Bank Indonesia (BI) mengklaim kewajiban penggunaan rupiah untuk transaksi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang mulai diimplementasikan secara penuh sejak 1 Juli 2015, mampu menurunkan transaksi valas secara signifikan. Bahkan mampu menurunkan hingga 75 persen.
"Keberhasilan ketentuan Rupiah signifikan. Sebelumnya kebutuhan domestik di luar ekspor impor dan bayar utang sekitar AS$7-AS$8 miliar per bulan, sekarang di bawah AS$2 miliar. Turun 75 persen," kata Kepala Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran BI Eny V Panggabean di Semarang, seperti dikutip dari Antara, Kamis (30/3).
Menurut Eny, faktor kebiasaan menjadi penyebab turunnya penggunaan valas untuk transaksi di dalam negeri. Masyarakat, khususnya pelaku usaha, kini sudah terbiasa menggunakan rupiah untuk pembayaran transaksi domestik. "Setelah ditertibkan, ternyata dalam dua tahun turun 75 persen. Jadi karena kebiasaan saja, orang kan bisa saja beli makan pakai valas," ujarnya.
Aturan kewajiban penggunaan rupiah di wilayah NKRI memang ditujukan untuk menegakkan kedaulatan rupiah dan sekaligus mendukung stabilitas makroekonomi. Ketentuan tersebut dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.17/3/PBI/2015 tanggal 31 Maret 2015. PBI ini adalah pelaksanaan dari Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, serta mendasarkan pada UU BI.
Namun, ketentuan tersebut memberikan pengecualian untuk transaksi-transaksi dalam rangka pelaksanaan APBN, perdagangan internasional, pembiayaan internasional yang dilakukan oleh para pihak yang salah satunya berkedudukan di luar negeri. (Baca Juga: BI Sempurnakan Aturan KUPVA Oleh Pedagang Valas)
Kemudian, kegiatan usaha bank dalam valas yang dilakukan sesuai UU yang mengatur mengenai perbankan dan perbankan syariah. Transaksi surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah dalam valuta asing di pasar perdana dan pasar sekunder yang sudah diatur dengan UU. Serta, transaksi lainnya dalam valuta asing yang dilakukan berdasarkan UU.
Hingga kini, BI mencatat, sebanyak 680 Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) atau money changer yang beroperasi di Indonesia belum mengajukan izin ke bank sentral. Eny mengatakan, jumlah tersebut masih relatif tinggi mengingat jumlah KUPVA tak berizin yang berhasil dipetakan BI mencapai 783 KUPVA. Dengan kata lain, 87 persen dari total KUPVA di Indonesia masih tak berizin.