Selasa, 25 Juli 2017
Merajut Bisnis dan HAM
Pemerintah tengah dihadapkan pada perkembangan bisnis dunia yang mengarah pada pengelolaan usaha yang sejalan dengan isu hak asasi manusia (HAM). Di tengah pro kontra mengenai Resolusi Parlemen Uni Eropa, yang membuat kelapa sawit Indonesia sulit masuk pangsa pasar Eropa itu,sebenarnya sejumlah kalangan di Indonesia sedang mempersiapkan Rencana Aksi Nasional(RAN)Bisnisdan HAM di Indonesia.Bahkan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Lembaga Studi Advokasi Masyarakat (Elsam) sudah meluncurkan RANBisnis dan HAM di Jakarta, 16 Juni lalu. Indonesia menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang meluncurkan RAN Bisnis dan HAM. Peluncuran itu dilakukan bertepatan 6 tahun pasca pengesahan The United Nations Guiding Principlecs on Business dan Human Rights (UNGPs on B&HR), yakni instrumen nasional untuk menerapkan prinsip-prinsip Panduan PBB mengenai Bisnis dan HAM.Jika operasionalsebuah korporasi comply dengan prinsip-prinsip yang telah dibuat PBB, dipercaya terdapat manfaat yang bisa dirasakan perusahaan tersebut. Dunia semakin terkoneksi secara global. Bagi perusahaan yang ingin berbisnis skala global sulit menghindarkan diri dari isu hak asasi manusia yang mendunia.
RED
Dibaca: 8181 Tanggapan: 0
Merajut Bisnis dan HAM
Ilustrator: HGW
Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua