Jumat, 10 Maret 2017

Lindungi Buruh Migran, ASEAN Butuh Instrumen Hukum yang Mengikat

Penyusunannya dilakukan ASEAN Committee on Migrant Workers
ADY
Pos pemeriksaan TKI di bandara. Foto: MYS
Isu buruh migrant masih menjadi salah satu persoalan yang dihadapi oleh negara-negara Asia Tenggara (ASEAN). Pembahasan di tingkat regional sudah berkali-kali dilakukan. Bahkan sudah ada kesepahaman antar negara Asia Tenggara, yang dikenal sebagai Cebu Declaration 2017.
 
Deklarasi Cebu pula yang mendorong terbentuknya ASEAN Forum Migrant Labour (AFML). Pjs Direktur Eksektuif HRWG, Muhammad Hafiz, mengatakan AFML rutin digelar setahun sekali dan diikuti oleh berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, asosiasi pengusaha (PJTKI/PPTKIS), serikat buruh dan masyarakat sipil.
 
Pada tahun 2008 dibentuk pula ASEAN Committee on Migrant Workers (ACMW) yang salah satu tugasnya menyusun instrumen kerangka perlindungan hak-hak buruh migran di ASEAN.
 
ACMW terdiri dari beberapa negara yang mewakili negara pengirim (Indonesia-Filipina) dan negara penerima (tujuan) buruh migran (Singapura-Malaysia). Hafiz menilai antara negara pengirim dan penerima buruh migran belum mencapai kesepakatan mengenai substansi yang dimasukan dalam instrumen perlindungan itu. Sehingga sampai saat ini instrumen tersebut tak kunjung terbit.
 
“ASEAN butuh instrumen hukum yang mengikat antar negara anggotanya dalam rangka memberi perlindungan dan pemenuhan hak-hak buruh migran,” kata Hafiz di sela acara diskusi publik di Jakarta, Rabu (08/3). (Baca juga: Masuki MEA, Perlindungan Tenaga Kerja Makin Penting).
 
Hafiz mengingatkan salah satu prinsip yang digunakan ASEAN dalam mengambil sebuah keputusan bersama yakni konsensus. Jika ada satu negara yang keberatan atau menolak, maka keputusan itu tidak bisa tercapai.
 
Direktur Pengembangan Pasar Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Roostiawati, mengatakan tidak mudah mencapai kesepakatan antar negara ASEAN untuk membentuk instrumen hukum tersebut. Masih ada pandangan yang berbeda antara negara pengirim dan penerima buruh migran. Walau begitu, pemerintah terus melakukan upaya agar perlindungan buruh migran di tingkat regional bisa dilakukan.
 
Ada beberapa substansi yang masih jadi tantangan dalam pembahasan di ACMW diantaranya soal pemenuhan hak bagi semua buruh migran termasuk yang tidak berdokumen. Sekalipun instrumen itu berhasil diterbitkan, Roostiawati berpendapat perlu ada mekanisme yang perlu dilakukan bagi negara ASEAN yang tidak tunduk pada konvensi tersebut. “Kami berharap instrumen ini bukan hanya sekedar terbit, tapi juga bisa diimplementasikan,” ujarnya. (Baca juga: Revisi UU PPTKILN Perlu Merujuk Konvensi Internasional).
 
Roostiawati mengatakan ACMC menargetkan instrumen perlindungan bagi buruh migran di kawasan ASEAN itu selesai pada tahun 2017. ACMC menyadari instrumen ini sangat ditunggu karena diharapkan memberi perlindungan yang baik bagi buruh migran.
 
Direktur Migrant Care, Wahyu Susilo, mengatakan data World Bank menunjukkan sirkulasi migrasi terbesar ada di Asia Tenggara. Arus remiten yang dibawa buruh migran sangat tinggi di Asia Tenggara dan salah satu yang menempati posisi 10 besar yaitu Indonesia. Ironisnya, hal itu tidak dibarengi dengan adanya instrumen hukum yang memadai di regional ASEAN untuk memberi perlindungan dan pemenuhan hak buruh migran.
 
Wahyu berpendapat capaian buruh migran tersebut seolah dilupakan oleh ASEAN. Itu bisa dilihat dari kesepakatan jenis pekerjaan yang ada dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tidak mencantumkan buruh migran terutama yang bekerja di sektor domestik. “Ini membuktikan masih ada diskriminasi terhadap buruh migran. Padahal buruh migran berkontribusi besar membangun negara-negara di ASEAN,” pungkasnya.
Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua