Rabu, 16 August 2017

Presiden Jokowi: Indonesia Wajib Antisipasi Perubahan Cepat Serba Digital

Efisiensi dan daya saing nasional dengan terobosan digital di kerja-kerja birokrasi, pelayanan rakyat, pengembangan UMKM, cara kerja ekonomi nasional dan penyaluran bantuan sosial dan subsidi non-tunai juga harus terus ditingkatkan.
Fathan Qorib/ANT
Foto: RES

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-72 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di depan sidang bersama DPR dan DPD. Dalam pidatonya, Jokowi mengingatkan agar ke depan, Indonesia harus mengantisipasi perubahan dunia yang sangat cepat dan serba digital.

 

“Kita harus terus meningkatkan efisiensi dan daya saing nasional dengan terobosan digital di kerja-kerja birokrasi, pelayanan rakyat, pengembangan UMKM, cara kerja ekonomi nasional dan penyaluran bantuan sosial dan subsidi non-tunai,” kata Jokowi dalam sidang yang dipimpin Ketua DPD Oesman Sapta Odang di Jakarta, sebagaimana dikutip dari Antara, Rabu (16/8).

 

Atas dasar itu, lanjut Jokowi, pemerintah telah memangkas beberapa regulasi dan pita birokrasi yang panjang dan selam ini membelenggu ekonomi Indonesia. Pemangkasan tersebut melalui terbitnya 15 Paket Kebijakan Ekonomi yang telah dijalankan sejak tahun 2015 silam.

 

Menurutnya, hasil dari berbagai paket kebijakan tersebut telah terlihat dengan semakin meningkatnya kepercayaan dunia internasional terhadap ketangguhan ekonomi Indonesia. Hal ini ditandai dengan naiknya peringkat Indonesia yang dilakukan sejumlah lembaga pemeringkat berskala internasional.

 

Misalnya, peringkat Kemudahan Berusaha (Ease of Doing Business/EODB), posisi Indonesia meningkat dari peringkat 106 pada tahun 2016, menjadi peringkat 91 pada tahun 2017. Begitu pula Indonesia mendapat peringkat investment grade atau layak investasi dari tiga lembaga pemeringkat internasional yang kredibel, yaitu Standard and Poor’s Global Ratings, Fitch Ratings, dan Moody’s. 



(Baca: Perbaiki Peringkat EODB, Pemerintah Fokus Perbaiki Peraturan Teknis)

 

“Bahkan di dalam survei bisnis oleh United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), posisi Indonesia naik ke peringkat 4 sebagai negara tujuan investasi prospektif,” katanya.

 

Sementara itu, Ketua DPD Oesman Sapta mengimbau Pemerintah segera menata ulang tata kelola dan sistem perizinan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan pasar modern guna mengatasi kompetisi yang semakin berat. "Kompetisi antara UMKM dan pasar tradisional di satu pihak dengan pelaku usaha pasar modern di lain pihak, sudah semakin berat," katanya saat menyampaikan pidato pada Sidang Bersama DPR dan DPD.
Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua