Sabtu, 18 Pebruari 2017

Magang Advokat Kini Lebih Mudah

Tidak perlu lulus PKPA dan UPA untuk menghitung pelaksanaan masa magang selama dua tahun
NORMAN EDWIN ELNIZAR
Salah satu pengumuman UPA 2017. Foto: NEE
Sebanyak  5.058 peserta telah mengikuti Ujian Profesi Advokat (UPA) gelombang pertama di awal tahun 2017 yang diselenggarakan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) di bawah kepemimpinan Fauzi Yusuf Hasibuan. Hasilnya baru akan diketahui pada pertengahan Maret mendatang. Ujian ini mendapatkan banyak peminat mulai dari para lulusan baru hingga para pensiunan Hakim dan Jaksa. Bahkan ada pula yang masih menjabat sebagai aparat penegak hukum aktif di Kepolisian. (Baca juga: Ujian Advokat di awal 2017, Jumlah Peserta Meningkat).
 
Ditemui Hukumonline di lokasi UPA, Ketua Panitia Ujian Profesi Advokat (UPA), Hermansyah Dulaimi, menjelaskan UPA ke-15 sejak UU No. 18 Tahun 2003tentang Advokat disahkan merupakan upaya terus menerus DPN Peradi untuk menyeragamkan standar kualitas profesi dan kode etik bagi advokat. Sesuai dengan mandat UU Advokat, tugas tersebut diserahkan kepada organisasi advokat.
 
Walaupun UPA sudah langsung bisa diikuti para lulusan baru, ada kewajiban magang yang harus dilewati selama 2 tahun di kantor advokat (firma hukum). Kabar baik bagi para calon advokat yang telah lulus UPA ialah ketentuan magang advokat sudah semakin mudah.
 
Dijelaskan Dulaimi, kewajiban magang kini bisa dilakukan setelah lulus ujian profesi advokat atau sebelumnya. Inilah kebijakan terbaru yang memberi angin segar kepada para calon advokat. DPN Peradi sudah mengeluarkan setidaknya kebijakan mengenai magang selama ini. “Sudah tiga kali perubahan regulasi,” ujarnya.
 
Awalnya, magang terhitung mulai lulus ujian, lalu  diubah dengan Peraturan Peradi No. 1 Tahun 2013, dimana magang dihitung setelah mengikuti PKPA. “Sekarang kami ubah dihitung 2 tahunnya itu terhitung sejak lulus S1,” jelas Dulaimi. (Baca juga: Magang Calon Advokat Dihitung Sejak Selesai PKPA).
 
UU Advokat tidak mengatur lebih lanjut mengenai ketentuan teknis magang advokat serta pendidikan khusus profesi Advokat. Ini menjadi kewenangan mandiri organisasi advokat (DPN Peradi) yang diakui oleh negara. (Baca juga: Prosedur dan Persyaratan Magang Calon Advokat).
 
“Jadi kalau umpamanya yang bersangkutan lulus (S1) pada tahun 2014, sekarang (UPA) baru ujiannya lulus, dan ada keterangan magang selama 2 tahun dari kantor advokat, sudah boleh disumpah,” tambahnya.

Durasi dan teknis magang advokat diatur juga dalam Peraturan Peradi No. 1 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Magang untuk Calon Advokat. Beleid ini kemudian diubah melalui Peraturan Peradi No. 2 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Peradi No. 1 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Magang untuk Calon Advokat. Selanjutnya diubah lagi melalui Peraturan Peradi No. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Peradi No. 1 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Magang untuk Calon Advokat.
 
Saat ini ketentuan magang diatur dalam Peraturan Peradi No. 1 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Magang Untuk Calon Advokat. Ketentuan terbaru ini telah membatalkan ketentuan-ketentuan sebelumnya. Ketentuan ini perlu dibaca karena ternyata, dari wawancara Hukumonline dengan peserta UPA, masih ada yang belum tahu kebijakan tentang magang yang sudah dipermudah.
 
Apakah Anda termasuk yang mengikuti UPA pada 11 Februari lalu? Anda tinggal menunggu pengumuman yang diperkirakan berlangsung pertengahan Maret mendatang.

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua