Selasa, 17 Januari 2017

Ikatan Notaris Indonesia Mulai Himpun Data-Data Notaris se-Indonesia

Data mulai dihimpun pertama kali melalui Rapat Pleno Pengurus Pusat yang Diperluas pada Januari 2017 kemarin.
NNP
Foto: Facebook/Humas PP INI

Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP INI) mulai menghimpun notaris se- Indonesia. Sekretaris Umum PP INI, Tri Firdaus Akbarsyah mengatakan bahwa data-data notaris yang hadir pada Rapat Pleno Pengurus Pusat yang Diperluas pada 12-14 Januari 2017 di Balikpapan, Kalimantan Timur, kemarin mulai direkam oleh PP INI.
 
“Bagi para pendaftar yang sudah mendaftar ke acara kemarin, data-datanya sudah ada. untuk ada acara lagi, mereka hanya tinggal daftar aja tanpa perlu SK segala macam,” kata Firdaus saat dihubungi , Senin (16/1).
 
Dari Rapat Pleno Pengurus Pusat yang Diperluas kemarin, setidaknya sudah terekam sekitar 1.200 data notaris. Jumlah itu tentu belum sebanding dengan perkiraan total jumlah notaris di seluruh Indonesia yang kabarnya mencapai belasan ribu notaris. Dalam kesempatan wawancara sebelumnya, Firdaus sempat menyebutkan bahwa ada 17.000-an notaris yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. 
 
Dalam acara pelantikan pengurus PP INI periode 2016-2019 pertengahan Juni 2016 lalu, Ketua Umum PP INI, Yualita Widyadhari sempat menyebutkan bahwa tantangan yang dihadapi organisasi tak hanya soal kesenjangan kualitas antara notaris di kota besar dengan notaris di daerah. Tantangan besar yang dihadapi PP INI, kata Lita, adalah pertumbuhan notaris yang mencapai 1.000-1.500 per tahun yang dihasilan oleh lebih dari 30 perguruan tinggi yang membuka program magister kenotariatan (M.Kn).
 
“Kita kartu anggota kemarin, sudah pengumpulan data,” sambung Firdaus.
 
Firdaus mengatakan bahwa dalam Rapat Pleno Pengurus Pusat yang Diperluas kemarin, sudah ada sebagian anggota maupun Pengurus Wilayah (Pengwil) yang menerima kartu tanda anggota (KTA). Selain sebagai tanda bukti anggota PP INI, KTA tersebut juga terintegrasi dengan sejumlah metode pembayaran yang menunjang pekerjaan notaris sehari-sehari.
 
KTA yang juga dapat berfungsi sebagai kartu debit ini akan tercetak juga logo PP INI. Peluncuran kartu debit ini menyusul sejumlah kemudahan lain sejak BNI dan INI menjalin kerja sama di 2015, melalui program yang dinamai BNI Sahabat Notaris. BNI pun menempatkan mesin EDC BNI di kantor notaris untuk memudahkan tiap transaksi.
 
PP INI mentargetkan seluruh anggota organisasi segera memiliki KTA. Pendaftarannya sendiri, lanjut Firdaus, dapat dilakukan melalui laman resmi PP INI. Dalam laman tersebut, dijelaskan informasi lebih lanjut terkait proses pendaftaran dan pemilikan KTA. Untuk sekedar informasi, dalam Rapat Pleno Pengurus Pusat yang Diperluas kemarin, secara resmi laman atau situs PP INI beralih di alamat .
 
“Kartu anggota kerjasama dengan BNI. Mereka buka akun di sana dan tercetak kartu anggota. Kartu anggota ini bisa untuk bayar PNBP, bayar iuran anggota, bisa untuk bayar PNRI, jadi ngga perlu lagi beli ke bank BNI,” papar Firdaus.
database

next timeHukumonline

(Baca Juga: Siap-Siap, Akhir Februari Akan Digelar Ujian Kode Etik Notaris Tahun 2017)

(Baca Juga: Jajaran Pengurus PP INI Dilantik, Ada Dewan Baru yang Dibentuk)

launching



(Baca Juga: Wacana Notaris Wajib Magang Sebelum Ikut Ujian Kode Etik Kembali Menguat)

www.INI.id(Baca Juga: Pesan Menkumham Bagi Peserta Ujian Kode Etik Notaris Tahun 2017)

voucher

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua