Kamis, 15 Juni 2017

Pemerintah Terbitkan Revisi Peraturan Turunan Perppu 1/2017

Ditegaskan dalam PMK, jumlah saldo atau rekening yang wajib dilaporkan oleh Lembaga Jasa Keuangan (LJK) adalah paling sedikit Rp1 miliar atau dengan mata uang asing yang nilainya setara.
ANT/YOZ
Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 73/PMK.03/2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017, untuk mendukung pelaksanaan akses informasi keuangan. Hal itu dilakukan untuk kepentingan perpajakan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017.

Salinan PMK tersebut yang diterima di Jakarta, Kamis (15/6), menyatakan jumlah saldo atau rekening yang wajib dilaporkan oleh Lembaga Jasa Keuangan (LJK) adalah paling sedikit Rp1 miliar atau dengan mata uang asing yang nilainya setara.

Rekening keuangan yang dimaksud dimiliki oleh WNI yang bertempat tinggal di Indonesia, WNA yang bertempat tinggal di Indonesia selain yang telah disampaikan dalam rangka penyampaian laporan yang berisi informasi keuangan dalam rangka perjanjian internasional dan entitas yang berkedudukan di Indonesia.

Ketentuan ini berlaku bagi LJK di sektor perbankan, sektor perasuransian dan entitas lain pada sektor perkoperasian. Untuk LJK pada sektor pasar modal serta entitas lain pada sektor perdagangan berjangka komoditi tidak terdapat batasan saldo atau nilai rekening keuangan yang harus dilaporkan.

Sebelumnya dalam PMK Nomor 70/PMK.03/2017, jumlah minimum saldo atau rekening yang wajib dilaporkan oleh LJK adalah paling sedikit Rp200 juta. Namun peraturan ini menimbulkan perdebatan karena dinilai tidak menunjukkan keberpihakan terhadap pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. (Baca Juga: Dua Poin Ini Revisi dalam PMK Akses Informasi Pajak)

Pemerintah kemudian memutuskan untuk merevisi batas minimum dari Rp200 juta menjadi Rp1 miliar setelah memerhatikan masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan serta mempertimbangkan aspek kemudahan administratif bagi lembaga keuangan untuk melaksanakannya.

Dengan adanya batas saldo minimum ditetapkan pemerintah Indonesia sebesar Rp1 miliar, MAKA berarti jumlah rekening yang wajib dilaporkan adalah sekitar 496 ribu rekening atau 0,25 persen dari keseluruhan rekening di perbankan saat ini.

Dalam kesempatan terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan revisi peraturan mengenai batas minimum nilai saldo rekening keuangan wajib dilaporkan lembaga keuangan secara otomatis kepada Ditjen Pajak dari semula Rp200 juta menjadi Rp1 miliar, untuk tujuan yang lebih baik.

"Saya tidak akan segan mengoreksi kalau 'policy'-nya harus dikoreksi untuk tujuan yang lebih baik," kata Sri Mulyani, dalam jumpa pers, di Jakarta, Jumat (9/6).

Sri Mulyani mengatakan perubahan peraturan ini dilakukan sebagai reaksi dari masyarakat dan pemangku kepentingan agar kebijakan yang diambil lebih mencerminkan keadilan dan menunjukkan keberpihakan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. (Baca Juga: Implikasi Hukum Peraturan Menteri yang Direvisi Hanya dalam Hitungan Hari)

"Kalau alasannya 'legitimate', kami tidak pura-pura tidak mendengar dan pura-pura tidak tahu realitas di masyarakat. Kami terus memperhatikan suara rakyat meski harus melakukan hal-hal yang tidak populer yakni memungut pajak," katanya.

Peraturan ini dikeluarkan sebagai tindak lanjut penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

Ketentuan hukum ini diperlukan karena Indonesia akan menghadapi era keterbukaan informasi keuangan untuk keperluan kerja sama perpajakan internasional (AEOI) yang siap diikuti oleh 140 negara di dunia.

Menurut OECD Common Reporting Standards (CRS), seluruh rekening, milik orang pribadi maupun perusahaan, harus dilaporkan berapa pun nilai saldonya, dalam implementasi pertukaran data secara otomatis bagi kepentingan perpajakan.

Khusus untuk rekening yang dimiliki perusahaan dibuka sebelum 1 Juli 2017, wajib dilaporkan hanya rekening bernilai lebih dari 250 ribu dolar AS (sekitar Rp3,3 miliar) pada 30 Juni 2017. Bagi orang pribadi tidak ada batasan minimum nilai rekening yang harus dilaporkan.

 
Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua