Jumat, 31 Maret 2017

Ini Tunjangan Jabatan PNS Pemeriksa Desain Industri, Paten dan Penyuluh Hukum

Besarannya beragam, mulai Rp540 ribu hingga Rp1,5 juta.
FAT
Ilustrasi PNS. Foto: SGP
Pada 16 Maret 2017 lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani tiga Peraturan Presiden (Perpres). Ketiganya antara lain, Perpres Nomor 30 Tahun 2017 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri, Perpres Nomor 30 Tahun 2017 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten dan Perpres Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum.
 
Masing-masing Perpres itu menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan funsional pemeriksa desain industri, pemeriksa paten dan penyuluh hukum diberikan tunjangan setiap bulan. Untuk besaran tunjangannya pun beragam di masing-masing jabatan, sebagaimana terlampir dalam lampiran Perpres.
 
Misalnya, untuk tunjangan jabatan fungsional pemeriksa desain industri. Terdapat tiga jabatan fungsional dengan besaran tunjangan yang berbeda satu sama lain. Sedangkan untuk jabatan fungsional dalam pemeriksa paten terdapat empat jenis dengan besaran tunjangan berbeda satu sama lain.
 
Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri
No. Jabatan Fungsional Tunjangan
1. Pemeriksa Desain Industri Madya Rp1.260.000
2. Pemeriksa Desain Industri Muda Rp960.000
3. Pemeriksa Desain Industri Pertama Rp540.000
 
Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten
No. Jabatan Fungsional Tunjangan
1. Pemeriksa Paten Utama Rp1.500.000
2. Pemeriksa Paten Madya Rp1.260.000
3. Pemeriksa Paten Muda Rp960.000
4. Pemeriksa Paten Pertama Rp540.000
 
“Pemberian tunjangan bagi Pegawai Negeri Sipil dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,” bunyi Pasal 4 Perpres No. 29 Tahun 2017 dan Pasal 4 Perpres No. 30 Tahun 2017 sebagaimana dikutip dari laman Setkab, Jumat (31/3).
 
Pemberian tunjangan dihentikan jika PNS tersebut diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena alasan lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Baca Juga: Begini Mekanisme Persetujuan dan Penolakan Permohonan Paten)
 
Dalam Pasal 7 Perpres No. 30 Tahun 2017 disebutkan, pada saat Perpres ini berlaku, Perpres Nomor 41 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten dan Pemeriksa Merek, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 
“Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 7 Perpres No. 29 Tahun 2017 dan Pasal 8 Perpres No. 30 Tahun 2017 yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly pada 20 Maret 2017 lalu itu.
 
Sementara pada tanggal yang sama, 16 Maret 2017, Presiden Jokowi juga telah menandatangani Perpres Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum. Sama halnya dengan tunjangan jabatan fungsional lainnya, pemberian tunjangan ini dilakukan setiap bulan. (Baca Juga: Ada Profesi Baru Lho! Penyuluh Antikorupsi)
 
Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum
No. Jabatan Fungsional Tunjangan
1. Penyuluh Hukum Utama Rp1.500.000
2. Penyuluh Hukum Madya Rp1.260.000
3. Penyuluh Hukum Muda Rp960.000
4. Penyuluh Hukum Pertama Rp540.000
 
Tunjangan penyuluh hukum ini diberikan kepada PNS yang bekerja pada pemerintah pusat dan anggarannya dibebankan pada APBN. Sedangkan bagi PNS yang bekerja di pemerintah daerah anggarannya dibebankan pada APBD.
 
“Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 7 Perpres Nomor 27 Tahun 2017, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly pada 20 Maret 2017 itu.
Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua