Sabtu, 18 Pebruari 2017

Isu Ketenagakerjaan dalam UU Penyandang Disabilitas Patut Dicermati

Sebenarnya, ada kewajiban mempekerjakan penyandang disabilitas.
ADY
Penyandang disabilitas. Foto: RES

Penyandang disabilitas menjadi salah satu isu yang diangkat dalam debat ketiga Pilkada DKI Jakarta beberapa waktu lalu. Setiap pasangan calon menjanjikan program yang akan dilaksanakan bagi penyandang disabilitas. Misalnya, mengalokasikan 2 persen lapangan pekerjaan di lingkungan pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk penyandang disabilitas. [Baca Juga: ]
 
Komisioner Komnas HAM, Ansori Sinungan, mengatakan kewajiban mempekerjakan penyandang disabilitas itu merupakan amanat tentang Penyandang Disabilitas. Regulasi itu mewajibkan pemerintah, pemerintah daerah (pemda), BUMN/BUMD mempekerjakan paling sedikit 2 persen penyandang disabilitas dari jumlah pekerja. Bagi perusahaan swasta hanya wajib mempekerjakan 1 persen penyandang disabilitas.
 
Menurut Anshori yang paling penting saat ini bagaimana pemerintah, pusat dan , serta pengusaha mampu menjalankan amanat UU Penyandang Disabilitas. Masyarakat bisa memantau secara langsung di lapangan apakah ketentuan itu sudah dijalankan atau belum. (Baca juga: ).
 
Jika amanat itu mampu dilaksanakan dengan baik, Ansori yakin akan ada banyak penyandang disabilitas yang bisa mengakses lapangan pekerjaan. Tapi pelaksanaannya tidak mudah, antara lain karena masih banyak pihak yang belum mengetahui adanya perintah tersebut. “Yang jadi masalah selama ini, banyak pihak tidak mengetahui aturan tersebut. Ini tugas pemerintah dan pemda untuk melakukan sosialisasi,” ujarnya kepada di sela acara diskusi di kantor Komnas HAM di Jakarta, Jumat (17/2).
 
Ansori juga mengingatkan UU Penyandang Disabilitas mengamanatkan pemerintah dan pemda untuk menerbitkan peraturan pelaksana. Regulator yang diberi amanah perlu segera mewujudkan amanah itu. Pemerintah juga bisa mengawasi pemenuhan mempekerjakan penyandang disabilitas di perusahaan-perusahaan. (Baca juga: ).
 
Anshori mencatat ada perusahaan asuransi asing yang beroperasi di Indonesia mempekerjakan penyandang disabilitas sebagai telemarketing. “Jenis pekerjaan itu tidak membutuhkan mobilitas fisik, hanya membutuhkan keterampilan dan keahlian berkomunikasi dengan baik,” urainya.

Peneliti Komnas HAM, Yossa AP Nainggolan, mengatakan pemerintah harus menindaklanjuti UU Penyandang Disabilitas melalui berbagai langkah. Presiden, misalnya, perlu segera menyusun Peraturan Presiden (Perpres) dan mengarahkan berbagai Kementerian dan lembaga dari berbagai sektor untuk membentuk peraturan pelaksana sesuai kewenangan masing-masing. “UU Penyandang Disabilitas memerintahkan berbagai kementerian dan lembaga pemerintahan terkait untuk menerbitkan peraturan pelaksana,” tukasnya.
Calon Gubernur Janji Mudahkan Akses Bagi Penyandang Disabilitas

UU No. 8 Tahun 2016

daerahIni Poin Penting yang Diatur dalam UU Penyandang Disabilitas

hukumonline

Butuh Regulasi Agar Penyandang Tunanetra Mudah Akses ke Perbankan



Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua