Rabu, 31 Mei 2017

Ingat! Setelah Cuti Bersama, ASN, TNI dan Polri Diminta Tak Tambah Cuti Lebaran

Setelah pelaksanaan cuti bersama berakhir, dipastikan bahwa seluruh aktivitas pemerintah harus sudah berjalan normal, utamanya dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
YOZ
Ilustrasi PNS. Foto: SGP


Dalam rangka optimalisasi pelayanan publik, pemerintah melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur meminta Aparatur Sipil Negara, TNI, dan Polri agar tidak mengajukan tambahan cuti tahunan sebelum dan sesudah pelaksanaan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1438 H, pada 27 – 30 Juni 2017.


Dalam Surat Edaran (SE) Nomor: B/2/M.KT.02/2017 tertanggal 30 Mei 2017, Menteri PANRB Asman Abnur mengimbau pimpinan Instansi Pemerintah untuk tidak memberikan cuti tahun sebelum dan sesudah pelaksanaan cuti bersama kepada Aparatur Sipil Negara, TNI, dan Polri di lingkungan Instansi Pemerintah masing-masing.


Dikutip dari laman Setkab, Rabu (31/5), surat edaran itu ditujukan kepada: 1. Menteri Kabinet Kerja; 2. Sekretaris Kabinet; 3. Kepala Badan Intelijen Negara (BIN); 4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri); 5. Jaksa Agung; 6. Panglima TNI; 7. Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK); 8. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara; 9. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural; (Baca Juga: Inilah Jam Kerja ASN, TNI, dan Polri Selama Ramadhan)


10. Para Gubernur; dan 11. Para Bupati/Walikota itu disebutkan, bagi  Aparatur Sipil Negara, TNI, dan Polri yang pada saat cuti bersama karena tugas harus memberikan pelayanan kepada masyarakat, misalnya Pegawai Rumah Sakit, Petugas Imigrasi, Bea Cukai, Lembaga Pemasyarakatan, dan lain-lain, sehingga tidak dapat melaksanakan cuti bersama, dapat diberikan tambahan cuti tahunan sejumlah cuti bersama tersebut.


“Setelah pelaksanaan cuti bersama berakhir, dipastikan bahwa seluruh aktivitas pemerintah harus sudah berjalan normal, utamanya dalam penyelenggaraan pelayanan publik,” bunyi poin ketiga SE tersebut. (Baca Juga: SKB Menteri Terbaru: Cuti Bersama 2017 Ditambah, Ini Daftarnya)


Menteri PANRB meminta pimpinan Instansi Pemerintah agar meneruskan himbauan tidak menambah cuti tersebut meneruskan kepada jajaran masing-masing hingga ke unit organisasi yang paling rendah.


Selain itu, para pimpinan Instansi Pemerintah diminta agar melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan imbauan ini untuk menjaga kedisiplinan Aparatur Sipil Negara, baik PNS (Pegawai Negeri Sipil), maupun anggota TNI dan Polri. Tembusan Surat Edaran Menteri PANRB itu disampaikan kepada Presiden dan Wakil Presiden.



Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua