Selasa, 24 Januari 2017

SE Menteri PANRB: K/L, Gubernur, Bupati/Walikota Kirim Laporan Kinerja 2016

Untuk kementerian/lembaga, penyampaian laporan kinerja 2016 harus sudah diterima pada tanggal 28 Februari 2017.
YOZ
Menpan RB Asman Abnur
Sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur melalui surat Nomor B/01/M.RB.06/2017 tertanggal 19 Januari 2017 meminta kepada seluruh instansi pemerintah untuk segera menyampaikan laporan kinerja 2016, PMPRB online, serta unit organisasi yang diusulkan terkait pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Dikutip dari situs Setkab, Selasa (24/1), Surat dengan perihal Kewajiban Penyampaian Laporan bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan (RB Kunwas) itu ditujukan kepada para Menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala LPNK, pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, pimpinan Kesekretariatan LNS, Gubernur, Bupati dan Walikota.  Tembusan surat tersebut ditujukan kepada Wakil Presiden selaku Ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN).

Untuk kementerian/lembaga, menurut surat Menteri PANRB itu, penyampaian laporan kinerja 2016 harus sudah diterima pada tanggal 28 Februari 2017. “Laporan kinerja ini akan digunakan sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat, setelah direviu oleh BPKP, sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan ABPN,” bunyi surat tersebut. (Baca Juga: 5 Program dalam Inpres Gerakan Nasional Revolusi Mental)

Sedangkan untuk pemerintah daerah, menurut surat tersebut, laporan kinerja tahun 2016 harus sudah diterima paling lambat tanggal 31 Maret 2017. Adapun penyusunan laporan kinerja, menurut surat Menteri PANRB itu, mengacu pada Peraturan Menter PANRB Nomor 53 Tahun 2014.

Terkait dengan penyampaian PMPRB online, Menteri PANRB meminta agar seluruh kementerian, lembaga serta pemerintah provinsi segera melakukan penilaian kesiapan dan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi sampai tahun 2016 secara mandiri (PMPRB), dan hasilnya disampaikan secara online kepada Deputi RB Kunwas selaku Unit Kerja Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN) paling lambat bulan April 2017.(Baca Juga: Pemerintah Tunda Pengadaan CPNS di 32 Kementerian/Lembaga)

Menteri juga minta agar pemerintah kabupaten dan kota menerapkan PMPRB online, dan melaporkan hasilnya paling lambat bulan April 2017.

Sementara terkait dengan pembangunan Zona Integritas menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi)/WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani), Menteri minta agar instansi pemerintah menyampaikan unit yang sudah dipersiapkan oleh Tim Penilai Internal.

“Penentuan unit adalah yang terbaik dan mempresentasikan layanan utama kementerian/lembaga. Untuk pemerintah daerah, agar diusulkan unit pelayanan terpadu dan atau unit yang terkait dengan perijinan,” ungkap Menteri dalam surat tersebut.

Dalam hal terjadi kondisi yang belum tercakup atau terdapat keraguan mengenai surat tersebut, Menteri PANRB Asman Abnur meminta untuk melakukan komunikasi dengan Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB.

 
Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua