Selasa, 04 April 2017

Mengintip Skema Pengadaan Lahan via Lembaga Manajemen Aset Negara

Bisa melalui pembiayaan secara langsung atau tidak langsung.
ANT/FAT
Menkeu Sri Mulyani Indrawati. Foto: RES

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengharapkan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) dalam menyiapkan pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur dapat menggunakan dana APBN lebih efektif dan efisien.Pengadaan tanag bagi pembangunan infrastruktur sangat penting dan LMAN diberikan mandat untuk tugas tersebut dengan memanfaatkan dana penyertaan sesuai tata kelola yang berlaku.

"Saya harap BLU LMAN tidak hanya akuntabel dan bertanggung jawab terhadap setiap rupiah yang dibelanjakan, tapi ambisi belanja tinggi ini juga punya efektivitas dan efisiensi maksimal," kata Sri Mulyani saat launching Skema Pendanaan Pengadaan Tanah untuk Proyek Strategis Nasional sebagaimana dikutip dari , Selasa (4/4).

Sri Mulyani juga mengharapkan penggunaan dana pengadaan tanah tersebut bisa dimanfaatkan dengan lebih optimal agar pemanfaatan biaya bisa tepat sasaran dan target pembangunan infrastruktur dapat selesai tepat waktu. "Hindari penyakit korupsi dan inefisiensi, karena ini pertanggungjawaban berat. Kami kumpulkan uang dari pembayar pajak dan setiap rupiah yang dialokasikan kembali ke rakyat, bukan ke pengurus dalam bentuk korupsi," katanya.

Ia mengatakan, pembangunan infrastruktur sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif serta berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.Dari kebutuhan infrastruktur yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019 mencapai Rp4.796 triliun, hanya sebesar 41 persen yang dapat dipenuhi dari APBN/APBD, sisanya sebanyak 22 persen dari BUMN dan 36,5 persen dari swasta.

Untuk itu, pemerintah fokus menyiapkan pembiayaan pengadaan lahan melalui LMAN, karena penyiapan tanah tersebut, selain menarik minat swasta guna terlibat dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia, juga berfungsi sebagai investasi. Ia percaya, pemberian dana penyertaan modal kepada LMAN guna pengadaan tanah untuk tahun anggaran berlaku, makaakan lebih menyehatkandan akuntabel neraca pemerintah.
 
"Belanja untuk pengadaan tanah adalah belanja modal yang sifatnya investasi. Pemerintah putuskan mengalokasikan sebagian belanja infrastruktur untuk tanah sebagai bentuk penanaman modal," kata Sri Mulyani. 
 
LMAN merupakan Badan Layanan Umum (BLU) dalam pengelolaan Kementerian Keuangan di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Lembaga ini dibentuk untuk mendukung optimalisasi manajemen aset negara guna meningkatkan manfaat ekonomi dan sosial, sekaligus menggali potensi return on assets dan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Barang Milik Negara.

Pada awalnya, LMAN bertugas untuk mengelola aset negara, namun institusi ini kemudian juga mendapat tugas untuk perencanaan pendanaan dan pendayagunaan lahan landbank serta pembayaran ganti rugi pengadaan tanah. Mandat baru tersebut, LMAN mempunyai fungsi tidak hanya sebagai treasurer atau financing provider, tapi juga special landbank untuk pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan proyek strategis nasional.
 
Dalam melaksanakan pendanaan pengadaan tanah, LMAN mempunyai dua skema, yaitu skema pembayaran langsung dan skema pembayaran tidak langsung.Untuk skema langsung, LMAN akan menyalurkan pendanaan pengadaan tanah kepada pihak penerima ganti rugi.
 
Untuk skema tidak langsung, dibagi dua skema yaitu merujuk kepada sebelum terbitnya tentang Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan sesudahnya. Melalui skema ini, LMAN memberikan dukungan terhadap pembangunan Proyek Strategis Nasional melalui pembiayaan investasi senilai Rp16 triliun di APBN-P 2016 serta Rp20 triliun di APBN 2017.

Dalam acara tersebut, juga dilakukan acara penandatanganan Nota Kesepahaman bersama Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan 23 perusahaan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT). Tujuan pelaksanaan penandatanganan Nota Kesepahaman untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam pendanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
 
Selain itu, penandatanganan ini untuk pengembalian pembayaran oleh pemerintah dengan menggunakan alokasi dana Pengadaan Tanah Tahun Anggaran 2016 atas dana yang dibayarkan oleh Badan Usaha berdasarkan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol beserta amandemen. 





























































































































No.

Nama Perusahaan

Nama Proyek

1.

PT Marga Sarana Jabar

Ruas Tol Bogor Ring Road

2.

PT Jasa Marga Kunciran Cengkareng

Ruas Tol Cengkareng-Kunciran

3.

PT Jasa Marga Semarang Batang

Ruas Rol Semarang-Batang

4.

PT Solo Ngawi Jaya

Ruas Tol Solo-Ngawi

5.

PT Marga Trans Nusantara

Ruas Tol Kunciran-Serpong

6.

PT Citra Marga Lintas Jabar

Ruas Tol Soreang-Pasir Koja

7.

PT Translingkar Kita Jaya

Ruas Tol Cinere-Jagorawi

8.

PT Jasa Marga Manado Bitung

Ruas Tol Manado-Bitung

9.

PT Jasa Marga Balikpapan Samarinda

Ruas Tol Balikpapan-Samarinda

10.

PT Cinere Serpong Jaya

Ruas Tol Cinere-Serpong

11.

PT Pemalang Batang Tol Road

Ruas Tol Pemalang-Batang

12.

PT MTD CTP Expressway

Ruas Tol Cibitung-Cilincing

13.

PT Trans Marga Jateng

Ruas Tol Semarang-Solo

14.

PT Trans Marga Jati Pasuruan

Ruas Tol Gempol-Pasuruan

15.

PT Kresna Kusuma Dyandra Marga

Ruas Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu

16.

PT Hutama Karya

Ruas Tol Bakauheni-Terbanggi Besar, Medan-Binjai, Pekanbaru-Dumai, Palembang-Indralaya

17.

PT Jasa Marga Surabaya Mojokerto

Ruas Tol Surabaya-Mojokerto

18.

PT Citra Waspphutowa

Ruas Tol Depok-Antasari

19.

PT Jasa Marga Kualanamu

Ruas Tol Medan-Kualanamu

20.

PT Marga Harjaya Infrastruktur

Ruas Tol Kertosono-Mojokerto

21.

PT Ngawi Kertosono Jaya

Ruas Tol Ngawi-Kertosono

22.

PT Jasa Marga Pandaan Malang

Ruas Tol Pandaan-Malang

23.

PT Pejagan Pemalang Tol Road

Ruas Tol Pejagan-Pemalang

 

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan masalah pengadaan lahan masih menghambat percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia. "Banyak isu yang dihadapi dalam percepatan, misalnya pembebasan lahan," katanya.

Darmin menjelaskan masalah pengadaan tanah mendominasi penyebab tersendatnya pembangunan infrastruktur seperti jalan maupun sarana transportasi lainnya. "Pembebasan lahan itu mencapai 44 persen dari masalah yang dilaporkan, persiapan pembangunan yang kurang memadai 25 persen, keterbatasan pendanaan 17 persen dan perizinan 12 persen," katanya.

Darmin mengatakan, penyebab lambatnya proses pengadaan tanah secara nasional adalah realisasi yang mundur dari jadwal negosiasi, adanya sengketa lahan, serta dana pembebasan yang terlalu tinggi. "Selain itu, mekanisme pengadaan tanah di kementerian/lembaga harus dicairkan dan diserap pada tahun yang bersangkutan. Ini sering kali menimbulkan ketidakcocokan antara anggaran dengan realisasi," katanya. 

Atas dasar itu, Darmin mengapresiasi pembentukan LMANyang secara khusus bertugas untuk mengatasi masalah pengadaan tanah bagi infrastruktur di Indonesia. Menurutnya, pembentukan LMAN ini menjawab persoalan pengadaan lahan yang selama ini tidak bisa menggunakan dana tahun jamak dan sering dikeluhkan para pemangku kepentingan karena pembebasan tanah itu memakan waktu lama.

Ia berharap, melalui pengadaan tanah yang memadai, pembangunan proyek strategis nasional bisa selesai sesuai target dan masalah pembebasan tanah dapat teratasi. "Pemerintah telah menetapkan kebijakan frontal dengan memindahkan alokasi belanja modal pembebasan tanah diganti dengan belanja tanah yang dilakukan terpusat oleh Menteri Keuangan," kata Darmin.


Antara







(Baca Juga: Taktik Pemerintah dari Masa ke Masa, ‘Merayu’ Investor Bangun Infrastruktur)







Perpres 102 Tahun 2016



(Baca Juga: Kriteria Tambahan untuk Jadi Proyek Strategis Nasional)

Berikut 23 perusahaan BUJT yang melakukan penandatanganan:
Hambat Pembangunan




(Baca Juga: Legal Due Dilligence ‘Tanpa Celah’ Kunci Hindari Kasus dalam Pengadaan Tanah)



Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua