Jumat, 11 August 2017

MK Thailand Berwenang Awasi Lembaga Pemerintah dan Tindakan Makar

MK Thailand mempunyai peran sangat penting dalam menjaga sistem demokrasi.
Aida Mardatillah
Peserta Simposium Internasional AACC 2017 di Hotel Alila, Solo. Foto:AID

Mahkamah Konstitusi (MK) Thailand memaparkan beberapa dimensi yang terkandung dalam konstitusinya dalam upaya mendukung dan menjaga sistem demokrasi meski sistem pemerintahannya berbentuk kerajaan. Hal ini terungkap dalam Simposium Internasional Association of Asian Constitutional Court and Equivalent Institutions (AACC)dalam sesi bertajuk “Constitutional Court of Democracy.”
   
Presiden MK Thailand HE Nurak Marpraneet mengatakan meski Thailand berbentuk kerajaan, tetapi konstitusinya memuat dimensi sistem demokrasi. Ada beberapa dimensi demokrasi di bawah konstitusi kerajaan Thailand. Ia menyebutkan setidaknya ada 8 dimensi yang disampaikan oleh Nurak.
 
Pertama, bentuk pemerintahan demokratis dengan Raja sebagai kepala negara. Kedua, kedaulatan di tangan rakyat. Ketiga, prinsip-prinsip kontrak sosial. Keempat, hak dan kebebasan serta partisipasi dari masyarakat. Kelima, prinsip-prinsip konstitusi sebagai supremasi hukum. Keenam, prinsip peraturan hukum.
 
Ketujuh, prinsip pemisahan kekuasaan. Kedelapan, prinsip pelaksanaan konvensi konstitusi dari rezim demokratis dengan Raja sebagai kepala negara yang memerintah terlepas dari segala ketentuan konstitusi.
 
Menurutnya, prinsip demokrasi MK Thailand mempunyai kewenangan mengawasi ada atau tidaknya tindakan inkonstitusional dari setiap lembaga pemerintahan. Tak hanya itu, MK Thailand juga berwenang mengawasi tindakan warga negara yang hendak menggulingkan pemerintahan (makar).
 
“Kekuasaan mengawasi konstitusionalitas sebagai tindakan individu menjalankan hak atau kebebasan mereka menggulingkan rezim pemerintahan yang demokratis oleh raja sebagai kepala negara,” ujar Nurak di Hotel Alila, Solo, Kamis (10/8/2017).
 
Karena itu, Nurak menegaskan MK Thailand mempunyai peran yang sangat penting dalam menjaga sistem demokrasi. MK Thailand juga merupakan pilar penting dalam mewujudkan tegaknya supremasi hukum.
 
Sebelumnya, beberapa anggota AACC memaparkan pandangannya soal ideologi yang dianur dalam konstitusinya. Seperti, Rusia, Turki, Armenia, Uzbekistan, Mongolia dan Indonesia. Misalnya, Indonesia berideologi (tunggal) Pancasila, sementara Rusia dan Uzbekistan menganut beragama ideologi dalam Konstitusinya.






(Baca Juga:AACC Jalin Kesepahaman dengan CCJA)







(Baca Juga: Ideologi Negara Rusia dan Uzbekistan dalam Konstitusinya)

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua