Jumat, 21 Juli 2017

Hak Digital Publik Jadi Pertaruhan di RCEP, Pemerintah Harus Tegas

Khususnya terkait posisi tawar. Pasar potensial digital di Indonesia sangat besar.
M Dani Pratama Huzaini
Foto: DAN

Indonesia for Global Justice (IGJ) mendesak Pemerintah Indonesia untuk memiliki posisi tawar strategis dalam perundingan bab e-commerce dalam perundingan Perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) yang telah memasuki putaran ke-19 di Hyderabad, India, pada 18-28 Juli 2017. 
 
Direktur Eksekutif IGJ, Rachmi Hertanti, menjelaskan bahwa posisi tawar strategis Pemerintah dalam perundingan RCEP akan sangat menentukan peran Indonesia di era digital, apakah menjadi pemain atau penonton. 
 
“Kalau mau jadi pemain yang kuat, Pemerintah Indonesia harus memperjuangkan isu strategis dalam bab e-commerce seperti dan perlindungan data pribadi dalam perundingan”, tegas Rachmi dalam diskusi ‘Isu Digital Dalam FTA: Dari Lokalisasi Data Hingga Perlindungan Data Pribadi’, di Jakarta, Kamis (20/7).
 
Data IGJ menyebutkan bahwa pasar potensial digital di Indonesia sangat besar. Hingga akhir tahun 2016 jumlah orang yang belum menggunakan internet di dunia adalah 3,9 miliar orang atau sekitar 53% dari seluruh populasi dunia. Jumlah orang yang belum menggunakan internet di wilayah Asia Pasifik mencapai angka 51,8%.
 

 
Indonesia yang berada di dalamnya berada pada kelompok 51%-5%. Bahkan, survei indikator Teknologi Informasi & Komunikasi (TIK) Tahun 2016 mencatat dari pola penggunaan internet penduduk Indonesia 73,3% mengakses ke jejaring sosial dan diikuti oleh pencarian informasi barang dan jasa (e-commerce) dengan persentase 53,7%.
 
Peneliti Senior IGJ, Olisias Gultom, menyoroti tentang beberapa tantangan Indonesia dalam menghadapi era digital, yaitu mengenai keterlambatan infrastruktur TIK, kompetitor berinvestasi besar, dan rendahnya penetrasi komoditas lokal dalam praktik e-commerce. 
 
“Misalnya dalam isu , di mana saat ini . Saat ini, pemain OTT akan ikut bermain pada pembangunan infrastruktur yang tentunya akan memberikan akses yang cepat untuk kepentingan mereka, seperti Google dan Facebook. Tetapi, ini akan menimbulkan kompetisi yang tidak adil. Bahkan menimbulkan diskriminasi akibat dominasi dan monopoli dari tadi. Hal ini memiliki implikasi buruk terhadap ” terang Olisias. 
 
Olisias juga menambahkan pengalaman dari OLX, dan Lazada perlu menjadi catatan penting dalam praktik e-commerce di Indonesia. Penguasaan e-commerce menjadi sangat rentan akibat pencaplokan oleh pemain besar dunia yang memiliki kekuasaan modal. Sehingga diperlukan proteksi dan mekanisme pengaturan yang tepat untuk e-commerce.
 

 
Isu strategis lainnya dalam isu digital yang juga dibahas adalah mengenai . Firdaus Cahyadi, Direktur SatuDunia, mengungkapkan di era digital yang sangat terbuka, tentunya memiliki dampak cukup serius terhadap hak-hak digital publik. Hak digital yang dimaksud seperti perlindungan terhadap data pribadi dan pemblokiran atau penghapusan konten. 
 
“Terkait dengan itulah, pertama yang harus dilakukan pemerintah adalah membuka isi teks perundingan perdagangan bebas yang sekarang sedang dilakukan, tanpa keterbukaan itu, sulit bagi publik untuk ikut berpartisipasi di dalamnya,” ujarnya. Selain itu, menurut Firdaus, yang perlu dilakukan pemerintah secara internal adalah segera menyelesaikan RUU Perlindungan Data Pribadi dan memasukan pengaturan pemblokiran internet di UU.
 
Di tempat yang sama, Dhyta Caturani, aktivis demokrasi digital menekankan bahwa kelompok masyarakat sipil harus lebih keras mendesak kepada pemerintah untuk memberikan perlindungan data pribadi. “Dalam konteks dalam FTA harus didorong aturan yang jelas mengenai perlakuan dan penggunaan terhadap data, khususnya oleh korporasi. Hal ini karena relasi kuasa terhadap penguasaan data sangat didominasi oleh korporasi, apalagi tidak diterapkan secara ketat”, ujar Dhyta. 
 
Oleh karena itu, IGJ kembali mengingatkan bahwa perlindungan data pribadi tidak bisa ditukar (trade-off) dalam perundingan perjanjian perdagangan bebas (FTA). “Pemerintah harus berani melakukan penghindaran terhadap aturan FTA yang melanggar hak digital publik, atau bisa juga dengan opsi pengecualian atau melakukan reservasi terhadap beberapa isu sensitif di dalam bab e-commerce yang merugikan kepentingan publik”, tutup Rachmi. 
 

 
IGJ juga mendesak kepada Pemerintah Indonesia untuk membuka teks perjanjian perundingan perdagangan bebas yang sekarang sedang dirundingkan. Pembukaan teks itu menjadi landasan bagi publik untuk berpartisipasi dalam menentukan arah pengaturan digital rights sehingga tidak menyingkirkan hak-hak warga negara dalam berekspresi dan memperoleh informasi dan pengetahuan di internet.




Net-Neutrality



(Baca: Revolusi Data untuk Rumuskan Kebijakan Publik)





net-neutralityAccess is a new goldthe big businessstart-up



(Baca: Ini Poin Penting dalam Permenkominfo Perlindungan Data Pribadi)

Digital Rights



cross data free flownegotiated consent



(Baca: 8 Masukan OJK untuk RUU Perlindungan Data Pribadi)

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua