Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-72 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di depan sidang bersama DPR dan DPD. Dalam pidatonya, Jokowi mengingatkan agar ke depan, Indonesia harus mengantisipasi perubahan dunia yang sangat cepat dan serba digital.
“Kita harus terus meningkatkan efisiensi dan daya saing nasional dengan terobosan digital di kerja-kerja birokrasi, pelayanan rakyat, pengembangan UMKM, cara kerja ekonomi nasional dan penyaluran bantuan sosial dan subsidi non-tunai,” kata Jokowi dalam sidang yang dipimpin Ketua DPD Oesman Sapta Odang di Jakarta, sebagaimana dikutip dari Antara, Rabu (16/8).
Atas dasar itu, lanjut Jokowi, pemerintah telah memangkas beberapa regulasi dan pita birokrasi yang panjang dan selam ini membelenggu ekonomi Indonesia. Pemangkasan tersebut melalui terbitnya 15 Paket Kebijakan Ekonomi yang telah dijalankan sejak tahun 2015 silam.
Menurutnya, hasil dari berbagai paket kebijakan tersebut telah terlihat dengan semakin meningkatnya kepercayaan dunia internasional terhadap ketangguhan ekonomi Indonesia. Hal ini ditandai dengan naiknya peringkat Indonesia yang dilakukan sejumlah lembaga pemeringkat berskala internasional.
Misalnya, peringkat Kemudahan Berusaha (Ease of Doing Business/EODB), posisi Indonesia meningkat dari peringkat 106 pada tahun 2016, menjadi peringkat 91 pada tahun 2017. Begitu pula Indonesia mendapat peringkat investment grade atau layak investasi dari tiga lembaga pemeringkat internasional yang kredibel, yaitu Standard and Poor’s Global Ratings, Fitch Ratings, dan Moody’s.
(Baca: Perbaiki Peringkat EODB, Pemerintah Fokus Perbaiki Peraturan Teknis)
(Baca: Perbaiki Peringkat EODB, Pemerintah Fokus Perbaiki Peraturan Teknis)
“Bahkan di dalam survei bisnis oleh United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), posisi Indonesia naik ke peringkat 4 sebagai negara tujuan investasi prospektif,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPD Oesman Sapta mengimbau Pemerintah segera menata ulang tata kelola dan sistem perizinan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan pasar modern guna mengatasi kompetisi yang semakin berat. "Kompetisi antara UMKM dan pasar tradisional di satu pihak dengan pelaku usaha pasar modern di lain pihak, sudah semakin berat," katanya saat menyampaikan pidato pada Sidang Bersama DPR dan DPD.