Kamis, 27 July 2017

Negosiasi Pemerintah dengan Freeport Indonesia Sepakati Badan Hukum dan Smelter

Dua isu lainnya yakni stabilitas investasi dan divestasi saham masih belum menemui titik kesepakatan.
Fathan Qorib
Ilustrasi Pertambangan. Foto: ADY

Pemerintah Indonesia dengan PT Freeport Indonesia (PTFI) masih terus melangsungkan negosiasinya. Dari hasil perundingan sementara, Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Teguh Pamudji mengatakan, ada dua isu yang telah disepakati kedua belah pihak.
 
Kedua isu tersebut adalah kelanjutan operasi dan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter). PT Freeport Indonesia sepakat bahwa bentuk landasan hukum hubungan kerja pemerintah dengan Freeport Indonesia dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
 
“Saat ini, perundingan masih berlangsung. PTFI sudah sepakat nanti bentuk landasan hukum hubungan kerja pemerintah dan PTFI adalah dalam bentuk IUPK bukan lagi KK (Kontrak Karya),” kata Teguh, sebagaimana dilansir dari laman resmi , Kamis (27/7).
 
Ia menjelaskan, IPUK yang akan diterbitkan nanti akan berlaku sampai tahun 2021. Hal ini sama dengan berlakunya Kontrak Karya sesuai amanat tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.Selain itu, pemegang IUPK sesuai tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, berhak mengajukan perpanjangan duakali dalam 10 tahun dengan memenuhi persyaratan.
 
Hal lain yang disepakati adalah pembangunan smelter. Terkait hal ini, lanjut Teguh, Freeport Indonesia telah sepakat untuk membangun smelter dan selesai dalam lima tahun atau paling lambat awal tahun 2022.Jika pembangunan smelter ini tidak dilaksanakan dengan baik, maka ada sanksi yang bisa dijatuhkan.
 

 
“Ini akan dievaluasi tiap enam bulan, apabila perkembangan smelter tidak sesuai rencana, rekomendasi eskpor (konsentrat) dapat saja dicabut,” ujar Teguh.
 
Namun, kata Teguh, terdapat dua isu lain yang belum disepakati. Keduanya terkait masalah stabilitas investasi dan divestasi saham. Mengenai stabilitas investasi, ia menjelaskan, telah dihitung perkiraan besaran penerimaan negara antara IUPK dengan KK oleh tim Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan.
 
Dari hasil perhitungan diperoleh data bahwa dalam bentuk IUPK penerimaan negara lebih besar. Atas dasar itu, dalam konteks stabilitas investasi masih dibahas terkait dengan ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah yang idealnya dituangkan dalam satu paket regulasi.
 
“Tadi sudah disepakati karena semangatnya ke depan untuk menyusun Peraturan Pemerintah yang terkait dengan satu paket regulasi, akan difasilitasi oleh Kemenkumham bersama Kementerian ESDM,” lanjut Teguh.
 

 
Terkait divestasi, lanjut Teguh, masih disusun formulasi agar pembelian saham PT Freeport Indonesia dapat dilakukan seketika, dimana perhitungan  dilakukan oleh Appraisal Independen. Adapun  termasuk aspek legal dan lingkungan juga sedang dievaluasi.
 
“Untuk menghitung nilai saham ini kita akan meminta kepada PTFI secara bersama-sama untuk menunjuk menghitung nilai saham (dengan) tidak menghitung cadangan,” imbuh Teguh.
 
Dengan begitu, Teguh melanjutkan, negosiasi antara Pemerintah Indonesia dengan PT Freeport Indonesia masih terus berlangsung hingga empat isu yang masuk dalam pembahasan perundingan disepakati kedua belah pihak.
 

 
“Jadi status saat ini, perundingan masih berlangsung. Meskipun dua isu terkait kelangsungan operasi dan pembangunan smelter telah menemukan titik temu, namun selesainya perundingan seutuhnya itu akan ditandai dengan selesainya keseluruhan 4 isu, termasuk 2 isu lainnya yaitu stabilisasi investasi dan divestasi yang saat ini masih tahap perundingan,” tegas Teguh.
 
Pembahasan perundingan antara pemerintah dengan PT Freeport Indonesia akan kembali dilanjutkan. Atas dasar itu, dalam minggu depan ini sudah dijadwalkan akan ada rapat koordinasi kembali antara Kementerian ESDM dengan kementerian terkait.




setkab.go.id

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017



(Baca: Polemik Freeport, Ini Alasan Pemerintah Tak Perlu Khawatir Asas Kesucian Kontrak)









(Baca: Soal Freeport, Pemerintah Diminta Konsisten Tegakkan UU Minerba)

market valuedue dillegence

independent evaluator



(Baca: Pemerintah, Akademisi, Pelaku Bisnis dan Aktivis Bicara Nasib Freeport)



Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua