yang sejalan dengan visi HAM. "Komnas HAM sudah mendorong agar RUU PUB segera diausun, dibahas dan disahkan. Kami juga mengawal agar substansinya sesuai dengan prinsip HAM," katanya dalam jumpa pers di kantor Komnas HAM Jakarta, Selasa (10/1).
RUU PUB masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) 2015-2019 tapi belum menjadi prioritas di tahun 2017. Imdadun menyebut Komnas HAM telah menyampaikan hasil kajian dan naskah akademik RUU PUB ke DPR.
Koordinator desk KBB Komnas HAM, Jayadi Damanik, mencatat sedikitnya ada 5 isu dalam RUU PUB yang disorot Komnas HAM. Pertama, absennya perlindungan terhadap penganut keyakinan/aliran kepercayaan. Kedua, defenisi perlindungan berpotensi menimbulkan diskriminasi. Ketiga, masalah pendaftaran atau registrasi agama dan majelis agama. Keempat, soal pemdirian rumah ibadah. Kelima, terkait pemidanaan yang unsurnya tidak jelas. (Baca juga: Persyaratan Pendirian Rumah Ibadah).
Jayadi melihat ketentuan pendirian rumah ibadah RUU PUB menjiplak aturan dalam PBM No. 9 dan No. 8 Tahun 2006. Padahal PBM itu bermasalah, seperti kewajiban pemerintah memfasilitasi pendirian rumah ibadah. "Ketentuan itu bisa ditafsirkan pemerintah menyediakan anggaran untuk pendirian rumah ibadah," tukasnya.