Senin, 16 Januari 2017

Mengintip Isi PP Terkait Bawa Uang Tunai Keluar-Masuk Indonesia

Uang tunai atau instrumen pembayaran lain yang dibawa minimal Rp100 juta wajib diberitahukan kepada pejabat bea dan cukai.
FAT
Foto: RES

Pada 31 Desember 2016 lalu, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2016 tentang Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain ke Dalam atau ke Luar Daerah Pabean Indonesia. Sebagaimana dilansir dari laman resmi , PP ini merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 36 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
 
Menurut PP ini, setiap orang yang membawa uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain paling sedikit Rp100 juta atau yang nilainya setara dengan itu ke dalam atau ke luar daerah pabean wajib memberitahukan kepada pejabat bea dan cukai. “Uang tunai sebagaimana dimaksud terdiri atas uang dalam mata uang rupiah dan/atau uang dalam mata uang asing,” bunyi Pasal 2 ayat (2) PP ini.
 
Instrumen pembayaran lain tersebut antara lain bilyet giro, atau warkat atas bawa berupa cek, cek perjalanan, surat sanggup bayar, dan sertifikat deposito. Sementara daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi ekslusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang kepabeanan.
 
Pemberitahuan pembawaan uang tunai atau instrumen pembayaran lain ke dalam dan ke luar daerah pabean, dilakukan dengan menyampaikan pemberitahuan pabean dan mengisi formulir pembawaan uang tunai atau instrumen pembayaran lain. Selain itu, dalam PP juga disebutkan, pembawaan uang tunai dalam mata uang rupiah paling sedikit Rp100 juta ke luar daerah pabean Indonesia wajib dilengkapi izin dari Bank Indonesia (BI) sesuai Peraturan Bank Indonesia. 
 
PP ini menegaskan, penyelenggara bandar udara internasional, pelabuhan internasional, atau pos lintas batas wajib menyediakan fasilitas untuk memastikan agar setiap orang dapat melaksanakan kewajiban untuk memberitahukan pembawaan uang tunai atau instrumen pembayaran lain tersebut.
 
“Dalam hal hasil pemeriksaan ditemukan pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain yang mencurigakan, pejabat bea dan cukai melakukan pemeriksaan lebih lanjut,” bunyi Pasal 7 PP ini.
 
Menurut PP ini, hasil pemeriksaan terhadap uang tunai dan instrumen pembayaran lain yang mencurigakan, disampaikan oleh Kepala Kantor Pabean kepada Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
 

Dalam PP disebutkan terdapat sanksi bagi orang yang tidak memberitahukan uang tunai atau instrumen lain yang dibawanya, yakni sanksi administratif. Sanksi administratif tersebut berupa denda sebesar 10% dari seluruh jumlah uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain yang dibawa dengan jumlah paling banyak Rp300 juta. 
 
Sansi administratif juga berlaku bagi orang yang telah memberitahukan pembawaan uang tunai atau instrumen pembayaran lain, namun jumlah yang dibawa ternyata lebih besar dari jumlah yang diberitahukan. Sanksi bagi orang tersebut adalah berupa denda sebesar 10% dari kelebihan jumlah uang tunai atau instrumen pembayaran lain yang dibawa dengan jumlah paling banyak Rp300 juta.
 
“Pembayaran sanksi administratif sebagaimana dimaksud harus diselesaikan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan,” bunyi Pasal 16 ayat (3) PP ini. 
 
Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud  tidak dapat dilakukan secara langsung, menurut PP ini, pejabat Bea dan Cukai berwenang mencegah uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain yang dibawa. “Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2016 yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly pada 31 Desember 2016 itu.
Setkab





(Baca Juga: Kisah Pembatasan Transaksi Tunai dalam Hukum Indonesia)







Sanksi
(Baca Juga: Info Penting! Transaksi Penggunaan Uang Kartal Akan Dibatasi)



(Baca Juga: Ini Daftar Larangan Dual Quotation dari BI)

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua