Selasa, 24 January 2017

MA Terancam Kekosongan Hakim Ad Hoc PHI

ANT/ASH

Mahkamah Agung terancam kekosongan hakim ad hoc Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) tingkat MA. Sebab, keempat hakim ad hoc PHI pada MA yang ada saat ini akan memasuki masa pensiun pada April 2017 mendatang. Di sisi lain, dua calon yang diusulkan Komisi Yudisial (KY) ditolak oleh DPR pada pertengahan Desember 2016 lalu.

“Seharus ada rekrutmen (hakim PHI tingkat MA) lagi karena empat hakim yang ada habis periodenya,” kata Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) Bidang Yudisial HM Syarifuddin usai menghadiri acara Laporan Kinerja Tahun 2016 dan Outlook KY Tahun 2017 di Gedung KY, Selasa (24/1).

Syarifuddin mengaku MA saat ini masih bisa menangani perkara-perkara PHI hingga April ini. Namun, setelah April 2017 keempat hakim ad hoc PHI sudah memasuki masa pensiun. Karena itu, dia berharap persoalan ini bisa dicarikan jalan keluarnya. “Ya harus dicarikan jalan keluarnya," kata Syarifuddin.

Komisioner KY Jaja Ahmad Jayus sudah mengetahui bahwa empat hakim ad hoc PHI pada MA akan memasuki. Apabila persoalan ini tidak segera diatasi akan menghambat penanganan perkara-perkara PHI di MA. Baginya, persoalan ini tidak terlepas dari ditolaknya dua calon yang diusulkan KY oleh DPR beberapa waktu lalu.

Karena itu, guna mengatasi kekosongan ini, kata Jaja, pihaknya akan segera berbicara dengan DPR untuk memperpanjang keempat hakim adhoc PHI tingkat MA. Pilihan lainnya, mengusulkan dikeluarkan Perppu untuk memperpanjang jabatannya enam bulan hingga satu tahun.

“ mungkin proses seleksi selesai dalam tiga bulan. Kita akan mengusulkan diperpanjang atau adanya Perppu untuk memperpanjang jabatan hakim ad hoc PHI MA ini selama  6 bulan atau setahun sambil melakukan seleksi kembali,” kata dia.


(Baca Juga : Dua Calon Hakim Ad Hoc PHI Terganjal di Senayan)







Nggak(Baca Juga : KY Hanya Luluskan 2 Hakim Ad Hoc PHI MA)

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua