Selama 2016 Mahkamah Agung menerbitkan 14 peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dan 4 surat edaran Mahkamah Agung (SEMA). Dalam kesempatan jumpa pers akhir tahun lalu, sebagaimana kami kutip dari website Kepaniteraan MA, Ketua MA M. Hatta Ali menyebut fakta tersebut sebagai jumlah penerbitan PERMA terbanyak dalam sejarah MA. (Baca Juga: MA Terbitkan 14 PERMA Sepanjang 2016, Cek Daftarnya)
Sementara itu, Pusat Data hukumonline.com juga mencatat bahwa selama 2016 terdapat 2 produk hukum MA yang paling banyak diakses di hukumonline.com. Keduanya adalah PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan SEMA No. 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Efisiensi Dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Di Pengadilan.
PERMA No. 1 Tahun 2016 dan SEMA No. 2 Tahun 2016 menempati posisi kedua dan keempat dalam daftar 10 peraturan yang paling banyak diakses pembaca hukumonline.com selama 2016. PERMA No. 1 Tahun 2016 tercatat diakses sebanyak 15.285 kali, sementara SEMA No. 2 Tahun 2016 telah diakses 12.008 kali pada akhir 2016 lalu.
Sementara itu, pada urutan pertama dalam Daftar 10 Peraturan tahun 2016 yang terbanyak diakses di hukumonline.com adalah Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Halaman yang memuat dokumen Perpres No. 3 Tahun 2016 tercatat telah diakses sebanyak 17.502 kali oleh pengunjung hukumonline.com. Peraturan pelaksana dari Perpres No. 3 Tahun 2016 yaitu Inpres No. 1 Tahun 2016tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional menempati posisi keempat dalam daftar yang sama.
Daftar 10 Peraturan 2016 yang Terbanyak Diakses di hukumonline.com selengkapnya dapat disimak tabel di bawah ini.
Sementara itu, Pusat Data hukumonline.com juga mencatat bahwa selama 2016 terdapat 2 produk hukum MA yang paling banyak diakses di hukumonline.com. Keduanya adalah PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan SEMA No. 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Efisiensi Dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Di Pengadilan.
PERMA No. 1 Tahun 2016 dan SEMA No. 2 Tahun 2016 menempati posisi kedua dan keempat dalam daftar 10 peraturan yang paling banyak diakses pembaca hukumonline.com selama 2016. PERMA No. 1 Tahun 2016 tercatat diakses sebanyak 15.285 kali, sementara SEMA No. 2 Tahun 2016 telah diakses 12.008 kali pada akhir 2016 lalu.
Sementara itu, pada urutan pertama dalam Daftar 10 Peraturan tahun 2016 yang terbanyak diakses di hukumonline.com adalah Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Halaman yang memuat dokumen Perpres No. 3 Tahun 2016 tercatat telah diakses sebanyak 17.502 kali oleh pengunjung hukumonline.com. Peraturan pelaksana dari Perpres No. 3 Tahun 2016 yaitu Inpres No. 1 Tahun 2016tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional menempati posisi keempat dalam daftar yang sama.
Daftar 10 Peraturan 2016 yang Terbanyak Diakses di hukumonline.com selengkapnya dapat disimak tabel di bawah ini.
Daftar 10 Peraturan 2016 yang Terbanyak Diakses Pengunjung hukumonline.com
| No. | Jenis Peraturan | Judul Peraturan | Hits |
| 1 | Peraturan Presiden No. 3 | Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional | 17.502 |
| 2 | Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 | Prosedur Mediasi Di Pengadilan | 15.285 |
| 3 | Instruksi Presiden No. 1 | Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional | 13.947 |
| 4 | Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 | Peningkatan Efisiensi Dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Di Pengadilan | 12.008 |
| 5 | Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/3/DKEM | Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/17/dkmp Tanggal 26 Juni 2015 Perihal Perhitungan Giro Wajib Minimum Bank Umum Dalam Rupiah Dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional | 11.820 |
| 6 | Peraturan Presiden Nomor 21 | Bebas Visa Kunjungan | 11.669 |
| 7 | Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 | Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/buruh Di Perusahaan | 11.209 |
| 8 | Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.06/2016 | Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara | 11.008 |
| 9 | Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/SEOJK.05/2016 | Bentuk Dan Susunan Laporan Teknis Dana Pensiun | 10.650 |
| 10 | Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2016 | Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/pmk.06/2015 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (persero) Di Bawah Pembinaan Dan Pengawasan Menteri Keuangan | 10.565 |
Sumber: Pusat Data hukumonline.com
Pusat Data hukumonline.com juga mencatat bahwa selama 2016 terdapat tidak kurang dari 1.317 peraturan yang dikeluarkan berbagai lembaga atau instansi pemerintah. Jenis peraturan yang paling banyak diterbitkan pada periode tersebut adalah peraturan menteri yaitu tidak kurang dari 704 buah peraturan dari berbagai kementerian.
Pada urutan kedua jenis peraturan yang paling banyak diterbitkan selama 2016 yaitu peraturan presiden atau perpres yaitu sebanyak 92 buah peraturan. Daftar selengkapnya jenis peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan selama 2016 dapat disimak pada tabel di bawah ini.
Pusat Data hukumonline.com juga mencatat bahwa selama 2016 terdapat tidak kurang dari 1.317 peraturan yang dikeluarkan berbagai lembaga atau instansi pemerintah. Jenis peraturan yang paling banyak diterbitkan pada periode tersebut adalah peraturan menteri yaitu tidak kurang dari 704 buah peraturan dari berbagai kementerian.
Pada urutan kedua jenis peraturan yang paling banyak diterbitkan selama 2016 yaitu peraturan presiden atau perpres yaitu sebanyak 92 buah peraturan. Daftar selengkapnya jenis peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan selama 2016 dapat disimak pada tabel di bawah ini.
Daftar Jenis Peraturan yang Dikeluarkan Periode 2016
| Jenis Peraturan | Jumlah |
| Peraturan Menteri | 704 |
| Peraturan Presiden | 92 |
| Peraturan Lembaga/Badan | 90 |
| Surat Edaran Lembaga/Badan | 84 |
| Peraturan Pemerintah | 59 |
| Lain-lain | 288 |
| Grand Total | 1317 |
Sumber: Pusat Data hukumonline.com
Selama 2016, tercatat sebanyak 3.423.189 kunjungan yang masuk ke Pusat Data hukumonline.com dari 1.878.115 pengunjung. Dari jumlah kunjungan tersebut, sebanyak 3 juta atau 90,5 persen berasal dari Indonesia. Kota atau daerah dengan kunjungan terbanyak ke Pusat Data hukumonline adalah Jakarta yaitu sebanyak 1,024,616 (33.07%). Sedangkan, posisi kedua ditempati Surabaya (370,962 atau 11.97%) dan Medan pada posisi ketiga (241,693 atau 7.80%).
Selama 2016, tercatat sebanyak 3.423.189 kunjungan yang masuk ke Pusat Data hukumonline.com dari 1.878.115 pengunjung. Dari jumlah kunjungan tersebut, sebanyak 3 juta atau 90,5 persen berasal dari Indonesia. Kota atau daerah dengan kunjungan terbanyak ke Pusat Data hukumonline adalah Jakarta yaitu sebanyak 1,024,616 (33.07%). Sedangkan, posisi kedua ditempati Surabaya (370,962 atau 11.97%) dan Medan pada posisi ketiga (241,693 atau 7.80%).
Grafik Jumlah Kunjungan ke Pusat Data Berdasarkan Daerah di Indonesia
Pusat Data hukumonline.com menyediakan lebih dari 52,000 koleksi dokumen peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan yang mudah diakses dan teroganisir. Pusat data hukumonline.com tidak hanya menyajikan koleksi peraturan perundang-undangan dan putusan, namun juga dilengkapi dengan informasi terkait sejarah dan peraturan pelaksana dari dokumen yang bersangkutan.