Di tengah pro kontra terhadap status dan kedudukan fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pemerintah menghadiri pertemuan Dewan Pertimbangan MUI di Jakarta, Rabu (18/1). Pemerintah diwakili Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto. (Baca juga: Polemik Status Fatwa, Begini Pandangan MUI).
Dalam rapat pleno bertema ‘Kerjasama Ulama-Umara untuk Kemajuan Bangsa’ Wiranto menegaskan kemitraan Pemerintah dengan MUI. Ia menegaskan MUI adalah mitra atau partner Pemerintah. “Kehadiran MUI dari awal sudah merupakan partner dari Pemerintah untuk bersama-sama mengamankan negeri ini, bersama-sama untuk menghindarkan masyarakat dari hal-hal yang negatif. Partner yang paling tepat adalah MUI karena masayarakat Islam terbesar di dunia adalah Indonesia,” katanya.
Dalam sambutannya mewakili Presiden, Wiranto menguraikan berbagai ancaman yang dihadapi Indonesia di era globalisasi antara lain adalah proxy war. Berbagai isu yang berkembang di masyarakat disinyalir juga memuat kepentingan pihak-pihak tertentu dari luar Indonesia yang ingin mengambil keuntungan.
Untuk ketidakstabilan negara saat ini, Wiranto menyatakan kesiapan Pemerintah untuk bekerja sama dengan Ulama secara terbuka. Menurutnya MUI adalah representasi masyarakat Islam dimana MUI adalah wadah dari berbagai ormas Islam yang ada di Indonesia. Setiap masukan dari MUI akan dipandang sebagai aspirasi masyarakat untuk ditindaklanjuti Pemerintah.
Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Din Syamsudin mengungkapkan kondisi umat Islam saat ini yang tampak aktif melakukan berbagai mobilisasi massa mulai dari aksi 411 hingga 212 pada dasarnya adalah kristalisasi dari ketidakadilan ekonomi dan ketidakadailan hukum.
Sebagai kalangan mayoritas yang telah merasa sangat toleran terhadap kesepakatan hidup bersama dalam NKRI, umat Islam dinilai Din tengah dalam puncak kegelisahan atas ketimpangan pemerataan distribusi kesejahteraan serta penegakan hukum yang dikomandoi Pemerintah. Ditambah lagi ada opini yang terbangun seolah umat Islam adalah ancaman atas kesatuan dan pembangunan NKRI saat ini. Din berharap Pemerintah lebih responsif karena dengan kondisi demikian berbagai ekspresi yang muncul dapat berkembang menjadi tidak menguntungkan bagi keutuhan dan pembangunan bangsa.
Anggota Dewan Pertimbangan MUI yang hadir dalam kesempatan ini meminta penjelasan Wiranto mengenai isu yang telah beredar sebagai masalah ekonomi seperti besarnya tambahan hutang luar negeri dalam dua tahun periode rezim saat ini, dugaan masuknya banyak Tenaga Kerja Asing (TKA) asal Tiongkok, kebangkitan ideologi terlarang, hingga ancaman proxy war melalui penyebaran berita hoax di media sosial. (Baca juga: MEA Bukan Ajang Membendung TKA).
Dewan Pertimbangan MUI juga menyampaikan kekhawatiran program pembangunan moral serta integritas yang berlandaskan nilai agama belum terlihat dijalankan oleh rezim saat ini. Padahal di awal kampanye andalan Presiden Jokowi adalah gerakan Revolusi Mental yang telah menghasilkan satu Kementerian baru yaitu Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang saat ini dijabat Puan Maharani dalam Kabinet Kerja Jokowi-JK.
Wiranto menepis berbagai kekhawatiran Dewan Pertimbangan mengenai serbuan TKA Tiongkok, kebangkitan ideologi terlarang, serta tambahan hutan luar negeri yang membengkak. Ia menyebut berita itu hoax. Ia juga menjelaskan salah satu langkah strategis Pemerintah akan mengalihfungsikan Lembaga Sandi Negara menjadi Badan Siber Nasional. Penggunaan Lembaga Sandi Negara adalah juga solusi untuk efisiensi anggaran atas permintaan DPR untuk tidak menambah pos anggaran baru. Akan dibentuk pula Satgas Anti Agitasi dan Provokasi.
“Saya yakin MUI mewakili masyarakat Islam yang menyuarakan sesuatu, sama-sama mendengarkan suara rakyat, semangatnya bahwa MUI merupakan suatu institusi yang mampu menyerap aspirasi rakyat, saya datang kesini untuk kerjasama,” tegasnya.
Dalam rapat pleno bertema ‘Kerjasama Ulama-Umara untuk Kemajuan Bangsa’ Wiranto menegaskan kemitraan Pemerintah dengan MUI. Ia menegaskan MUI adalah mitra atau partner Pemerintah. “Kehadiran MUI dari awal sudah merupakan partner dari Pemerintah untuk bersama-sama mengamankan negeri ini, bersama-sama untuk menghindarkan masyarakat dari hal-hal yang negatif. Partner yang paling tepat adalah MUI karena masayarakat Islam terbesar di dunia adalah Indonesia,” katanya.
Dalam sambutannya mewakili Presiden, Wiranto menguraikan berbagai ancaman yang dihadapi Indonesia di era globalisasi antara lain adalah proxy war. Berbagai isu yang berkembang di masyarakat disinyalir juga memuat kepentingan pihak-pihak tertentu dari luar Indonesia yang ingin mengambil keuntungan.
Untuk ketidakstabilan negara saat ini, Wiranto menyatakan kesiapan Pemerintah untuk bekerja sama dengan Ulama secara terbuka. Menurutnya MUI adalah representasi masyarakat Islam dimana MUI adalah wadah dari berbagai ormas Islam yang ada di Indonesia. Setiap masukan dari MUI akan dipandang sebagai aspirasi masyarakat untuk ditindaklanjuti Pemerintah.
Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Din Syamsudin mengungkapkan kondisi umat Islam saat ini yang tampak aktif melakukan berbagai mobilisasi massa mulai dari aksi 411 hingga 212 pada dasarnya adalah kristalisasi dari ketidakadilan ekonomi dan ketidakadailan hukum.
Sebagai kalangan mayoritas yang telah merasa sangat toleran terhadap kesepakatan hidup bersama dalam NKRI, umat Islam dinilai Din tengah dalam puncak kegelisahan atas ketimpangan pemerataan distribusi kesejahteraan serta penegakan hukum yang dikomandoi Pemerintah. Ditambah lagi ada opini yang terbangun seolah umat Islam adalah ancaman atas kesatuan dan pembangunan NKRI saat ini. Din berharap Pemerintah lebih responsif karena dengan kondisi demikian berbagai ekspresi yang muncul dapat berkembang menjadi tidak menguntungkan bagi keutuhan dan pembangunan bangsa.
Anggota Dewan Pertimbangan MUI yang hadir dalam kesempatan ini meminta penjelasan Wiranto mengenai isu yang telah beredar sebagai masalah ekonomi seperti besarnya tambahan hutang luar negeri dalam dua tahun periode rezim saat ini, dugaan masuknya banyak Tenaga Kerja Asing (TKA) asal Tiongkok, kebangkitan ideologi terlarang, hingga ancaman proxy war melalui penyebaran berita hoax di media sosial. (Baca juga: MEA Bukan Ajang Membendung TKA).
Dewan Pertimbangan MUI juga menyampaikan kekhawatiran program pembangunan moral serta integritas yang berlandaskan nilai agama belum terlihat dijalankan oleh rezim saat ini. Padahal di awal kampanye andalan Presiden Jokowi adalah gerakan Revolusi Mental yang telah menghasilkan satu Kementerian baru yaitu Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang saat ini dijabat Puan Maharani dalam Kabinet Kerja Jokowi-JK.
Wiranto menepis berbagai kekhawatiran Dewan Pertimbangan mengenai serbuan TKA Tiongkok, kebangkitan ideologi terlarang, serta tambahan hutan luar negeri yang membengkak. Ia menyebut berita itu hoax. Ia juga menjelaskan salah satu langkah strategis Pemerintah akan mengalihfungsikan Lembaga Sandi Negara menjadi Badan Siber Nasional. Penggunaan Lembaga Sandi Negara adalah juga solusi untuk efisiensi anggaran atas permintaan DPR untuk tidak menambah pos anggaran baru. Akan dibentuk pula Satgas Anti Agitasi dan Provokasi.
“Saya yakin MUI mewakili masyarakat Islam yang menyuarakan sesuatu, sama-sama mendengarkan suara rakyat, semangatnya bahwa MUI merupakan suatu institusi yang mampu menyerap aspirasi rakyat, saya datang kesini untuk kerjasama,” tegasnya.