Rabu, 19 Juli 2017

Dibubarkan, HTI Disarankan Gugat ke PTUN

Untuk menguji keabsahan surat keputusan pembubaran ormas yang dilakukan pemerintah.
Rofiq Hidayat

Pemerintahan Joko Widodo melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) resmi mencabut status badan hukum Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Pencabutan status badan hukum HTI ini didasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.2 Tahun 2017 tentang Perubahan UU No.17 Tahun 2013 tentang Ormas yang menuai polemik. 
  
Ketua Komisi VIII DPR yang membidangi agama, Ali Taher Parasong meyayangkan sikap pemerintah yang serta merta membubarkan ormas tanpa melalui mekanisme peradilan. Padahal, Indonesia adalah negara hukum yang ditegaskan Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945. Wujudnya, penghargaan terhadap supremasi hukum, hak asasi manusia, peradilan yang bebas, dan kekuasaan kehakiman yang mandiri.
 
“Empat aspek itu, menurut saya penyelesaian ormas (pembubaran) harus dengan mekanisme hukum,” ujarnya di Komplek Gedung DPR, Rabu (19/7).
 
Dia menjelaskan Perppu Ormas ini berlaku sejak ditetapkan oleh presiden meski belum mendapatkan persetujuan DPR. Namun begitu, HTI sebagai ormas yang sudah dinyatakan bubar masih memiliki hak hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. “Terserah HTI mau gunakan hak hukum atau tidak,” kata dia.
 
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menilai setelah HTI, boleh jadi pembubaran bakal dialami oleh Ormas lain yang dianggap bertentangan dengan Pancasila atas dasar subyektivitas pemerintah. Terlebih, subyektivitas pemerintah ini tidak memiliki parameter yang jelas untuk menyimpulkan sebuah ormas anti Pancasila.
 
“Ini kan sangat subjektif, belum ada  parameter sebuah ormas Pancasilais atau tidak Pancasilais. Justru, ada yang mengklaim Pancasilais menurut saya tidak Pancasilais,” ujarnya.
 
Wakil Ketua Komisi VIII Sodik Mudjahid menilai langkah membubarkan ormas sepihak langkah otoriter pemerintahan di era reformasi dan demokrasi. Langkah tersebut tak ubahnya seperti era Orde Lama dan Orde Baru. Menurutnya Perppu Ormas yang dijadikan landasan membubarkan HTI tak memenuhi syarat “kegentingan yang memaksa”. Namun, “memaksakan kegentingan” dalam upaya membungkam kelompok kritis yang berlawanan dengan pemerintah.
 
“Dengan dalih bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945,” lanjutnya.
 
Ia pun menyerukan agar semua elemen masyarakat dan parlemen menolak berlakunya Perppu Ormas menjadi UU. Baginya, pembiaran Perppu ini menjadi UU merupakan kemunduran demokrasi yang sudah dibangun melalui pengorbanan yang cukup panjang.
 
“Kepada ormas ‘korban’ Perppu, saya sarankan untuk berjuang melalui saluran untuk memperoleh hak-hak dasarnya seperti hak berserikat, hak berpendapat, dan hak lain,” saran politisi Gerindra itu.
 

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menghormati langkah pemerintah membubarkan HTI. Sebab, ormas yang dianggap bertentangan dengan Pancasila menjadi kewenangan pemerintah. Dia menegaskan langkah politik pemerintah membubarkan HTI menggunakan instrumen Perppu Ormas bakal menjadi penilaian DPR di masa sidang berikutnya. Nantinya, Perppu Ormas ini dapat disetujui atau tidak tergantung sikap DPR.
 
“Yang pasti DPR tetap menghormati setiap keputusan politik dari pemerintah. Cuma  sikap dari DPR seperti apa, semuanya tergantung dari sikap masing-masing fraksi,” ujarnya.
 
Sejauh ini, DPR masih menunggu surat dan Perppu Ormas secara resmi dari pemerintah. Sebab, sejak Perppu diterbitkan hingga Selasa (18/7) sore belum diterima pimpinan DPR. Ia berharap pemerintah segera mengirimkan Perppu Ormas untuk kemudian dapat dipelajari dan dibahas oleh DPR.
 
Wakil Ketua Komisi II Lukman Edy menilai langkah pemerintah membubarkan HTI dinilai tepat setelah Perppu Ormas diterbitkan. Sebab, Perppu serta merta berlaku sejak diterbitkan tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan DPR. “Apa gunanya Perppu dibuat kalau masih menunggu persetujuan DPR?” ujarnya.
 
Dia menegaskan setelah Perppu Ormas terbit, maka pemerintah dapat segera mengeksekusi pembubaran ormas yang dianggap bertentangan dengan ideologi Pancasila. Yang pasti, bila Perppu Ormas nantinya ditolak DPR, keputusan pembubaran ormas yang sudah dilakukan tidak berlaku surut.  “Kalau saja mereka (pemerintah) menunda eksekusi, maka justru dia akan kehilangan momentum berlakunya Perppu ini dalam keadaan darurat. Kalau darurat kan harus segera,” katanya.




Baca Juga: Kemenkumham Cabut Status Badan Hukum HTI





Baca Juga: Menguji Ketepatan Asas Contrarius Actus dalam Perppu Ormas









Hormati langkah pemerintah


Baca Juga: HTI Minta MK Batalkan Perppu Ormas





Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua