Sabtu, 29 April 2017

Kapolri Minta Kapolda Evaluasi Kewenangan Diskresi Anggotanya

Khususnya dalam menilai situasi, mampu menentukan tindakan yang tepat dan mengambil keputusan.
ANT/FAT
Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian saat melantik sejumlah perwira tinggi di Mabes Polri, Jakarta. Foto: RES

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian meminta seluruh kapolda untuk mengevaluasi kewenangan diskresi para jajarannya menyusul terjadinya dua kasus salah tembak di Lubuklinggau, Sumatera Selatan, dan Bengkulu.

"Saya minta didalami apakah anggota tersebut punya kemampuan dalam menggunakan kewenangan diskresi? Perhatikan juga apa latihan yang diberikan sudah cukup sebagai bekal anggota polisi?" kata Jenderal Tito di Mabes Polri, Jakarta ,sebagaimana dikutip , Jumat (28/4).

Tindakan diskresi adalah kemampuan menilai sebuah peristiwa dan kemudian mengambil opsi tindakan yang tepat dalam rangka menjamin keselamatan masyarakat. Menurut dia, tindakan diskresi ini merupakan kewenangan yang melekat pada seluruh anggota polisi di dunia, termasuk anggota Polri. 

Menurut dia, seorang polisi dapat dikatakan memiliki kemampuan diskresi yang baik bila memenuhi sejumlah syarat, yakni mampu menilai situasi, mampu menentukan tindakan yang tepat dan mampu mengambil keputusan. Kapolri mengatakan pentingnya polisi menentukan tindakan diskresi yang tepat karena bila salah mengambil keputusan bisa mengakibatkan kehilangan nyawa atau dipenjara.

Lebih lanjut Kapolri meminta Divisi Teknologi Informasi (Div TI) dan Asisten Perencanaan Kapolri untuk mengadakan pelatihan di markas-markas kepolisian mulai dari tingkat resor hingga daerah. "Latihan secara berkala sehingga saat berhadapan dengan pelaku kejahatan, dia tahu apa yang harus dilakukan," katanya.

Sebelumnya anggota Sabhara Polres Lubuklinggau Brigadir K ditetapkan sebagai tersangka dalam penembakkan kendaraan Honda City bernopol BG-1488-ON yang menewaskan dua orang bernama Surini dan Indrayani.
 
Brigadir K mengejar dan menembaki mobil tersebut karena merasa curiga lantaran pengemudi mobil menerobos razia kendaraan bermotor dan berupaya menabrak petugas. Brigadir K menembak menggunakan senjata SS1 V2 buatan PT Pindad.

Tak lama berselang, pada Rabu (26/4) subuh, seorang polisi di Kota Bengkulu, berinisial BS salah menembak dan mengakibatkan anaknya meninggal dunia. Mulanya, BS keluar dari kamarnya. BS kemudian mendengar suara pintu dan kemudian berinisiatif mengambil senjata dan menembak ke arah korban.
 
Ia tak melihat siapa korbannya karena rumahnya ketika itu keadaannya gelap. Peluru mengenai ketiak kanan korban yang tak lain adalah anak pelaku, berinisial BA (14 tahun). BA akhirnya meninggal dunia.
 
Untuk diketahui, Kamus Besar Bahasa Indonesia (2015: 334) mengartikan diskresi sebagai kebebasan mengambil keputusan sendiri dalam setiap situasi yang dihadapi. 

Kamus Hukum terbitan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN, 2004: 68) mendefinisikannya sebagai kekuasaan bertindak dari pejabat pemerintah dalam situasi tertentu berdasarkan keyakinannya yang mengarah pada kebaikan, keadilan, dan kelayakan.

Kata diskresi berasal dari bahasa asing. Coba simak makna kata discretion dalam Black’s Law Dictionary, edisi ketujuh (1999: 479) discretion mengandung dua pengertian. Diskresi bisa diartikan sebagai ‘a public official’s power or right to act in certain circumstances according to personal judgement and conscience’. Pengertian yang pertama ini sering disebut juga discretionary power. Diskresi juga bisa bermakna ‘the capacity to distinguish between right and wrong, sufficient to make a person responsible for his/her own actions’. Lalu, diskresi juga bisa diartikan sebagai ‘wise conduct and management; cautious discernment; prudence’.

Discretiedalam kamus bahasa Belanda diartikan sebagai ‘kesederhanaan, sifat hati-hati, sifat diam, kesadaran untuk tidak menyampaikan sesuatu’ (S. Wojowasito, 2003: 146).

Istilah diskresi selama ini lebih banyak dikaji dalam bidang hukum administrasi negara. Namun, diskresi tampaknya bukan hanya domain bupati, walikota, gubernur, atau menteri. Aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim pun dianggap punya diskresi. Aparat penegak hukum seperti polisi dan hakim punya diskresi (Baca artikel: , dan artikel ).

Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, dua orang hakim, menulis buku Diskresi Hakim, Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana (2013). Mereka menulis berdasarkan sifatnya diskresi dibagi atas diskresi terikat dan diskresi bebas. Pembagian ini terkait kebebasan hakim memilih langkah apa yang akan ditempuh. Misalnya keputusan untuk menahan atau menghukum seseorang.

Mantan hakim agung, Abbas Said, termasuk yang mencoba menjadikan diskresi sebagai fokus kajiannya saat menempuh doktor ilmu hukum di Universitas Padjadjaran Bandung. Disertasinya, ‘Pengawasan Terhadap Penggunaan Diskresi oleh Polisi dan Jaksa dalam Proses Penegakan Hukum Pidana’, banyak mengutip definisi dan cakupan diskresi.
 
Menurut Abbas (2013: 40), pada dasarnya diskresi adalah kebebasan bertindak atau mengambil keputusan pada pejabat publik yang berwenang berdasarkan pendapat sendiri. Diskresi diperlukan sebagai pelengkap asas legalitas, yaitu asas hukum yang menyatakan bahwa setiap tindakan atau perbuatan administrasi negara harus berdasarkan ketentuan undang-undang. Masalahnya, tidak semua undang-undang mengatur semua tindak tanduk pejabat pemerintah. Karena itu diperlukan kebebasan atau diskresi bagi pejabat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.


Antara

(Baca Juga: Tembak Warga Sipil, Kanit Reskrim Dimutasi Jadi Staf)





(Baca Juga: Anggota Brimob Penembak Warga Papua Terancam Pidana)







(Baca Juga: Bahasa Hukum: ‘Diskresi’ Pejabat Pemerintahan)







Penegakan Aturan Lalu Lintas dan Diskresi PolisiDiskresi Hakim: Pandangan Orang Dalam





Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua