Jumat, 14 July 2017

Ditjen Pajak Diminta Susun Aturan Terkait Beneficial Owner

Regulasi yang mengatur terkait informasi mengenai siapa pemilik manfaat yang sebenarnya itu dipersyaratkan Global Forum on Transparency and Exchange of Information OECD dalam asesmen tahap kedua dalam rangka pertukaran informasi (exchange of information) berdasarkan permintaan (on request) yang dilakukan sekira Oktober 2017 mendatang.
Nanda Narendra Putra
Poltak Maruli John Liberty Hutagaol (tengah). Foto: NNP

Pemerintah diminta segera menyusun peraturan yang nantinya mewajibkan setiap korporasi untuk memberikan informasi mengenai siapa pemilik manfaat yang sebenarnya () dari perusahaan. Hal tersebut berkaitan dengan implementasi pertukaran informasi terkait pajak () berdasarkan permintaan.
 
Direktur Perpajakan Internasional Ditjen Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Poltak Maruli John Liberty Hutagaol, mengatakan, penyusunan regulasi terkait penerima manfaat merupakan mandat . Regulasi tersebut akan menjadi persyaratan tambahan yang akan dinilai oleh Global Forum untuk melihat seberapa transparan Indonesia dari sisi perpajakan.
 
“Ini menyangkut kesiapan Indonesia menghadapi (asesmen tahap kedua) untuk , ini berdasarkan permintaan,” kata John di kantornya, Jumat (14/7).
 
Dalam asesmen tahap pertama tahun 2014 sebelumnya, inisiatif terkait ini belum muncul. Pada tahap ini global forum masih fokus meminta syarat yang menyangkut kemudahan akses informasi bagi otoritas pajak. Namun, standar tersebut berubah di mana global forum merevisi kerangka acuan dan memasukan syarat tambahan berupa ketentuan yang wajib dipenuhi negara peserta termasuk Indonesia pada asesmen tahap kedua.
 
John menambahkan, global forum akan melakukan asesmen terharap seluruh regulasi yang mengatur soal , artinya tak hanya regulasi bidang perpajakan semata melainkan bidang apapun sepanjang berkaitan dengan . Oleh karenanya, upaya pemenuhan regulasi tersebut bukan hanya menjadi perhatian Dijten Pajak maupun Kementerian Keuangan melainkan seluruh kementerian atau lembaga terkait.
 
“Jadi, untuk hadapi pemerintah harus bersama-sama. Kita saling bantu membantu untuk bisa tunjukkan komitmen bahwa Indonesia adalah negara yang transparan untuk tujuan perpajakan. Jadi benar-benar kita negara yang transparan, bukan ,” kata John.
 

 
Patut diketahui, beberapa waktu lalu pemerintah telah merampungkan rancangan peraturan yang nantinya mewajibkan setiap korporasi untuk memberikan informasi mengenai siapa pemilik manfaat yang sebenarnya. Saat ini, Rancangan Peraturan Presiden (Perpres tinggal menunggu tandatangan Presiden Joko Widodo.
 
Dihubungi terpisah, Ketua Tim Penyusun Rancangan Perpres, Yunus Husein mengatakan proses penyusunan aturan tersebut telah rampung dibahas sekira bulan Mei. Kata Yunus, sejumlah kementerian maupun lembaga terkait juga telah diundang dan menyampaikan pandangannya terkait proses harmonisasi dengan peraturan lain. Praktis, status tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Terorisme, menunggu ‘restu’ presiden.
 
“Saya tidak tahu sudah diteken atau belum, tapi yang jelas sudah kita bahas dan lakukan harmonisasi. Pajak juga ikut karena ini juga ada kepentingan pajak,” kata Yunus kepada Jumat (14/7).
 

 
Mengacu pada draf Rancangan Perpres yang diperoleh , kepentingan terkait perpajakan dalam rangka pertukaran informasi () tidak disebut tegas baik dalam bagian pertimbangan ataupun substansi pasal per pasalnya. Namun, John menjelaskan bahwa diskursus muncul berkat kerjasama antara global forum dan Financial Action Task Force (FATF). Kata John, global forum punya tujuan mendorong keterbukaan informasi untuk kepentingan perpajakan supaya wajib pajak di seluruh dunia patuh dengan aturan perpajakan yang berlaku di mana identitas wajib pajak terdaftar.
 
Sementara, FATF punya tujuan mendorong negera-negara untuk melawan praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme. Singkat cerita, kedua lembaga ini berkolaborasi dan mendorong keterbukaan informasi terkait untuk memudahkan membuka tabir atas dua bidang tersebut.
 
“A punya aset di Singapura. A tempatkan dana di Indonesia atas nama orang di Singapura yang notabene hanya (pinjam nama), sebenarnya yang punya aset adalah A. A gunakan namanya kemudian tempatkan ke dalam portfolio di Indonesia. A dapatkan fasilitas namanya sehingga bayar pajaknya bisa murah atau bahkan tidak bayar pajak di Indonesia. Tindakan A gunakan nama atau orang yang ada di Singapura secara hukum dia tapi secara ekonomi, A -nya,” tuturnya.
 
Terlepas dari hal itu, John berharap pemerintah dapat menyelesaikan instrumen hukum terkait mengingat kurang dari tiga bulan atau sekira Oktober 2017, global forum akan melakukan asesmen. Bila hasil asesmen tersebut buruk, tentunya Indonesia akan dikucilkan dari pergaulan internasional lantaran dianggap tidak mampu melakukan transparansi dari para penghindar pajak atau .
 
“Kalau tidak meningkat, kita akan ditaruh sebagai oleh lembaga internasional seperti global forum, FATF (Financial Action Task Force), dan Uni Eropa. yang tertinggi adalah . Minimal kita di bawah satu tingkat (dari ) yakni . Tapi kita harapkan ,” kata John.
 
Selain dikucilkan dari pergaulan, Indonesia juga akan kehilangan kesempatan untuk meminta pertukaran informasi berdasarkan permintaan secara resiprokal kepada negara atau yurisdiksi mitra. Sebagai contoh, Ditjen Pajak menerima data informasi keuangan dalam rangka pertukaran informasi keuangan secara otomatis (/AEoI) yang sesuai dengan standar yang ditetapkan yakni (CRS). Namun, dalam hal Ditjen Pajak menilai data yang diberikan tersebut tidak lengkap, maka Indonesia berhak minta data berdasarkan permintaan ().
 
Tetapi, apabila hasil asesmen tahap kedua mendapat hasil yang buruk atau dianggap , maka permintaan berdasarkan permintaan tersebut tidak dapat dilakukan oleh Ditjen Pajak kepada negara atau yurisdiksi mitra. “Jadi yang itu luas sekali (jenis permintaan datanya), kalau yang AEoI itu informasi yang diminta sudah standar (sesuai CRS). Ini tidak perlu yang penting kita di- terus. Kalau rendah maka kita akan dikucilkan,” kata John.
 

 

Upaya mengungkap penerima manfaat yang sebenarnya juga diinisiasi sektor migas dan minerba. Hal itu tertuang dalam Standar (EITI/ Inisiatif Transparansi dalam Industri Ekstraktif) tahun 2016. Laporan tahunan EITI yang dirilis akhir Mei 2017 itu menunjukkan satu terobosan di mana tertuang komitmen Indonesia dalam menerapkan .
 
Pemerintah Indonesia juga telah menjabarkan peta jalan () transparansi , di mana era keterbukaan ini dimulai sejak tahun ini kemudian pengungkapan nama, domisili, dan kewarganegaraan orang atau sekelompok orang yang mengontrol perusahaan-perusahaan khusus di industri migas dan minerba dimulai tahun 2020.
 
Secara garis besar, pelaksanaan peta jalan ini dibagi tiga tahap. Tahap , penentuan definisi, tingkat keterbukaan informasi, dan penentuan cara paling efektif terkait untuk manajemen data dan cara pengumpulan data pada tahun 2017. Tahap , penentuan kementerian atau lembaga yang bertanggungjawab dalam pelaporan sekaligus pengembangan kerangka institusi dan hukum pada tahun 2018. Dalam tahap ini juga akan dilakukan kajian terkait regulasi yang menghambat atau mendukung pelaksanaan serta sosialisasi aturan transparansi ini pada industri ekstraktif. Tahap terakhir, pada tahun 2019 masuk ke tahap pelaksanaan.
 
“Tujuan EITI ini untuk meningkatkan kepatuhan dan reputasi dari negara. Artinya ketika, bisnis tambang transpasran, maka akan lebih baik,” kata Peneliti dari Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, Agung Budiono kepada akhir Mei lalu.
 
Pelaksanaan peta jalan itu nantinya memang akan melibatkan sejumlah instansi, diantaranya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bappenas Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Kantor Staf Presiden (KSP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga Bank Indonesia (BI).
 
Masing-masing kementerian/lembaga juga menyiapkan kajian untuk menentukan apakah butuh payung hukum untuk pelaksanaannya. Seperti misalnya draf rancangan Perpres tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencehgan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Terorisme yang dikoordinatori PPATK jadi salah satu contoh pengajuan payung hukum pelaksanaan .
 
Kemenkumham juga sedang menunggu Keputusan Presiden (Keppres) agar pengajuan Perpres dapat segera dilakukan. Pengajuan Perpres itu dilakukan karena tidak ada pendelegasian di peraturan yang setingkat undang-undang. Dalam hal ini, Kemenkumham tidak bisa mengajukan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) apabila tak ada undang-undang yang memayungi . 
 
Selain itu, KPK juga melakukan kajian kedua yang juga berisi pelaksanaan . Kajian akan menentukan beberapa hal penting seperti tingkat keterbukaan dan siapa yang dapat mengakses informasi . Kajian KPK diperkirakan akan selesai di bulan Agustus 2017.
beneficial ownerexchange of information

Global Forum on Transparency and Exchange of Information OECD

second round assessmentexchange of information on request

beneficial ownerbeneficial owner

beneficial ownerbeneficial owner

second round assessment tax haven country

(Baca Juga: Pengungkapan Beneficial Owner ‘Pintu Masuk’ Kejar Korporasi Penghindar Pajak)



Rancangan Perpres Tahun 2017

hukumonline

(Baca Juga: Mengintip Rancangan Perpres Mengenali Pemilik Manfaat Korporasi)

hukumonlineexchange of informationbeneficial owner

beneficial owner

nomineetreaty benefitlegal ownershipbeneficial owner

beneficial owneraggresive tax planning

non-cooperative jurisdictionRatingcompliantcompliantlargely compliantcomplaint

automatic exchange of informationCommon Report Standardby request

non-complianceon requestbilateral agreement assesmentrating

(Baca: Hindari Kejahatan Pajak, Indonesia-Swiss Deklarasi Persiapan Pertukaran Informasi Keuangan)

Inisiatif Serupa di Sektor Lain
Extractive Industries Transparency Initiativebeneficial owner

road mapbeneficial ownership

Pertamabeneficial ownerKeduabeneficial owner

governancehukumonline



beneficial owner

beneficial ownerbeneficial owner

risk assessmentbeneficial ownerbeneficial owner

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua