Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mendukung pentingnya revolusi data karena dapat membantu perumusan kebijakan publik yang bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.Sehingga, ke depan dapat membantu pemerintah dalam mengambil keputusan secara cepat dan tepat.
"Kemampuan para perumus kebijakan untuk memanfaatkan berbagai sumber data, termasuk jejak data digital dapat membantu pemerintah untuk mengambil keputusan secara cepat dan tepat," kata Bambang sebagaimana dikutip dari Antara, Selasa (21/2).
Bambang mengungkapkan hal tersebut terkait dengan penyelenggaraan Konferensi Internasional tentang Revolusi Data untuk Perumus Kebijakan di Jakarta pada 21 dan 22 Februari 2017 yang dihadiri para peneliti, perumus kebijakan, aktivis dan analisis data, sektor swasta, badan PBB dan LSM.
Ia berharap, konferensi ini dapat menghasilkan rekomendasi yang mampu membekali para perumus kebijakan untuk memanfaatkan revolusi data di Indonesia dalam pengembangan kebijakan dan program untuk memenuhi kebutuhan pembangunan inklusif. "Data yang berkualitas tinggi akan membuat penyediaan informasi yang benar kepada perumus kebijakan untuk merancang, memantau dan mengevaluasi kebijakan," tambahnya.
Saat ini, Indonesia tercatat sebagai salah satu rumah bagi jutaan pengguna teknologi digital, yang dikenal sebagai big data, karena memiliki kuantitas, ragam maupun kecepatan dalam pengumpulan data dan bisa membuka peluang baru bagi perumus kebijakan. (Baca Juga: Payung Hukum Sudah Jelas, Pemerintah Cari Mitra Efektif Bangun Infrastruktur)
Selain itu, berbagai teknologi baru yang muncul dapat mempercepat peningkatan volume dan jenis data yang tersedia sehingga membuka berbagai peluang yang tidak terbatas untuk menginformasikan dan mentransformasi masyarakat serta melestarikan lingkungan.
Kondisi ini yang dinamakan dengan revolusi data karena pemerintah, perusahaan, peneliti dan masyarakat dapat bereksperimen, berinovasi maupun beradaptasi dengan era data yang lebih besar, lebih cepat dan lebih rinci dari sebelumnya.
Direktur UN Global Pulse Robert Kirkpatrick ikut menekankan pentingnya penggunaan teknologi analisis data muktahir untuk proses pembuatan kebijakan. "Big data dapat mengubah sudut pandang pembuat kebijakan dalam melihat suatu masalah dan menjadi masukan untuk keputusan strategis," tuturnya.
Kirkpatrick menambahkan, pemenuhan data secara digital yang didukung oleh teknologi inovatif dapat memberikan informasi yang tepat untuk mendorong tercapainya agenda pembangunan berkelanjutan pada 2030. (Baca Juga: Perpres Pembangunan Berkelanjutan Segera Terbit)
"Mengukur dan mencapai kemajuan menuju agenda pembangunan berkelanjutan, di dunia yang saat ini terhubung secara digital, akan bergantung dari kemampuan dalam melihat sumber baru dari data real time dan teknologi inovatif untuk memberikan informasi dalam kebijakan," ujar Kirkpatrick.
Sementara itu, Kepala Perwakilan PBB di Indonesia Douglas Broderick menambahkan, data yang muktahir dapat bersinergi dengan kumpulan data yang sudah ada, termasuk yang telah dimiliki pemerintah, agar bisa menghasilkan wawasan yang lebih kaya.
"Pengumpulan data secara tradisional membutuhkan waktu yang lama, apalagi survei memakan banyak biaya dan diskusi kelompok tidak cukup untuk menangkap keberagaman di Indonesia," katanya.
Oleh karena itu, Broderick mendukung adanya informasi yang lebih beragam, terintegrasi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang melengkapi sumber data tradisional, untuk perumusan kebijakan yang lebih baik dan memadai bagi masyarakat. (Baca Juga: Kebijakan Inovatif Daerah Topang Keberhasilan Investasi)
Konferensi yang diselenggarakan oleh Bappenas dan Pulse Lab Jakarta, bekerja sama dengan Knowledge Sector Initiative ini bertujuan membahas peluang dan tantangan dalam pemanfaatan sumber data baru bagi perumus kebijakan serta menguji coba solusi inovasi data dari sisi teknologi dan tepat guna untuk perumusan kebijakan berbasis data.
Tema yang dibahas dalam konferensi ini antara lain ulasan sektor data dan pengetahuan Indonesia, merekam denyut digital, penerapan analisis data real time untuk pengambilan keputusan, inovasi data dari sudut pandang pemangku kebijakan, penyelarasan dan pemakaian data bersama, membangun kemitraan data, reka ulang keterlibatan warga dan memaknai data.
"Kemampuan para perumus kebijakan untuk memanfaatkan berbagai sumber data, termasuk jejak data digital dapat membantu pemerintah untuk mengambil keputusan secara cepat dan tepat," kata Bambang sebagaimana dikutip dari Antara, Selasa (21/2).
Bambang mengungkapkan hal tersebut terkait dengan penyelenggaraan Konferensi Internasional tentang Revolusi Data untuk Perumus Kebijakan di Jakarta pada 21 dan 22 Februari 2017 yang dihadiri para peneliti, perumus kebijakan, aktivis dan analisis data, sektor swasta, badan PBB dan LSM.
Ia berharap, konferensi ini dapat menghasilkan rekomendasi yang mampu membekali para perumus kebijakan untuk memanfaatkan revolusi data di Indonesia dalam pengembangan kebijakan dan program untuk memenuhi kebutuhan pembangunan inklusif. "Data yang berkualitas tinggi akan membuat penyediaan informasi yang benar kepada perumus kebijakan untuk merancang, memantau dan mengevaluasi kebijakan," tambahnya.
Saat ini, Indonesia tercatat sebagai salah satu rumah bagi jutaan pengguna teknologi digital, yang dikenal sebagai big data, karena memiliki kuantitas, ragam maupun kecepatan dalam pengumpulan data dan bisa membuka peluang baru bagi perumus kebijakan. (Baca Juga: Payung Hukum Sudah Jelas, Pemerintah Cari Mitra Efektif Bangun Infrastruktur)
Selain itu, berbagai teknologi baru yang muncul dapat mempercepat peningkatan volume dan jenis data yang tersedia sehingga membuka berbagai peluang yang tidak terbatas untuk menginformasikan dan mentransformasi masyarakat serta melestarikan lingkungan.
Kondisi ini yang dinamakan dengan revolusi data karena pemerintah, perusahaan, peneliti dan masyarakat dapat bereksperimen, berinovasi maupun beradaptasi dengan era data yang lebih besar, lebih cepat dan lebih rinci dari sebelumnya.
Direktur UN Global Pulse Robert Kirkpatrick ikut menekankan pentingnya penggunaan teknologi analisis data muktahir untuk proses pembuatan kebijakan. "Big data dapat mengubah sudut pandang pembuat kebijakan dalam melihat suatu masalah dan menjadi masukan untuk keputusan strategis," tuturnya.
Kirkpatrick menambahkan, pemenuhan data secara digital yang didukung oleh teknologi inovatif dapat memberikan informasi yang tepat untuk mendorong tercapainya agenda pembangunan berkelanjutan pada 2030. (Baca Juga: Perpres Pembangunan Berkelanjutan Segera Terbit)
"Mengukur dan mencapai kemajuan menuju agenda pembangunan berkelanjutan, di dunia yang saat ini terhubung secara digital, akan bergantung dari kemampuan dalam melihat sumber baru dari data real time dan teknologi inovatif untuk memberikan informasi dalam kebijakan," ujar Kirkpatrick.
Sementara itu, Kepala Perwakilan PBB di Indonesia Douglas Broderick menambahkan, data yang muktahir dapat bersinergi dengan kumpulan data yang sudah ada, termasuk yang telah dimiliki pemerintah, agar bisa menghasilkan wawasan yang lebih kaya.
"Pengumpulan data secara tradisional membutuhkan waktu yang lama, apalagi survei memakan banyak biaya dan diskusi kelompok tidak cukup untuk menangkap keberagaman di Indonesia," katanya.
Oleh karena itu, Broderick mendukung adanya informasi yang lebih beragam, terintegrasi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang melengkapi sumber data tradisional, untuk perumusan kebijakan yang lebih baik dan memadai bagi masyarakat. (Baca Juga: Kebijakan Inovatif Daerah Topang Keberhasilan Investasi)
Konferensi yang diselenggarakan oleh Bappenas dan Pulse Lab Jakarta, bekerja sama dengan Knowledge Sector Initiative ini bertujuan membahas peluang dan tantangan dalam pemanfaatan sumber data baru bagi perumus kebijakan serta menguji coba solusi inovasi data dari sisi teknologi dan tepat guna untuk perumusan kebijakan berbasis data.
Tema yang dibahas dalam konferensi ini antara lain ulasan sektor data dan pengetahuan Indonesia, merekam denyut digital, penerapan analisis data real time untuk pengambilan keputusan, inovasi data dari sudut pandang pemangku kebijakan, penyelarasan dan pemakaian data bersama, membangun kemitraan data, reka ulang keterlibatan warga dan memaknai data.