Rabu, 18 Oktober 2017

Terbukti Selingkuh, Hakim Agama Ini Dipecat

Agus Sahbani/ANT
Sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) yang digelar oleh Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) memutuskan memberhentikan dengan hormat Hakim Pengadilan Agama Labuha, Maluku Utara, Abdul Rahman (AR). MKH berkesimpulan bahwa Hakim AR terbukti selingkuh.  

"Menyatakan menjatuhkan sanksi berat berupa dengan pemberhentian dengan hormat hakim terlapor," ujar Ketua Sidang MKH Jaja Ahmad Jayus di Gedung MA Jakarta, Selasa (17/10/2017).
 
Sidang MKH yang diketuai oleh Jaja Ahmad Jayus beranggotakan Maradaman Harahap, Joko Sasmito, Farid Wajdi (KY) dan Edi Riadi, Purwosusilo dan Nurul Elmiyah (MA).

Meski keputusan MKH menyatakan memberhentikan hakim AR dengan hormat, namun terdapat dissenting opini dari dua anggota MKH. Dalam keputusannya, MKH  berkesimpulan bahwa hakim AR telah melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim dengan melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain berinisial SD yang merupakan tetangga dekat rumah dinasnya.  Padahal, hakim terlapor tersebut masih terikat perkawinan.

"Sebelumnya, KY sudah merekomendasikan hakim AR untuk diberhentikan karena terbukti melanggar kode etik," kata salah satu anggota MKH dari unsur KY, Farid Wajdi usai sidang.

Perbuatan Hakim AR dinilai MKH telah menjatuhkan wibawa dan martabat profesi hakim serta lembaga peradilan.  Apalagi, etika hakim menuntut siapapun harus bertindak di atas rata-rata.
 
“Kesalahan atau pelanggaran sekecil apapun yang dilakukan oleh hakim dikatakan Farid menjadi tidak bisa dibenarkan, serta harus selalu layak untuk diberikan hukuman yang  setimpal,” kata Farid.
Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua