Jumat, 26 May 2017

Kemendagri-KPK Bahas Penguatan Inspektorat Daerah

Pengawasan yang dilakukan inspektorat di daerah harus berjalan optimal.
ANT/FAT
Gedung KPK. Foto: RES

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo membahas penguatan inspektorat di daerah bersama pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Intinya secara umum kami ingin penguatan pengawasan di daerah," kata Tjahjo di gedung KPK Jakarta,sebagaimana dikutip dari , Jumat (26/5).

Ia bersama sejumlah pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan rapat bersama dengan pimpinan KPK yaitu Agus Rahardjo dan Laode M Syarif. "Jangan sampai mohon maaf, urusan Rp10 juta, tertangkap tangan di kabupaten/kota sampai KPK turun ke bawah," ucap Tjahjo.

Ia mengatakan, berdasarkan hal tersebut pengawasan yang dilakukan inspektorat di daerah harus berjalan optimal. Tujuannya ke depan, pungutan liar hingga manipulasi anggaran, dapat dideteksi dan dicegah sedari awal.
 
"Kalau begitu fungsi inspektorat daerah buat apa? Dirjen kami buat apa? Padahal dirjen, inspektorat daerah itu mata telinganya kepala daerah tapi kalau tidak mampu mendeteksi, tidak mampu mengungkap pungli, manipulasi anggaaran, perencanaan anggaran, khususnya dana hibah, bansos retribusi pajak, harus KPK turun ke bawah hanya karena Rp10 juta atau Rp5 juta kan sayang," jelas Tjahjo.

Ia mengaku bahwa posisi inspektorat daerah yangsaat ini berada di bawah Sekretaris Daerah (Sekda) menyulitkan tugas pengawasan di daerah."Makanya ini mau dibahas sama KPK, saya kira minimal inspektorat daerah setara Sekda, kalau inspektorat daerah di bawah Sekda bagaimana dia mengontrol SKPD (Satuan Kerja Perangkat Darah)? Saya kira ini langkah bagus KPK untuk fungsi pencegahan diutamakan," tambah Tjahjo.

Dalam kesempatan yang sama, Tjahjojuga menilai pencegahan korupsi dapat dilakukan melalui Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Aparatur APIP diharapkan dapat bekerja maksimal dan independen.

"Fungsi Pencegahannya melalui APIP, inspektorat daerah yang harus independen, jangan karena takut pimpinannya atau temannya di daerah dia tidak memproses sehingga KPK harus turun ke Klaten, ke Madiun,tapi lebih baik KPK fokus ke yang besar tapi KPK juga punya komitmen untuk pencegahan," ungkap Tjahjo.

Menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah, pertemuan itu akan membahas penguatan APIPsebagai bentuk perhatian KPK untuk mencegah dan meminimalkan korupsi sejak awal di instansi pemerintah. "Ada 3 hal utama yang perlu diperbaiki, mulai dari desain kelembagaan agar APIP bisa lebih indenden, sumber daya manusianya dan anggarannya," tuturnya.
 


Pada masa yang akan datang, diharapkan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi ditemukan terlebih dahulu oleh inspektorat masing-masing sehingga sanksi dapat dijatuhkan dengan lebih efektif. Bukan hanya itu, kinerja pengawasan di daerah juga diharapkan dapat berjalan maksimal.

"Bahkan desainnya, pemberhentian inspektur tidak bisa dilakukan langsung oleh Kepala Daerah setempat. Misalnya, pemberhentian inspektur di kabupaten/kota harus juga dengan persetujuan Gubernur, demikian juga pemberhentian Inspektur provinsi harus dengan persetujuan Mendagri. Desain kelembagaan bertingkat ini diharapkan bisa lebih meningkatkan independensi Inspektorat melakukan pengawasan internal," ucap Febri.
 
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyatakan, praktik pungutan liar masih banyak terjadi di kementerian dan lembaga. “Salah satu penyebabnya karena lemahnya pengawasan internal masing-masing kementerian dan lembaga sehingga terkesan ada pembiaran,” katanya.
 

 
Oleh karena itu, kata Laode, KPK selalu menekankan perlunya peningkatan peran APIP agar hal-hal seperti itu tidak terjadi lagi. “KPK juga berharap bahwa kejadian ini tidak terulang lagi di kementerian dan lembaga lain dan jika terjadi akan berurusan dengan satgas yang dibentuk di Polri,” ujarnya.
Antara









(Baca Juga: Pemerintah Optimalkan Peran Pengawas Internal)





(Baca Juga: Mendorong Lembaga Khusus Pengawas Seluruh Instansi)







(Baca Juga: KPK: Praktik Pungli Karena Lemahnya Pengawasan)

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua