Selasa, 25 April 2017

Ini Alasan Pengelolaan Kelapa Sawit Rawan Korupsi

Desain tata kelola usaha perkebunan dan industri kelapa sawit yang belum terintegrasi dari hulu ke hilir.
FAT
Foto: RES
Dari hasil kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2016 tercatat bahwa pengelolaan kelapa sawit di Indonesia masih rawan korupsi. Salah satu persoalannya terdapat pada pengelolaan yang masih banyak menimbulkan masalah. KPK menyayangkan persoalan ini.
 
Dalam siaran pers KPK yang diterima hukumonline, Senin (24/4), terlihat, hingga kini belum ada desain tata kelola usaha perkebunan dan industri kelapa sawit yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Kondisi ini tidak memenuhi prinsip keberlanjutan pembangunan di industri kelapa sawit.
 
“Sehingga rawan terhadap persoalan tata kelola yang berpotensi adanya praktik tindak pidana korupsi,” tulis KPK. (Baca Juga: HKTI Nilai PP Gambut Rugikan Kebun Sawit Rakyat)
 
Padahal, komoditas kelapa sawit merupakan salah satu komoditas strategis dalam perekonomian Indonesia. Lemahnya mekanisme perizinan, pengawasan dan pengendalian membuat sektor ini rawan korupsi. Catatan KPK, tindak pidana korupsi yang terkait sektor ini dan pernah ditangani adalah yang melibatkan Bupati Buol Amran Batalipu dan Gubernur Riau Rusli Zainal.
 
Dari sisi hulu misalnya, sistem pengendalian dalam perizinan perkebunan kelapa sawit belum akuntabel untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha. Hal ini ditandai dengan tidak adanya mekanisme perencanaan perizinan berbasis tata ruang. Bahkan, integrasi perizinan dalam skema satu peta juga belum tersedia.
 
“Selain itu, kementerian dan lembaga terkait belum berkoordinasi dalam penerbitan perizinan. Akibatnya, masih terjadi tumpang tindih izin seluas 4,69 juta hektare,” tulis KPK.(Baca Juga: Larangan Hutan Alam Jadi Kebun Sawit, Pemerintah Siapkan Inpres)
 
Di hilir, pengendalian pungutan ekspor kelapa sawit belum efektif karena sistem verifikasi belum berjalan baik. Penggunaan dana kelapa sawit, habis untuk subsidi biofuel. Hal ini semakin diperparah lantaran subsidi tersebutsalah sasaran dengan tiga grup usaha perkebunan mendapatkan 81,7 persen dari Rp3,25 triliun alokasi dananya.
 
Padahal, lanjut KPK, penggunaan dana tersebut dapat ditujukan untuk penanaman kembali, peningkatan sumber daya manusia, peningkatan sarana dan prasarana, promosi dan advokasi, dan riset. Di sisi lain, pungutan pajak sektor kelapa sawit tak optimal dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
 
“Tak efektifnya pengendalian pungutan ekspor ini mengakibatkan ada kurang bayar pungutan sebesar Rp2,1 miliar dan lebih bayar Rp10,5 miliar. Tingkat kepatuhan pajak baik perorangan maupun badan juga mengalami penurunan. Sejak tahun 2011-2015, wajib pajak badan dan perorangan kepatuhannya menurun masing-masing sebanyak 24,3 persen dan 36 persen,” tulis KPK.
 
Atas dasar itu, KPK merekomendasikan Kementerian Pertanian dan kementerian/lembaga terkait harus menyusun rencana aksi perbaikan sistem pengelolaan komoditas kelapa sawit. KPKsendiriakan melakukan pemantauan dan evaluasi atas implementasi rencana aksi tersebut.
 
Sebelumnya, KPK bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sepakat untuk memperbaiki tata kelola kehutanan. Kedua lembaga sepakat bahwa persoalan ini adalah masalah serius agar tindak pidana korupsi di sektor kehutanan dan lingkungan hidup tak terjadi lagi.
 
KPK sendiri telah melakukan koordinasi dan supervisi dengan KLHK sejak 2010 dan memberikan 11 rekomendasi antara lain perbaikan perizinan, pengukuhan kawasan hutan, perizinan satu atap, peningkatan PNBP. Salah satu cara agar pencegahan dapat berjalan baik adanya tata kelola yang baik. (Baca Juga: “Otak-Atik” Tata Kelola Kehutanan Pencegah Korupsi)
 
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menyatakan bahwa modus kejahatan bidang kehutanan telah bermetamorfosis mulai dari soal hutan lindung hingga dapat disahkan sebagai izin tata ruang. Hal ini semakin membuat “mata” KLHK terbuka bahwa pentingnya pencegahan korupsi merupakan sebuah keharusan.
Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua