Selasa, 28 February 2017

Ini Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Arsiparis Bagi PNS

Tunjangan tersebut diberikan setiap bulan.
FAT
Ilustrasi Pegawai Negeri SIpil (PNS). Foto: SGP

Pada 13 Februari 2017 lalu, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Arsiparis. Sebagaimana dikutip dari laman resmi , Perpres ini terbit dalam rangka meningkatkan mutu, prestasi dan produktivitas kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Arsiparis.
 
Atas dasar itu, pemerintah menilai, pelru diberikan tunjangan jabatan fungsional yang disesuaikan dengan beban kerja, tanggung jawab dan risiko kerja. Menurut Perpres ini, PNS yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Arsiparis, diberikan tunjangan setiap bulan.
 
Arsiparis sendiri merupakan orang yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/atau pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mampu mempunyai fungsi, tugas dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan.
Besarnya tunjangan Arsiparis tersebut tercantum dalam Lampiran Perpres, yaitu:
 






















































No

Jabatan Fungsional

Tunjangan

 

Tingkat Keahlian

 

1.

Arsiparis Utama atau Jenjang Ahli Utama

Rp1.300.000,00

2.

Arsiparis Madya atau Jenjang Ahli Madya

Rp1.100.000,00

3.

Arsiparis Muda atau Jenjang Ahli Muda

Rp800.000,00

4.

Arsiparis Pertama atau Jenjang Ahli Pertama

Rp520.000,00

 

Tingkat Keterampilan

 

1.

Arsiparis Penyelia atau Jenjang Jabatan Penyelia

Rp700.000,00

2.

Arsiparis Mahir atau Jenjang Jabatan Pelaksana Lanjutan

Rp420.000,00

3.

Arsiparis Terampil atau Jenjang Jabatan Pelaksana

Rp350.000,00

 
Pemberian Tunjangan Arsiparis bagi PNSyang bekerja pada pemerintah pusat, menurut Perpres ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sedangkan bagi PNS yang bekerja pada pemerintah daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD).
 
“Pemberian Tunjangan Arsiparis dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud, diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan,” bunyi Pasal 5 Perpres ini. 
 
Tata cara pembayaran dan penghentian pembayaran Tunjangan Arsiparis, menurut Perpres ini, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Arsiparis, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 
“Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2017, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 16 Februari 2017 itu. 
Setkab

(Baca Juga: Bahasa Hukum: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi)






(Baca Juga: Kepala ANRI M. Asichin: Arsip Bisa Menjadi Bukti Hukum)



(Baca Juga: Staf Ahli Lebih Efektif untuk Alat Kelengkapn DPR)

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua