Rabu, 16 Agustus 2017

Presiden Jokowi: Indonesia Wajib Antisipasi Perubahan Cepat Serba Digital

Efisiensi dan daya saing nasional dengan terobosan digital di kerja-kerja birokrasi, pelayanan rakyat, pengembangan UMKM, cara kerja ekonomi nasional dan penyaluran bantuan sosial dan subsidi non-tunai juga harus terus ditingkatkan.
Fathan Qorib/ANT
Foto: RES
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-72 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di depan sidang bersama DPR dan DPD. Dalam pidatonya, Jokowi mengingatkan agar ke depan, Indonesia harus mengantisipasi perubahan dunia yang sangat cepat dan serba digital.
 
“Kita harus terus meningkatkan efisiensi dan daya saing nasional dengan terobosan digital di kerja-kerja birokrasi, pelayanan rakyat, pengembangan UMKM, cara kerja ekonomi nasional dan penyaluran bantuan sosial dan subsidi non-tunai,” kata Jokowi dalam sidang yang dipimpin Ketua DPD Oesman Sapta Odang di Jakarta, sebagaimana dikutip dari Antara, Rabu (16/8).
 
Atas dasar itu, lanjut Jokowi, pemerintah telah memangkas beberapa regulasi dan pita birokrasi yang panjang dan selam ini membelenggu ekonomi Indonesia. Pemangkasan tersebut melalui terbitnya 15 Paket Kebijakan Ekonomi yang telah dijalankan sejak tahun 2015 silam.
 
Menurutnya, hasil dari berbagai paket kebijakan tersebut telah terlihat dengan semakin meningkatnya kepercayaan dunia internasional terhadap ketangguhan ekonomi Indonesia. Hal ini ditandai dengan naiknya peringkat Indonesia yang dilakukan sejumlah lembaga pemeringkat berskala internasional.
 
Misalnya, peringkat Kemudahan Berusaha (Ease of Doing Business/EODB), posisi Indonesia meningkat dari peringkat 106 pada tahun 2016, menjadi peringkat 91 pada tahun 2017. Begitu pula Indonesia mendapat peringkat investment grade atau layak investasi dari tiga lembaga pemeringkat internasional yang kredibel, yaitu Standard and Poor’s Global Ratings, Fitch Ratings, dan Moody’s. 

(Baca: Perbaiki Peringkat EODB, Pemerintah Fokus Perbaiki Peraturan Teknis)
 
“Bahkan di dalam survei bisnis oleh United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), posisi Indonesia naik ke peringkat 4 sebagai negara tujuan investasi prospektif,” katanya.
 
Sementara itu, Ketua DPD Oesman Sapta mengimbau Pemerintah segera menata ulang tata kelola dan sistem perizinan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan pasar modern guna mengatasi kompetisi yang semakin berat. "Kompetisi antara UMKM dan pasar tradisional di satu pihak dengan pelaku usaha pasar modern di lain pihak, sudah semakin berat," katanya saat menyampaikan pidato pada Sidang Bersama DPR dan DPD.
 
Menurut Oesman Sapta, dirinya mendengarkan keluhan dari pelaku UMKM dari berbagai daerah di Indonesia menghadapi pelaku pasar modern yang semakin marak membuka usahanya hingga ke tingkat desa. "Kondisi ini membuat, keberadaan UMKM dan pedagang pasar tradisional semakin berat," katanya.
 
Oesman Sapta meminta, Pemerintah memberlakukan pembatasan beroperasinya ritel modern hanya sampai di ibukota provinsi, tidak sampai ke kecamatan. Ia menambahkan, dalam mengatasi kesenjangan persaingan antara pelaku UMKM dengan pelaku pasar modern, salah satu solusinya adalah segera diselesaikannya RUU Perkoperasian.
 
"Pembahasan RUU Perkoperasian ini seharusnya dibahas dengan melibatkan tripartit dari semua pihak terkait, sebagaimana yang diamanatkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi," katanya.
 
Hadir pada Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI antara lain, Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana, Wakil Presiden Jusuf Kala dan Ibu Mufidah, Presiden kelima Megawati Soekarnoputri, mantan Wakil Presiden Try Sutrisno dan Budiono, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Ketua DPR RI Setya Novanto, para pimpinan lembaga tinggi negara, para menteri kabinet, Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung. Hadir juga sejumlah duta besar dan perwakilan dari negara sahabat, para ketua umum partai politik, serta para anggota DPR RI dan DPD RI.
Capaian Infrastruktur
Saat Pidato Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang APBN (RAPBN) 2018 beserta nota keuangannya di depan Rapat Paripurna DPR 2017, Jokowi juga menyampaikan capaian pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan selama 2015-2016. 
 
"Beberapa target output di bidang infrastruktur telah berhasil kita capai pada periode 2015-2016, Pembangunan jalan dan peningkatan kapasitas jalan nasional lebih kurang sepanjang 7.000 kilometer, penyelesaian pembangunan 4 bandara baru, serta pembangunan jalur kereta baru sepanjang 199,6 kilometer spoor diharapkan akan membuka akses ekonomi yang lebih luas," kata Presiden.
 
Selain itu, lanjut Jokowi, pemerintah juga fokus dalam penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui pembangunan dan peningkatan kualitas rumah susun, rumah khusus, dan rumah swadaya sebanyak 210.500 unit. Ia mengatakan, untuk mempercepat pembangunan di daerah dilakukan melalui anggaran transfer ke daerah dan Dana Desa. Hasilnya sejumlah target pembangunan berhasil ditingkatkan.
Terkait dengan program Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, menurut Jokowi, Pemerintah melakukan peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap infrastruktur dasar, seperti akses terhadap air minum meningkat sebanyak 386,7 ribu sambungan rumah sampai dengan akhir 2016. Pemerintah juga mendukung pembangunan ekonomi masyarakat di daerah dengan peningkatan presentase kemantapan jalan provinsi menjadi 71,8 persen, jalan kabupaten dan kota menjadi 61,2 persen dan irigasi pertanian seluas 895 ribu hektar.
 
Sementara sejak dialokasikan pada 2015, Dana Desa telah menghasilkan lebih dari 89.800 kilometer jalan desa, 746.400 meter jembatan, akses air bersih untuk 22.100 rumah tangga. Sebanyak 1.700 unit tambatan perahu, 14.900 unit PAUD, 4.100 unit Polindes, 19.500 unit sumur, tiga ribu unit pasar desa, 108.000 unit drainase dan irigasi, 9.900 unit Posyandu, dan 941 unit embung.
Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua