Senin, 02 October 2017

Ikut Seleksi Cakim Tahap 2? Ingat-Ingat Lagi Undang-Undang Ini

Mungkin saja muncul dalam ujian tertulis.
NEE
Sebagian peserta seleksi cakim tahap 1 di kantor BKN Jakarta. Foto: HOL

Selamat kepada Anda jika termasuk satu di antara 3.808 peserta seleksi calon hakim. Jika Anda berhasil lolos dari 25.346 pendaftar, berarti Anda punya kesempatan untuk ikut seleksi tahap keduaBerdasarkan lampiran Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI yang diumumkan Kamis (28/9) lalu, 3.038 peserta seleksi bersaing memperebutkan calon hakim Peradilan Umum, 655 calon hakim Peradilan Agama, dan 115 calon hakim Peradilan Tata Usaha Negara.
 
Pada peserta seleksi akan mengikuti psikotes, tes kompetensi bidang berbasis CAT, dan wawancara 4-5 Oktober 2017. Untuk tes kompetensi dan wawancara, ada hal-hal penting yang perlu Anda siapkan. Salah satunya, kompetensi dan pengetahuan Anda tentang perundang-undangan. Tentu saja, ada juga pengetahuan tentang konsep dasar ilmu hukum, misalnya tentang norma atau kaidah sosial dan kaidah hukum.
 
Sebagian pertanyaan mungkin akan berasal dari Undang-Undang bidang peradilan. Karena itu, penting bagi setiap calon untuk membaca tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Tentu saja, konsep dasar kekuasaan kehakiman yang diatur dalam UUD 1945 tak bisa dilupakan.
 
Sesuai dengan bidangnya masing-masing, peserta seleksi penting membaca dan mengingat-ingat ulang tentang Perubahan Kedua UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Ingat pula bahwa di bawah peradilan umum itu ada peradilan-peradilan yang bersifat khusus seperti Pengadilan Tipikor, Pengadilan Perikanan, Pengadilan Ad Hoc HAM, Pengadilan Anak, dan Pengadilan Niaga.
 
(Baca juga: ).
 
Bagi peserta di lingkungan Peradilan Agama, tentu saja bukan hanya perlu membuka-buka kembali tentang Perubahan Kedua UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, tetapi juga mengasah kemampuan berbahasa Arab dan pengetahuan tentang agama seperti rukyah.
 
Bagi yang ikut seleksi di lingkungan TUN, tak ada salahnya membuka-buka , dan UU yang diubahnya. Bahkan perkembangan yang relevan, seperti perluasan makna Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP). Undang-Undang yang disebut terakhir ini, misalnya, telah mengubah konsep fiktif negatif menjadi fiktif positif.
 
(Baca juga: ).
 
Kebijakan yang dikeluarkan Mahkamah Agung dalam kaitan dengan penyelenggaraan peradilan juga perlu dibaca. Sekadar menyebut contoh kebijakan tentang penanganan kejahatan korporasi, mediasi di pengadilan, dan sidang tilang. Ada juga kebijakan yang dikeluarkan Mahkamah Agung bersama Komisi Yudisial berkaitan dengan kode etik dan kode perilaku hakim.
 
























Badan Peradilan

Hukum Formil

Hukum Materiil

Peradilan Umum

KUHAP, HIR, RBg, UU Peradilan Umum

KUHP, KUHPerdata

Peradilan Agama

HIR, RBg, Perma, UU Peradilan Agama

UU Perkawinan, KHI, KHES

Peradilan Tata Usaha Negara

UU PTUN

UU PTUN

 



Menguntit Jejak Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah





.



UU No. 48 Tahun 2009

UU No. 49 Tahun 2009

Ikut Ujian Cakim? Perlu Perhatikan Hal-Hal Berikut

UU No. 50 Tahun 2009

UU No. 51 Tahun 2009UU No. 30 Tahun 2014

Gunakan Dalil Fiktif Positif, LBH Padang Gugat Gubernur


Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua