Kamis, 15 June 2017

Genosida Tak Seharusnya Masuk KUHP, Begini Alasannya

Diyakini bakal melemahkan penegakan hukum dan HAM terutama dalam mengadili kasus pelanggaran HAM berat.
ADY TD ACHMAD
Pemerintah dan DPR masih menggodok revisi UU KUHP. Sejumlah hal yang termaktub dalam RUU KUHP mendapat perhatian lembaga pemerintahan dan masyarakat sipil seperti Bab IX buku II RUU KUHP tentang 'Tindak Pidana HAM yang Berat.' Komnas HAM menyoroti ketentuan itu karena khawatir akan berdampak buruk terhadap penegakan hukum dan HAM di Indonesia.
 
Komisioner Komnas HAM, Roichatul Aswidah, mencatat ada 2 jenis kejahatan terhadap HAM yang diadopsi RUU KUHP dari UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM ad hoc yakni kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dua jenis kejahatan itu merupakan kejahatan internasional yang tergolong kejahatan luar biasa. Kejahatan itu mengguncang hati nurani manusia karena kejam, sistematis, tersebar luas dan makan banyak korban. Oleh karenanya kedua jenis kejahatan itu wajib ditindak dan dicegah oleh semua umat manusia. (Baca juga: Kejahatan Genosida dalam Konteks Hukum Internasional).
 
Sebagai kejahatan luar biasa, perempuan yang disapa Roi itu menjelaskan ada 5 asas yang membedakannya dengan kejahatan umum. Pertama, tidak berlakunya ketentuan daluarsa. Kedua, dapat diterapkan secara retroaktif. Ketiga, kewajiban menyerahkan pelaku atau mengadilinya, atau menyerahkan pelaku atau menghukumnya. Keempat, pertanggungjawaban pidana komandan militer atau atasan sipil atas kejahatan yang dilakukan oleh bawahan yang berada di bawah kekuasaan atau pengendaliannya yang efektif. Kelima, tidak mutlak penerapan nebis in idem.
 
Roi menyebut Komnas HAM khawatir masuknya beberapa jenis kejahatan terhadap HAM seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan agresi, ke dalam RUU KUHP akan berdampak negatif. Kejahatan itu akan dipandang sebagai kejahatan biasa. Dengan begitu lima  asas yang dimiliki beberapa jenis kejahatan luar biasa itu bakal hilang sehingga berpotensi melanggengkan impunitas. (Baca juga: Tindakan-Tindakan yang Termasuk Kejahatan Terhadap Kemanusiaan).
 
"Komnas HAM menolak pengaturan kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi dimasukkan dalam RUU KUHP," kata Roi dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (14/6).
 
Menurut Roi pengaturan jenis kejahatan itu akan lebih praktis melalui UU tersendiri yang khusus, bukan dalam RUU KUHP. Selain itu hukum acaranya berbeda dari pidana umum karena jenis kejahatan luar biasa punya banyak sifat khusus. Komnas HAM mengusulkan agar dibentuk RUU tentang Kejahatan Genosida, Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, Kejahatan Perang dan Kejahatan Agresi untuk mengganti UU No. 26 Tahun 2000.

Pakar HAM sekaligus mantan Komisioner Komnas HAM periode 2002-2007, Enny Soeprapto, mengatakan adopsi ketentuan tentang kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam RUU KUHP tidak tepat karena tidak sesuai dengan konsep yang ada dalam UU No. 26 Tahun 2000 dan Statuta Roma. Misalnya, pertanggungjawaban pidana diganti menjadi pertanggungjawaban dan persekusi diubah jadi penganiayaan. "Maknanya menjadi berbeda, akibatnya akan menimbulkan kerancuan dan kesulitan dalam pelaksanaannya nanti," tukasnya.
 
Direktur Eksekutif ICJR, Supriyadi Widodo Eddyono, juga tidak setuju soal pengaturan pidana khusus seperti yang dirumuskan dalam RUU KUHP. Dia melihat RUU KUHP tidak cermat mengadopsi pasal-pasal pidana khusus sehingga menimbulkan perbedaan. "Kalau begini penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat akan semakin sulit. Ini melemahkan penegakan hukum," tegasnya.
Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua