Minggu, 26 Maret 2017

TBA: Lemahnya Hukum Indonesia Pengaruhi Iklim Investasi

Arbitrase, saat ini dinilai sudah menjadi pilihan hampir semua investor asing dalam menyelesaikan sengketa investasi.
ANT/ASH
Ilustrasi investasi asing menghadapi arbitrase internasional. Ilustrasi: HEL

Tokyo Bar Association (TBA), sebuah asosiasi praktisi hukum dari Jepang menyoroti lemahnya sistem hukum di Indonesia yang dikhawatirkan akan berdampak pada investasi di sektor infrastruktur. Sebab, Pemerintah Indonesia saat ini sedang bersemangat membangun infrastruktur di berbagai bidang.
 
“Tetapi tampaknya banyak terhambat diantaranya, lemahnya sistem hukum di Indonesia,” kata Ketua Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI), Dr Laksanto Utomo mengutip pernyataan Sekjen Tokyo Bar Association, Takahiro Ujihara dalam diskusi terbatas di Jepang, Minggu (26/3/2017) seperti dikutip

Takahiro, kata Laksanto, banyak investor Jepang yang akan atau sudah melakukan investasi ke Indonesia mengalami kesulitan, khususnya dalam menyelesaikan sengketa hukum.

Karenanya, kata Laksanto, pihak asosiasi para praktisi hukum Jepang akan melakukan kerja sama dengan APPTHI melakukan tukar informasi sistem hukum di Jepang dan Indonesia. Ia juga menyoroti adanya perpecahan asosiasi hukum di Indonesia seperti PERADI dan KAI yang hingga saat ini belum mampu diselesaikan oleh otoritas hukum Indonesia secara baik. Hal ini juga mempengaruhi pandangan para investor, misalnya apakah akan menggandeng kelompok PERADI atau KAI dalam menyelesaikan masalah hukum.

Dalam diskusi itu, Laksanto menyampaikan berbagai sistem hukum dan pelaksanaannya di Indonesia. Karenanya, APPTHI siap menjadi mitra Tokyo Bar Association untuk memberi pemahaman lebih lengkap terhadap sistem hukum di Indonesia.

Laksanto juga mengatakan, di tengah pertumbuhan ekonomi global yang belum membaik, investasi Jepang di Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan. Hal itu membuat Jepang jadi mitra strategis Indonesia. "Indonesia dan Jepang mengalami peningkatan hubungan bilateral khususnya bidang ekonomi yang cukup baik pascapertemuan Perdana Menteri Shinzo Abe dengan Presiden Joko Widodo beberap bulan silam," katanya.

“Investasi Jepang di Indonesia meningkat hampir dua kali lipat dalam periode 2015-2016, mencapai sekitar 4,498 miliar dollar AS.”
 
Guna mendukung kebijakan pemerintah dalam menarik investor khususnya dari Jepang, APPTHI siap berperan aktif untuk membantu berbagai masalah hukum jika terjadi sengketa antara investor asing, Jepang dan para penanam modal dalam negeri.
 

Sementara Prof Faisal Santiago, anggota dewan penasehat APPTHI menambahkan untuk mengurangi penumpukan berkas pengadilan di Indonesia, sebaiknya perkara sengketa perdata diselesaikan lewat arbitrase internasonal atau nasional. "Dalam diskusi itu saya juga menyampaikan agar dalam klausul perjanjian investasi antara Indonesia dan Jepang sebaiknya memanfaatkan lembaga arbitrase," katanya.

Arbitrase, kata Faisal, saat ini sudah menjadi pilihan hampir semua investor asing dalam menyelesaikan sengketa investasi. "Semua pihak menyadari, biaya penyelesaian sengketa lewat pengadilan negeri cukup mahal dengan waktu cukup lama. Sementara jika lewat arbitrase waktunya cepat dan biaya murah, sementara kepastian hukum mudah dicapai," katanya.

Prof Ade Saptomo, dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila yang juga ikut berpartisipasi dalam diskusi di Gakushin University Tokyo ini, mengatakan pemerintah hingga kini tampaknya belum mengotimalkan fungsi lembaga arbitrase. "Penyelesaian arbitrase saat ini masih terbatas pada perkara adat. Sengketa adat yang diselesaikan lewat arbitrase faktanya jauh lebih baik dan diterima para suku adat di Sumatera Barat," kata Ade.

Ade Saptomo juga menyampaikan, dalam kerja sama dengan Asosiasi Praktisi Hukum Tokyo juga meliputi kerja sama pertukaran mahasiswa antara Jepang dan Indonesia. "Kami dari perguruan swasta nasional juga sedang mendorong adanya kerja sama pertukaran mahasiswa termasuk juga para praktisi hukum di kalangan anak-anak muda," katanya.


Antara.

Baca Juga: BKPM: Minimnya Koordinasi Pusat-Daerah Jadi Penghambat Investasi











Arbitrase langkah baik.


Baca Juga: Ketua MK: Jangan Sampai Hukum Internasional Menegasi Hukum Bisnis Indonesia



Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua