Selasa, 25 April 2017

Jabatan Fungsional Anggota Polri, Begini Bunyi Perpresnya

Ada dua jabatan fungsional anggota Polri, yakni jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan.
FAT
Ilustrasi: BAS
Pada awal April lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 42 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Sebagaimana dilansir dari laman resmi Setkab, Perpres ini terbit untuk meningkatkan profesionalisme, pembinaan karier dan peningkatan mutu pelaksanaan anggota Polri.
 
Dalam Perpres ini terdapat dua jabatan fungsional anggota Polri, yakni jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan. “Jabatan Fungsional Anggota Polri dan formasi pegawainya ditetapkan oleh Kapolri setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan,” bunyi Pasal 6 ayat (1) Perpres ini.
 
Untuk jabatan fungsional keahlian, terdiri atas empat jenjang. Mulai dari jenjang ahli utama, jenjang ahli madya, jenjang ahli muda dan jenjang ahli pertama. Sedangkan jenjang jabatan fungsional keterampilan terdiri atas jenjang penyelia, jenjang mahir, jenjang terampil, dan jenjang pemula. (Baca Juga: Inilah Skema-skema Pemberhentian PNS yang Diatur PP 11/2017)
 
Dalam Perpres disebutkan, jenjang ahli utama merupakan jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat strategis nasional yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tertinggi dengan kepangkatan mulai dari Brigadir Jenderal Polisisampai dengan Inspektur Jenderal Polisi.
 
Jenjang ahli madya sendiri merupakan jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat strategis sektoral yang mensyaratkan kualilikasi profesional tingkat tinggi dengan kepangkatan Komisaris Besar Polisi.
 
Sementarajenjang ahli muda merupakan jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat taktis operasional yang mensyaratkan kualilikasi profesional tingkat lanjutan dengan kepangkatan Komisaris Polisi sampai dengan Ajun Komisaris Besar Polisi.
 
Sedangkanjenjang ahli pertama merupakan jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat teknis operasional yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat dasar dengan kepangkatan mulai dari Inspektur Dua Polisi sampai dengan Ajun Komisaris Polisi.
 
(Baca Juga: Ini Mekanisme Pengisian Jabatan ASN Tertentu di Instansi Pusat oleh Prajurit TNI/Anggota Polri)
 
Sementara untuk jenjang penyelida, dalamPerpres ini disebutkan jenjang jabatan fungsional keterampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pembimbing, pengawas, dan penilai pelaksanaan pekerjaan pejabat fungsional tingkat di bawahnya yang, mensyaratkan pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang beberapa cabang ilmu pengetahuan tertentu dengan kepangkatan Inspektur Dua Polisi sampai dengan Ajun Komisaris Polisi.
 
Sedangkan jenjang mahir merupakan jenjang jabatan fungsional keterampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pelaksana tingkat lanjutan dan mensyaratkan pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang yang didasari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan tertentu, dengan kepangkatan Brigadir Polisi Kepala sampai dengan Ajun Inspektur Polisi Satu.
 
Jenjang terampil, menurut Perpres ini, merupakan jenjang jabatan fungsional keterampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pelaksana tingkat lanjutan dan mensyaratlan pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang yang didasari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan tertentu, dengan kepangkatan Brigadir Polisi Dua sampai dengan Brigadir Polisi.
 
Adapun jenjang pemula merupakan jenjang jabatan fungsional keterampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pembantu pelaksana dan mensyaratkan pengetahuan teknis operasional penunjang yang didasari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan tertentu dengan kepangkatan Bhayangkara Dua Polisi sampai dengan Ajun Brigadir Polisi.
 
Menurut Perpres ini, jabatan fungsional keahlian harus memenuhi beberapa syarat. Mulai dari pendidikan paling rendah berijazah sarjana (Strata-1) atau yang setara, memiliki pangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi, memiliki pengalaman tugas sesuai kompetensi di bidangnya paling singkat satu tahun, telah mengikuti pendidikan pengembangan umum dan/atau pendidikan pengembangan spesialis sesuai jenjang jabatannya, memiliki sertifikasi sesuai kompetensi dan persyaratan lain sesuai dengan karakteristik jabatan.
 
Sedangkan jabatan fungsional keterampilan harus memenuhi syarat pendidikan paling rendah sekolah menengah umum (SMU)/setara, memiliki pangkat paling rendah Bhayangkara Dua Polisi, memiliki pengalaman tugas sesuai kompetensi di bidangnya paling singkat satu tahun,telah mengikuti pendidikan pengembangan spesialisasi (Dikbangspes), memiliki sertifikasi sesuai kompetensinya dan persyaratan lain sesuai dengan karakteristik jabatan.
 
“Pembinaan karierpejabat fungsional Polri sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan oleh satuan kerja Polri yang menyelenggarakan fungsi manajemen bidang sumber daya manusia di lingkungan Polri,” bunyi Pasal 13 Perpres ini.
 
(Baca Juga: Begini Mekanisme Pengisian dan Pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Instansi Pemerintah)
 
Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan Fungsional Anggota Polri, menurut Perpres ini, ditetapkan oleh Kapolri sesuai formasi jabatan yang tersedia, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. “Dalam hal Anggota Polri yang menduduki jabatan fungsional diangkat dalam jabatan struktural maka jabatan fungsionalnya diberhentikan sementara,” bunyi Pasal 16 Perpres Nomor 42 Tahun 2017 itu.
 
Menurut Perpres ini, pejabat fungsional Polri diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai dengan jenjang keahlian dan keterampilan. Adapun besaran tunjangan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Presiden tersendiri. “Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 23 Perpres Nomor 42 Tahun 2017 yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly pada 7 April 2017 itu. 
Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua