Kamis, 23 March 2017

Menelisik Soal Kewajiban dan Kendala Membangun Smelter

Pemerintah terus berupaya mendorong terwujudnya pembangunan fasilitas pemurnian di dalam negeri (smelter). Sejak 12 Januari 2014, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pelarangan ekspor sepanjang perusahaan tambang tidak mau membangun smelternya sendiri.

 

Larangan ekspor mineral mentah merupakan amanat UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.Pemegang Kontrak Karya (KK) dilarang menjual mineral mereka ke luar negeri kecuali jika telah memenuhi sejumlah persyaratan yang ditetapkan dalam Permen ESDM Nomor 5 Tahun 2017 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri.

 

Permen ESDM Nomor 5 Tahun 2017 mengatur bahwa pemegang KK dapat menjual mineral hasil pengolahan mereka dalam jangka waktu paling lama lima tahun sejak berlakunya aturan ini dengan syarat. Pertama, pemegang KK mengubah bentuk pengusahaan pertambangannya dari KK menjadi IUPK OP dan membayar bea keluar. Kedua, mineral yang ditujukan untuk ekspor memenuhi batasan minimum pengolahan sebagaimana diatur dalam Lampiran I Permen ESDM Nomor 5 Tahun 2017 ini.

 

Jika menengok lebih dalam Permen ESDM Nomor 5 Tahun 2017, aturan tersebut mengatur sejumlah hal yang cukup spesifik terutama terkait dengan peningkatan nilai tambah barang tertentu, baik itu jenis mineral yang tercantum dalam Lampiran I, II, dan II Permen ESDM ini. Aturan ini juga mewajibkan setiap tindakan peningkatan nilai tambah harus dilaksanakan di dalam wilayah Indonesia sesuai batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian yang tercantum dalam Lampiran tesebut. (Baca Juga: Sejumlah Persoalan Membayangi Kebijakan Divestasi Saham Tambang)

 

Sebagaimana diketahui, ketentuan tersebut memperjelas kewajiban yang dimandatkan PP Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubaradimana pihak-pihak yang ingin membangun fasilitas pemurnian di Indonesia wajib memanfaatkan mineral logam dengan kriteria tertentu, sebagaimana nantinya diatur lewat Permen ESDM ini meskipun kewajiban peningkatan ini tidak berlaku buat pemegang IUP OP atau IUPK OP yang hasil penambangannya digunakan langsung di Indonesia.

 

Pertanyaannya, sudahkah perusahaan tambang membangun smelter? Merujuk Rencana Strategis Kementerian ESDM Tahun 2015-2019, pemerintah mempunyai target pembangunan smelter dengan total sebanyak 30 unit. Tahun pertama, targetnya membangun 12 unit smelter, tahun kedua membangun 9 smelter, kemudian membangun 6 smelter pada tahun 2017 dan dua tahun berikutnya membangun, masing-masing 2 unit dan 1 unit. Fasilitas pengolahan bauksit akan diarahkan di Kalimantan Barat, dan pengolahan bijih nikel diarahkan di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan Maluku Utara. (Baca Juga: Mencermati Konstitusionalitas Kebijakan Hilirisasi Mineral)

 

Dalam Renstra ini, pemerintah menyebut bahwa industri pengolahan bijih besi tidak harus dekat dengan sumber bijih besi, mengingat keberadaannya tersebar dan cadangannya kecil. Pemerintah ingin mengarahkan lokasinya ke tempat yang sudah memiliki infrastruktur dan dekat sumber energi atau listrik. Begitupula pada industri pengolahan konsentrat tembaga juga tidak harus dekat sumber bijih tembaga. Namun, diarahkan lokasinya di tempat yang sudah memiliki infrastruktur dan dekat sumber energi atau listrik.

 
                Sumber: Rencana Strategis Kementerian ESDM Tahun 2015-2019.

 

Ambil satu contoh misalnya, PT Freeport Indonesia sendiri sampai saat ini masih belum menyelesaikan pembangunan smelter. Anggota Komisi VII DPR RI, Mukhtar Tompo menyebut PT Freeport Indonesia hingga saat ini tidak punya itikad baik dalam berbisnis di Indonesia karena perintah untuk membangun smelter diabaikannya.

 

"Saya secara tegas menyatakan bahwa arogansi yang ditunjukkan PT Freeport Indonesia (PTFI) dalam berbisnis di Indonesia, tak berbeda dengan gaya VOC, perusahaan asal Belanda di zaman penjajahan dahulu," tegas Mukhtar. (Baca Juga: Membongkar Kerancuan Regulasi Minerba di Indonesia)

 

Alasan dirinya menyebut tidak beriktikad baik lantaran Freeport terus berdalih bahwa pembangunan smelter hanya akan dilakukan jika pemerintah memberikan kepastian perpanjangan kontrak setelah 2021. Muhktar berpendat, setidaknya ada dua hal yang melatarbelakangi kenapa dirinya menyebut PTFI tidak beritikad baik untuk membangun smelter.

 

Pertama, PTFI tidak punya iktikad baik untuk membangun smelter sebagaimana dipersyaratkan UU Minerba. Belakangan, PTFI baru mau melanjutkan pembangunan smelter jika diberikan kepastian perpanjangan kontrak. Kedua, Freeport bersurat untuk melakukan perubahan bentuk pengusahaan pertambangan menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dimana Freeport menggunakan frase ‘dengan syarat’, salah satunya persetujuan operasi Freeport melewati tahun 2021 atau perpanjangan operasi 2021-2041.

 

"Untung orang yang memimpin Kementerian ESDM berkepala dingin seperti Pak Jonan. Kalau saya menterinya, tanpa pikir panjang lagi, saya langsung usir mereka. Ini negeri kita, kok mereka mau mendikte. Seolah negara ini tidak punya kedaulatan," jelasnya.

 

Freeport, masih kata Muhktar, selalu mengatasnamakan Kontrak Karya (KK) untuk melanggar sejumlah undang-undang atau peraturan di Indonesia. Padahal, Pasal 3 kontrak karya ditegaskan bahwa PTFI adalah suatu badan usaha yang didirikan berdasarkan UU Republik Indonesia yang mana tunduk kepada UU dan yurisdiksi pengadilan di Indonesia.

 

"Saya menganggap cara pandang Freeport yang menganggap dirinya setara dengan pemerintah adalah cara pandang keliru. Saya mengutip pandangan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Prof Hikmahanto Juwana, bahwa Freeport harus membedakan Pemerintah sebagai subyek hukum perdata dan sebagai subyek hukum publik," tutup Muhktar.


















Kendala Membangun Smelter


Pertama

Kedua

KetigaPeraturan Pemerintah No.17 Tahun 1986
 

 Pasal 2 PP 17/1986:









Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua