Rabu, 24 May 2017

Presiden Diminta Bentuk Tim Investigasi Independen Kasus Novel

LSM juga menginginkan KPK memeriksa dugaan perintangan atau penghalang-halangan penanganan perkara korupsi atau obstruction of justice dalam penyerangan terhadap Novel Baswedan.
ANT/ASH
Mereka memberikan dukungan kepada KPK dan juga meminta Presiden Jokowi turun tangan langsung dengan cara membentuk tim khusus untuk mengusut kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan.

Sejumlah lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Peduli Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menginginkan Presiden Joko Widodo membentuk Tim Investigasi Independen guna mengusut kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan.

Siaran pers Koalisi Peduli KPK yang diterima di Jakarta, Rabu (24/5), menyebutkan setelah lebih dari 40 hari setelah penyerangan, kasus itu belum mendapat titik terang.
Koalisi Peduli KPK terdiri dari Amnesty Internasional Indonesia, Indonesian Corruption Watch (ICW), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), serta Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).
 
Seperti diketahui, pada 11 April 2017 lalu, Novel Baswedan diserang dengan air keras oleh orang tidak dikenal yang mengakibatkan mata kiri Novel harus dioperasi karena kerusakan pada saraf matanya cukup parah.

LSM menilai penyerangan terhadap Novel Baswedan tidak dapat dilepaskan dari statusnya sebagai salah seorang penyidik senior di KPK yang berhasil mengungkap banyak perkara korupsi yang melibatkan para pejabat publik dan penyelenggara negara, sedangkan yang terkini adalah penanganan perkara korupsi KTP berbasis elektronik (e-KTP).

Apalagi, Koalisi menyatakan perkara korupsi e-KTP ini diduga melibatkan banyak pihak dan kepentingan, sehingga bukan tidak mungkin ada oknum-oknum yang merasa kepentingannya terganggu dan berusaha merintangi proses hukum yang sedang berjalan.

Sejak kejadian pada 11 April 2017 hingga kini, penanganan perkara penyerangan terhadap Novel Baswedan oleh Polri belum juga menemukan titik terang. Padahal penyerangan terhadap Novel akan menjadi preseden buruk bukan saja terhadap para aparat penegak hukum lain, tetapi juga terhadap upaya pemberantasan korupsi.

Koalisi menilai hal ini menunjukkan bahwa belum ada perlindungan yang cukup bagi orang-orang atau lembaga yang berupaya memberantas korupsi.

LSM juga mengkritik lambannya kerja aparat yang dinilai sangat mengkhawatirkan dan menimbulkan tanda tanya bagi publik. Sebab, Polri dengan kerja cepatnya telah dapat mengungkap sejumlah perkara pidana lain yang rumit. Salah satunya kurang dari satu pekan polisi berhasil menangkap tersangka pelaku pembunuhan sadis di Pulomas beberapa waktu lalu.

Untuk itu, Koalisi menuntut pemerintah mengambil langkah tegas dengan cara membentuk Tim Investigasi Independen agar penanganan perkara Novel Baswedan dapat segera dituntaskan.

Selain itu, LSM menginginkan KPK memeriksa dugaan perintangan atau penghalang-halangan penanganan perkara korupsi atau dalam penyerangan terhadap Novel Baswedan.
(Baca Juga: Teror Penegak Hukum, Ancaman Serius Eksistensi Negara Hukum)
















Baca Juga: Dokter Bakal Angkat Membran Plasenta Novel

obstruction of justice

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua